5 Respons Mulai Parpol hingga Kasetpres Heru Budi Usai Mundurnya Kepala Otorita IKN dan Wakilnya

Anggota Komisi V DPR sari Fraksi PKS DPR RI Suryadi Jaya Purnama menyayangkan mundurnya Kepala Otorita IKN (OIKN) Bambang Susantono beserta Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe secara bersamaan.

Suryadi menyoroti mundurnya dua pejabat hanya berselang dua bulan menjelang rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar upacara peringatan HUT ke-79 RI pada 17 Agustus 2024 di IKN.

"Kami menyatakan prihatin atas mundurnya kedua pejabat penting Otorita IKN (OIKN) ini. Kami juga memandang pengunduran diri kedua pucuk pimpinan OIKN ini tentunya akan menjadi pukulan berat bagi OIKN secara organisasi," kata Suryadi pada wartawan, Senin (3/6/2024).

Menurut dia, Otorita IKN (OIKN) secara organisasi akan tetap membutuhkan waktu untuk dapat melakukan penyesuaian terhadap perubahan yang tiba-tiba ini.

"Kami menilai perkembangan IKN memang masih jauh dari target, baik dari fisik maupun finansial," ucap Suryadi.

Suryadi menyebut, yang terjadi hingga hari ini total anggaran dikucurkan untuk pembangunan IKN hingga tahun 2024 sudah akan menembus Rp75,4 triliun atau 16,1 persen dari total anggaran IKN sekitar Rp466 triliun. Sedangkan pendanaan melalui KPBU maupun investasi swasta murni terbilang masih rendah.

"Sedangkan nvestasi yang masuk ke IKN baru Rp 47,5 triliun, yaitu dari sektor swasta Rp 35,9 triliun dan sisanya dari sektor publik Rp 11,6 triliun," kata dia.

"Padahal, ditargetkan investasi yang masuk mencapai Rp 100 triliun hingga akhir tahun ini. Kurangnya minat swasta dalam pembangunan IKN ini menunjukkan kurang matangnya perencanaan yang dibuat oleh Pemerintah," sambung Suryadi.

Menurut Suryadi, kegagalan Pemerintah mendatangkan pendanaan swasta maupun asing ini juga terlihat pada dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2025 yang menyebutkan bahwa penggalangan dukungan negara mitra bagi pengembangan IKN baru menghasilkan 39 (tiga puluh sembilan) letter of interest (LoI) kerja sama investasi dengan perusahaan Singapura, Malaysia dan Kazakhstan.

"Sekali lagi kami meminta Pemerintah untuk mengevaluasi ulang kebijakan pembangunan IKN yang hingga kini masih belum mampu menarik investor," pungkas dia.

Anggota Komisi IV Daniel Johan menilai, mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono dan wakilnya, Donny Rahajoe membuktikan pembangunan IKN banyak masalah.

"Catatan penting bagi seluruh pihak bahwa sebenarnya cukup banyak masalah di dalam proses IKN. Kita sempat mendengar banyak gaji yang belum turun, kita sempat mendengar protect-protect masyarakat adat yang belakangan ini semakin keras," kata Daniel di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (3/6/2024).

Menurut Daniel, target di IKN terlalu tinggi dan tidak relevan serta juga banyak hal dalam persiapan yang belum tercapai.

"Seperti mengejar target-target untuk sampai 17 (Agustus) misalnya. Target target pembangunan, infrastruktur, bahkan Pak Basuki pun sempat bicara kan bagaimana dia pindah kalau misalkan fasilitas dasar air aja belum ada," kata dia.

"Catatan penting sekaligus untuk semua yang terlibat benar benar menimbang kembali target-target yang relevan dan sesuai dengan kemampuan itu seperti apa," sambungnya.

Menurut Ketua DPP PKB itu, Bambang pasti takut hingga gemetar melihat banyaknya target di IKN.

"Rasanya siapa pun kepala otorita IKN akan gemeter kakinya karena begitu tinggi targetnya. Jadi selamat kepada Pak Menteri PU dan Wakil Bang Raja Juli mudah-mudahan kakinya kuat tidak gemeter," kata dia.

Menurut Daniel, tak hanya pejabat, masyarakat juga melihat dari luar target pemerintah terlalu besar.

"Masyarakat kan merasa ya setengah nggak yakin lah. Ya kalau cuma sekadar ngumpul sih mungkin bisa ya, kalau dipaksakan ya, tetapi dalam rangka kesiapan pindah, kesiapan ibu kota gitu ya, justru saya malah jangankan IKN, Pondok Indah aja, bisa sampai sekaeang hidup itu butuh 30 tahun," pungkasnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah merestui mundurnya Bambang Susantono dari jabatan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), yang kemudian juga diikuti oleh wakilnya, Dhony Rahajoe yang juga melepaskan posisinya.

