70 Persen SMP Negeri di Pasuruan Kekurangan Murid, Kepala Sekolah Diminta Gencar Sosialisasi

Kabid Pendidikan Dasar, Mochammad Syafi'i Dispendikbud Kabupaten Pasuruan menyatakan, mencatat masih banyak SMP Negeri yang kekurangan murid jelang masa penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun pelajaran 2024/2025.

oleh Tim Regional diperbarui 03 Jun 2024, 11:16 WIB
Suasana sekolah SMPN di Kabupaten Pasuruan. (Istimewa)

Liputan6.com, Surabaya - Kabid Pendidikan Dasar, Mochammad Syafi'i Dispendikbud Kabupaten Pasuruan menyatakan,  mencatat masih banyak SMP Negeri yang kekurangan murid jelang masa penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun pelajaran 2024/2025. 

Dia mengatakan dari 63 SMP Negeri se-Kabupaten Pasuruan, jumlah sekolah yang pagunya sudah terpenuhi hanya 19 sekolah. Sedangkan 44 SMP Negeri lainnya masih berjuang untuk mencari lulusan SD (sekolah dasar) yang ingin melanjutkan pendidikannya di sekolah negeri.

"Kalau total SMP Negeri ada 63 sekolah. Yang pagunya terpenuhi ada 19 sekolah, dan sisanya masih belum. Artinya harus berjuang untuk mendapatkan calon peserta didik baru," kata Syafi'i, Senin (3/6/2024).

Apabila diprosentasekan, maka baru 30% dari jumlah SMP Negeri yang pagunya terpenuhi. 70 persen sisanya belumterpenuhi alias masih kekurangan murid.

Menurut Syafi'i, sekolah-sekolah yang terpenuhi tersebut berada di wilayah perkotaan seperti di Kecamatan Bangil, Beji, Gempol, Pandaan, Sukorejo, serta sebagian di wilayah Grati dan Purwosari.

Namun untuk SMP Negeri yang berada di wilayah pegunungan maupun jauh dari perkotaan, harus ekstra keras mencari murid baru.

"Contohnya di Winongan baru satu sekolah yang pagunya terpenuhi. Gondangwetan dari 2 SMP negeri, hanya satu sekolah yang pagunya terisi penuh. Sedangkan SMP negeri di Kecamatan Pasrepan, Puspo, Tosari, Lumbang, Tosari, Nguling dan lainnya harus kerja keras sampai pagunya terisi," tegasnya.

Dijelaskan Syafi'i, penyebab banyaknya SMP negeri yang kekurangan murid tak lain karena semakin menjamurnya SMP swasta maupun madrasah Tsanawiyah yang berdekatan dengan SMP negeri.

Dengan fenomena tersebut, para wali murid ataupun lulusan SD dihadapkan pada banyak pilihan untuk melanjutkan pendidikannya ke SMP Negeri atau swasta maupun tsanawiyah.

"Faktornya ya karena semakin banyaknya sekolah swasta dan Madrasah Tsanawiyah yang muncul, sehingga sekolah negeri mau tak mau harus berbagi dengan sekolah yang lain. Karena yang memilih ya calon siswa," terangnya.

 


Gencar Sosialisasi

PPDB Jatim untuk SMA dan SMK dimulai pada 10 Juni. (Foto: Kominfo Jatim)

Dispendikbud menurut Syafi'i meminta seluruh Kepala SMP Negeri agar gencar melakukan sosialisasi ke rumah-rumah penduduk. Termasuk mengenalkan keunggulan SMP Negeri yang dipimpin melalui prestasi akademi maupun olahraga dan seni ataupun ekstrakulikuler yang diminati masyarakat.

"Terus berjuang, karena satu anak itu sangat berarti. Kami ajak semua SMP negeri untuk berlomba-lomba dalam memajukan sekolahnya. Keluarkan semua unggulannya, termasuk ekskul yang digandrungi masyarakat seperti drumband, pencak silat kembangan, dan lainnya,"

Terpisah, Kepala SMPN 1 Pohjentrek, Umi Chusniah menegaskan beberapa tahun terakhir jumlah lulusan SD yang melanjutkan ke SMPN 1 Pohjentrek tidak sebanyak sekolah di kota.

Faktornya tak lain banyaknya madrasah tsanawiyah yang berdiri dan berdekatan lokasinya dengan SMP. Ditambah kultur masyarakat yang percaya akan figur ulama di wilayah tersebut serta tak ada batasan SMP Negeri Kota yang menerima siswa baru dari kabupaten pasuruan.

"Ada Madrasah yang berdiri tepat di depan SD Negeri, jadi banyak pilihan siswa baru untuk mereka sekolah SMP di mana. Kemudian SMP Negeri Kota yang tidak membatasi jumlah lulusan SD dari Kabupaten Pasuruan, inilah yang belum bisa kami pecahkan," ungkapnya.

Infografis Jokowi Pertimbangkan Hapus PPDB Sistem Zonasi. (Liputan6.com/Abdillah)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya