Menko Luhut Akui IKN Tak Bisa Selesai dalam 2 Tahun

Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan buka-bukaan soal alasan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) mundur dari jabatannya. Dia mengungkit sejumlah target yang tak mampu dicapai lebih cepat.

Menko Luhut menegaskan, berbagai aturan untuk memperlancar kerja Otorita IKN sudah dibentuk. Seharusnya, kata dia, keputusan yang diambil pun bisa langsung dilaksanakan.

"Sebenarnya menurut saya, (Otorita) IKN itu menurut saya itu semua undang-undang yang dibutuhkan untuk menjadi satu organisasi yang kuat itu dia punya. Kasarnya dia bikin keputusan apa, jalan gitu," kata Menko Luhut dalam sebuah talkshow di Jakarta, Selasa (4/6/2024).

Atas landasan itu, dia menegaskan tugas OIKN dan Kementerian PUPR dan kementerian lainnya tidak akan berbenturan satu sama lain. Menurutnya, tinggal persoalan kepemimpinan untuk menentukan eksekusinya.

"Ndak ada yang over lap semua, itu menyangkut leadership saja, menyangkut leadership saja, kita enggak usah bicara aib orang lah," tegasnya.

Ketua Tim Percepatan Investasi di IKN ini juga mengklaim ada target yang belum bisa dicapai oleh Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe semasa menjabat Kepala dan Wakil Kepala OIKN. Padahal, menurutnya, ada langkah yang bisa dilakukan lebih cepat.

"Masuk (investasi asing ke IKN). Sebenarnya gak enak buka aib orang, sebenarnya ah lewat, lewat lah itu. Tapi sebenarnya ada seusatu yang tidak, yang menurut saya, harusnya jauh lebih cepat penyelesaian disana tapi gak bisa membuat keputusan ya gak jalan-jalan barang itu," urainya.

Ketika disinggung mengenai 2.086 lahan di IKN yang belum dibebaskan, Menko Luhut mengatakan itu adalah tanggung jawab Otorita IKN. 

"Tapi saya, Seto itu yang pelaksana mengenai pembebasan tanah di sana memang ya enggak jalan saja. Ya tanggung jawab ketua OIKN lah," kata dia.

Menurut dia, persoalan kepemimpinan menjadi aspek penting dalam menyelesaikan masalah. Dia mengibaratkan masalah bisa ditemukan dimana saja, termasuk dalam hal sederhana seperti makan.

"Kalau masalah itu dimana sih gaada masalah, makan pun masalah, makan kan kadang sendoknya gak pas, kan masalah. Tapi makan sudah ada kan lu makan lu campur lah yang benar, itu lah tugas kau sebagai pemimpin," katanya.

Menurut dia, sebagai pemimpin, perlu mengambil kebijakan yang tepat. Meski dalam perjalanannya menemui hambatan yang tidak terduga. Menko Luhut pun mengaku kesal.

"Ya harus berani dong ambil risikonya bahwa makan itu kau tergigit sedikit disini cabai, ada booby trap (jebakan) itu cabainya itu ya kan lu bisa pisahin," tuturnya.

"Tapi lu sudah punya kewenangan semua ya lakuin dong, saya kesel aja liatnya itu," pungkas Menko Luhut.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan sekitar akhir Juni atau awal Juli 2024. Progress pembangunan IKN menjadi sorotan terkait kesiapan menerima kepala negara maupun rencana pelaksanaan HUT Kemerdekaan Indonesia pada Agustus mendatang di IKN.

Kepala Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Sumadilaga, mengatakan Istana Negara dan Kantor Presiden di IKN dapat fungsional pada Juli 2024.

Dipastikan jika setiap bangunan di IKN, termasuk Istana Negara dan Kantor Presiden, sudah tersedia air, listrik, dan internet.

Khusus pasokan air, Kementerian PUPR sedang menyiapkan air baku dari intake Sepaku, Penajam Paser Utara, Kaltim, yang dipasang dan sudah disiapkan jaringan pipanya dengan dimasukkan ke multiutility tunnel (MUT).

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono yang kini menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Otorita IKN menuturkan, Jokowi mulai berkantor di IKN setelah pasokan air baku tersedia.

"Juni ini air sudah masuk. Sekarang lagi diambil pompanya. Tanggal 7 Juni sampai di Balikpapan, kita instal. Ini tanggal 3 Juni diambil (pompanya), 7 Juni air sampai di Balikpapan, diinstal, mudah-mudahan akhir Juni atau awal Juli," kata Basuki melansir Antara, seperti dikutip Selasa (4/6/2024).

Untuk pasokan listrik, Danis  mengungkapkan jika PLN sudah menyiapkan pasokan listrik yang bersumber dari pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sekitar 50 megawatt.

Kemudian dari Telkom terkait sarana telekomunikasi, yakni internet dimasukkan ke boks MUT, kemudian nantinya akan terhubung ke setiap kavling-kavling bangunan yang ada di kompleks IKN.

Kementerian PUPR memastikan pembangunan Istana Negara, lapangan upacara, kawasan istana, dan Kantor Presiden tetap sesuai target serta diharapkan bisa selesai dan dapat dimanfaatkan untuk Upacara HUT Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024 di IKN.

Perayaan HUT Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024 di IKN, Kalimantan Timur, menjadi titik awal perpindahan ibu kota negara secara bertahap dari DKI Jakarta ke Nusantara.

Upacara berlangsung di lapangan Istana Kepresidenan yang berada persis di depan Istana Presiden, berhadapan dengan sumbu kebangsaan serta pemandangan lanskap seluruh kota IKN.

Tidak hanya lapangan Istana Kepresidenan, demi mendukung kelancaran upacara HUT Ke-79 Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024, berbagai area IKN juga ditinjau.

Istana Presiden, Memorial Park dan hunian pekerja konstruksi nantinya menjadi tempat pendukung akomodasi saat upacara berlangsung.