Audit yang dilakukan kementerian pertanian menemukan lahan pertanian kelapa sawit jumlahnya lebih luas dari pada persawahan.
Menteri Pertanian Suswono mengatakan, saat ini pihaknya sudah melakukan audit lahan pertanian di pulau Jawa dan di luar pulau Jawa.
Hasil terakhir audit tersebut menunjukan delapan juta hektare lahan digunakan untuk area persawahan, sedangkan 8,5 juta hektare lahan digunakan untuk area penanaman kelapa sawit.
"Kita sudah audit lahan baik di Jawa maupun luar Jawa, kalau lihat data sudah lebih besar sawit sudah mencapai 8,9 juta hektar," kata Suswono saat menghadiri jalan sehat dan sepeda santai, di Kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Jakarta, Minggu (14/4/2013).
Suswono mengungkapkan untuk mengubah lahan menjadi persawahan, Badan Pertahan Nasional (BPN) sebagai lembaga yang bertugas untuk membaskan lahan masih kesulitan, saat ini proses tersebut masih dilakukan oleh BPN.
"Di BPN masih terus proses karena faktanya BPN kesulitan eksekusi untuk dimanfaatkan petani agar dapat mengakses lahan-lahan tersebut," jelasnya.
Menurut Suswono, saat ini audit lahan yang bertujuan untuk meningkatkan swasembada pangan tersebut masih dilakukan meski dengan cara bertahap.
Suswono menyebutkan ada tambahan lahan dari sektor kehutanan sekitar 190 ribu hektar yang akan diperuntukkan lahan persawahan dan ada 600 hektar lahan yang terlantar sudah dimanfaatkan. Masing-masing lahan tersebut terletak di Pulau Jawa dan luar pulau Jawa.
"Kalau kehutanan lain ya, kalau dari lahan terlantar yang sekarang riil sudah terpakai ya 600 hektar," pungkasnya. (Pew/Igw)
Menteri Pertanian Suswono mengatakan, saat ini pihaknya sudah melakukan audit lahan pertanian di pulau Jawa dan di luar pulau Jawa.
Hasil terakhir audit tersebut menunjukan delapan juta hektare lahan digunakan untuk area persawahan, sedangkan 8,5 juta hektare lahan digunakan untuk area penanaman kelapa sawit.
"Kita sudah audit lahan baik di Jawa maupun luar Jawa, kalau lihat data sudah lebih besar sawit sudah mencapai 8,9 juta hektar," kata Suswono saat menghadiri jalan sehat dan sepeda santai, di Kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Jakarta, Minggu (14/4/2013).
Suswono mengungkapkan untuk mengubah lahan menjadi persawahan, Badan Pertahan Nasional (BPN) sebagai lembaga yang bertugas untuk membaskan lahan masih kesulitan, saat ini proses tersebut masih dilakukan oleh BPN.
"Di BPN masih terus proses karena faktanya BPN kesulitan eksekusi untuk dimanfaatkan petani agar dapat mengakses lahan-lahan tersebut," jelasnya.
Menurut Suswono, saat ini audit lahan yang bertujuan untuk meningkatkan swasembada pangan tersebut masih dilakukan meski dengan cara bertahap.
Suswono menyebutkan ada tambahan lahan dari sektor kehutanan sekitar 190 ribu hektar yang akan diperuntukkan lahan persawahan dan ada 600 hektar lahan yang terlantar sudah dimanfaatkan. Masing-masing lahan tersebut terletak di Pulau Jawa dan luar pulau Jawa.
"Kalau kehutanan lain ya, kalau dari lahan terlantar yang sekarang riil sudah terpakai ya 600 hektar," pungkasnya. (Pew/Igw)