Terkait hal itu, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan, mundurnya dua orang tersebut menjadi sebuah kritikan besar yang diberikan kepada Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

Menurutnya, segala sesuatu yang dipercepat namun melupakan aspek di dalam pertimbangan yang matang, akan menimbulkan persoalan.

"Saya pernah menjadi project manager di kawasan yang sama, itu dari struktur tanahnya itu, sangat tidak stabil," ujar Hasto usai mengikuti kuliah umum di Universitas Indonesia, Senin (3/6/2024).

Kurangnya kemampuan untuk mendapatkan sumber daya bagi pelaksanaan pembangunan akan menimbulkan permasalahan.

"Pelaksanaan pembangunan pabrik kelapa sawit saja mengalami delay, apalagi ini suatu ibu kota negara," ungkap Hasto.

Dia pun menyinggung pada Rakernas PDIP kemarin, turut mengkritisi status tanah pada pembangunan IKN. Menurutnya, pembangunan IKN dapat memperhatikan hukum-hukum adat.

"Mundurnya Kepala Otorita dan Wakilnya bagian dari suatu perencanaan yang tidak matang, dan ini sebenarnya sangat disesalkan karena 17 Agustus itu tidak lama lagi," kata Hasto.

Hasto menilai, segala sesuatunya muncul sebagai direction dari pusat yang harus dijalankan tanpa membuka suatu ruang bagi perencanaan.

Atas perencanaan yang tidak matang, secara alamiah berjalan dan terjadi pengunduran diri kepala otorita.

"Ini akibat suatu perencanaan yang tidak matang, terburu-buru sehingga menciptakan beban kerja yang begitu besar yang membuat yang bersangkutan mundur," tegas Hasto.

Saat disinggung terkait pengangkatan kembali Kepala dan Wakil Kepala Otorita secara definitif dilakukan kepemimpinan Jokowi atau Prabowo, Hasto enggan masuk ke dalam ranah tersebut.

Menurutnya, berbicara ibukota negara dan lebih 270 juta rakyat Indonesia harus dilakukan secara bersama dengan perencanaan yang detail.

"Tidak bisa dengan terburu-buru, dampaknya seperti itu," pungkas Hasto.

Selain itu, Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Sitorus menilai, target mega proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak masuk akal dan terburu-buru.

Menurutnya, Kepala Otorita Bambang Susantono dan wakilnya, Donny Rahajoe mundur dari posisinya karena target itu hanya bisa dikerjakan oleh Bandung Bondowoso, agar bisa selesai sebelum upacara 17 Agustus 2024.

Adapun Bandung Bondowoso merupakan tokoh dalam cerita rakyat Jawa Tenggah. Di mana dia diminta membangun 100 candi oleh Roro Jonggrang sebagai syarat untuk bisa menikahinya dalam waktu satu malam, atau yang dikenal sebagai legenda Candi Prambanan.

"Intinya ini terlalu ambisius, kompleks baik dari sisi waktu, target, proses dan sebagainya. Perlu manggil Bandung bondowoso jadi ketua IKN baru bisa ngejar Agustus," kata Deddy saat dikonfirmasi, Senin (3/6/2024).

Dia juga menyebut, dua pejabat itu bukan mundur melainkan dimundurkan alias dipecat, lantaran tak mampu capai target pemabngunan pemerintah.

"Yang saya dengar bukan mundur tetapi 'dimundurkan', karena tidak mampu memenuhi target yang diberikan. Sampai saat ini tidak ada satu investor pun memberikan kepastian untuk melakukan investasi," ungkap Deddy.

Ia menegaskan, target waktu dari pemerintah juga tidak masuk akal.

"Target waktu yang diberikan terlalu pendek dan ambisius, mirip proyek Roro Jonggrang atau Bandung Bondowoso," kata Deddy.

Menurut dia, banyak larangan ini itu yang membuat pekerjaan konstruksi lambat. Misalnya tidak bisa mengebor air tanah, hanya air permukaan yang menyulitkan proses konstruksi.

"Syarat green constructor company bikin para kontraktor juga kelabakan karena harus menyesuaikan dengan berbagai persyaratan yang memperlambat pekerjaan," kata Deddy.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 RI tetap bakal digelar di Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur pada 17 Agustus 2024.

"Kami mempersiapkan skenario di Jakarta dan IKN. Bisa dipakai dua-duanya," kata Heru di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (3/6/2024).

Kepala Sekretariat (Kasetpres) Heru menyebut, mundurnya kepala otorita IKN Bambang Susantono dan belum ada penggantinya itu tidak akan berpengaruh pada pergelaran HUT ke-79 RI di IKN.

"Intinya HUT RI juga dilaksanakan di IKN," ujar dia.

Menurut Heru Budi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal bertolak ke Ibu Kota Nusantara (IKN) besok, 4 Juni 2024. Heru mengatakan, Jokowi bakal mengecek persiapan IKN jelang perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 RI pada 17 Agustus 2024.

"HUT RI besok Pak Presiden meninjau ke lokasi," kata Heru.