Liputan6.com, Jakarta - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono dan Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe resmi mengundurkan diri.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin berpendapat bahwa proses pembangunan IKN tetap bisa berjalan kendati terjadi pergantian kepemimpinan pada struktur organisasi Otorita IKN. Meskipun tidak mengetahui alasan pengunduran diri tersebut, ia meyakini bahwa dinamika seperti ini adalah hal yang biasa dalam proses pembangunan.
Advertisement
“Pertama, saya tidak tahu ya alasannya kenapa itu. Pak Pratik tidak menjelaskan, saya juga tidak tahu, tapi bahwa ada itu mundur, kemudian ganti, itu saya kira biasa di dalam proses kita [membangun]. Pembangunan itu kan ada yang mundur, ada yang kemudian diganti,” ujar Ma’ruf dalam keterangan persnya, Rabu (5/6/2024).
Ma’ruf menerangkan bahwa untuk sementara ini, Presiden telah menunjuk Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, dan Wakil Menteri PUPR untuk mengambil alih tugas-tugas Otorita IKN.
“Pak Basuki kan memang terus-terusan dari awal sudah menjalankan tugas itu sebagai Menteri PUPR, pembangunannya. Jadi, artinya sementara ini tidak terjadi kekosongan, artinya bisa (berjalan),” jelasnya.
Terkait kandidat pengganti Kepala Otorita yang baru, Ma’ruf menyatakan bahwa belum ada pembicaraan resmi mengenai hal tersebut.
“Nantinya seperti apa atau siapa (penggantinya) itu belum tahu saya. Nanti biasanya akan dibicarakan dalam sidang kabinet bahwa ini, ini, pertimbangannya apa, dan sebagainya,” tambahnya.
Ma’ruf juga mengungkapkan bahwa penunjukan pengganti definitif bisa saja dilakukan oleh Presiden saat ini atau oleh Presiden yang baru nanti.
“Bisa saja bahwa yang akan menunjuk Presiden baru nanti ya, tapi yang jelas memang belum ada pembicaraan sekarang ini, apakah sebelum Presiden baru sudah ditunjuk atau mungkin saja penunjukan itu pada saat sesudah Presiden baru dilantik,” ungkapnya.
Namun, Ma’ruf menekankan pentingnya kelancaran pembangunan IKN tanpa hambatan meski terjadi pergantian kepemimpinan.
“Saya harap bahwa pembangunan ini terus berjalan seperti dikatakan Presiden dan tidak ada hambatan walaupun ada Kepala Otorita dan Wakil Kepala Otorita itu mengundurkan diri karena sudah ada yang menggantikan sementaranya,” tutupnya.
Jokowi soal Kepala Otorita IKN Mundur: Karena Alasan Pribadi
Presiden Joko Widodo atau Jokowi enggan mengungkapkan alasan mundurnya Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe dari jabatan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Wakil Kepala Otorita IKN. Menurut dia, keduanya mundur karena alasan pribadi.
"Ditanyakan ke Bapak Bambang dan Pak Dhony karena alasannya alasan pribadi," kata Jokowi kepada wartawan di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Rabu (5/6/2024).
Dia mengaku telah memberikan tugas baru kepada Bambang yakni, utusan khusus untuk kerja sama internasional dalam rangka mempercepat pembangunan IKN. Nantinya, Bambang akan membantu langsung Jokowi untuk memperkuat kerja sama internasional untuk percepatan pembangunan IKN.
"Karena memang pengalaman beliau (Bambang) di internasional kita manfaatkan sebesar-besarnya bagi kebaikan negara," jelasnya.
"Belum, kalau Pak Dhony belum (diberi tugas baru)," sambung Jokowi.
Dia pun meyakini mundurnya dua pimpinan IKN tersebut tak mempengaruhi investor asing untuk berinvestasi di proyek IKN. Jokowi menyebut sejauh ini tidak masalah dengan mundurnya Bambang dan Dhony dari Otorita IKN.
"Enggak, enggak, enggak, enggak (khawatir berdampak ke investor)," ujar Jokowi.
Sebelumnya, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono dan wakilnya Donny Rahajoe menyatakan mundur dari jabatannya. Langkah keduanya telah disetujui Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Hari ini telah terbit surat pemberhentian dengan hormat untuk Pak Bambang dan Pak Donny selaku Ketua dan Wakil Ketua Otorita IKN disertai ucapan terima kasih dari Pak Presiden," kata Menteri Sekretaris Negara Pratikno di Kantor Presiden Jakarta, Senin (3/6).
Pratikno menambahkan, Presiden Jokowi mengangkat pelaksana tugas sebagai kepala otorita dan wakil kepala otorita sementara yakni Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Raja Juli.
"Jadi keduanya (Basuki dan Raja Juli) dipanggil Pak Presiden agar mereka bisa menjamin pembangunan IKN seperti semula," jelas Pratikno.
Advertisement