Liputan6.com, Jakarta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024 sedang dimatangkan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan. Partai besutan Megawati Soekarnoputri itu sedang mengkaji nama-nama kandidat yang akan diusung di Pilkada Jakarta 2024.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengatakan partainya sedang memperhatikan suara kepemimpinan calon pemimpin Jakarta pada Pilkada 2024. Sejumlah calon yang akan diusung sedang dilakukan kajian secara mendalam. Bahkan salah satu nama yang mencuat adalah Anies Baswedan.
Advertisement
"Untuk Jakarta, daerah yang sangat penting dan strategis, kami akan betul-betul melakukan kajian secara lengkap, termasuk usulan misalnya Pak Anies. Bahkan ada usulan juga Mas Pramono Anung dengan pengalaman yang sangat luas," ujar Hasto Kristiyanto di Universitas Indonesia, Senin (3/6/2024).
Tidak hanya Anies Baswedan dan Pramono Anung, lanjut Hasto, sejumlah nama lain yakni Abdullah Azwar Anas dianggap memiliki kemampuan reformasi birokrasi. Nama Menteri Pekerjaan Umum Basuki Hadimuljono dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, turut diperhatikan oleh PDIP.
"Semua akan dilakukan kajian dengan seksama untuk mencari pemimpin yang terbaik," ucap Hasto.
Hasto mengungkapkan, warga Jakarta kehilangan sosok kepemimpinan Ahok yang dinilai tegas. Warga Jakarta merasa kehilangan pasukan hijau dan pasukan oranye yang dulu menjadi garda depan membersihkan Jakarta.
"Mereka mengatakan, 'aduh pak, kita kehilangan pasukan hijau, pasukan oranye yang dulu rajin membersihkan Jakarta. Jadi, kami kehilangan juga kepemimpinan Pak Ahok yang tegas'. Itu ada suara-suara arus bawah seperti itu. Dan itu semua didengarkan PDI Perjuangan," ungkapnya.
Politik Dinasti Jokowi Berlanjut ke Pilkada 2024
Saat disinggung soal calon PDIP akan berhadapan dengan calon yang didukung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Hasto tidak memungkiri hal itu. Hasto Kristiyanto mencontohkan, daerah Jawa Tengah akan terjadi hal seperti itu, namun konfigurasi politik di daerah ini berbeda dengan tingkat nasional.
"Kami banyak bekerja sama dengan Gerindra, Golkar, PAN dengan PKB, tentu saja itu juga dengan Hanura, Perindo dengan PPP," ucapnya.
Hasto melihat, sejumlah daerah memiliki keunikan dan sejarah yang berbeda dalam membangun pemerintahan. Hal itu yang menjadi perhatian PDIP, terkait ambisi maupun yang lainnya, sehingga perlu diantisipasi.
"Ya itu harus ada langkah-langkah antisipasi," katanya.
Saat ditanya terkait adanya indikasi perpanjangan politik dinasti yang dilakukan Jokowi hingga tingkat kepala daerah, Hasto menganggap hal tersebut sebagai bentuk ketidakadilan baru.
Hasto secara tegas menganggap hukum tidak boleh dipakai untuk memperpanjang kekuasaan atau dinasti politik, sehingga harus disuarakan dan dikritisi.
"Itu penilaian publik dan yang dirasakan publik sebagai bentuk ketidakadilan baru. Ketika hukum dipakai sebagai alat memperpanjang kekuasaan, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Ya jangankan masyarakat, saat ini sudah terjadi, termasuk akademisi di kampus ini sudah menyuarakan secara akademis bahwa itu praktik-praktik yang tidak benar," kata Hasto.
"Praktik autocracy legalism yang harus dikoreksi dan kita harus kembali pada spirit reformasi bahwa nepotisme, korupsi, kolusi, supremasi hukum, meritokrasi harus dikedepankan," ujar Hasto.
Advertisement
