Liputan6.com, Jakarta - Dukungan sektor usaha terhadap percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) juga hadir melalui mekanisme tanggung jawab sosial perusahaan, seperti tampak pada peletakan batu pertama Nusantara Botanical Garden di IKN Kalimantan Timur oleh Presiden RI, Joko Widodo.
Managing Director Sinar Mas Ferry Salman menjelaskan, dukungan melalui skema corporate social responsibility bagi pembangunan infrastruktur sosial yang Sinar Mas lakukan bersama sejumlah perusahaan.
Advertisement
"Kami harapkan akan melengkapi komitmen sebelumnya di IKN berupa investasi pembangunan infrastruktur komersial,” Ferry Salman dalam keterangan tertulis, Rabu (5/6/2024).
Kehadiran kebun raya adalah bagian dari upaya bersama menerjemahkan konsep smart nature preservation, di mana sebuah kota pintar dibangun dengan tetap menjaga kelestarian ekosistem, atau menyatu dengan alam.
“Bagi sektor usaha yang terlibat di sini, pendekatan memanfaatkan skema CSR dalam pembangunan botanical garden adalah sebagian dari praktik bisnis berkelanjutan yang menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial beserta kelestarian lingkungan. Menjadikan IKN berkembang dalam kerangka ekonomi hijau, yang menyelaraskan penggunaan teknologi terkini, berikut mengedepankan pelestarian lingkungan dan kearifan setempat,” ujar Ferry yang hadir bersama Sinar Mas Board Member, Franky Oesman Widjaja.
Dalam pembangunan Nusantara Botanical Garden seluas lebih dari 200 hektar ini, selain Sinar Mas, bersama Adaro, Alfa Group, Astra, Barito Pacific, Kawan Lama, Mulia Group, Pulauintan Group, Salim Group, yang tergabung dalam Konsorsium Nusantara yang dipimpin oleh Agung Sedayu Group, dukungan juga datang dari PT Djarum dan Wings Group.
Sebelumnya, Sinar Mas bersama Konsorsium Nusantara turut pula berpartisipasi dalam pembangunan Hotel Nusantara di IKN yang peletakan batu pertamanya dilakukan oleh Presiden Joko Widodo tahun lalu.
Luhut: Investasi di IKN Tidak Ada Masalah, Semua Jalan
Sebelumnya, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono dan Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe resmi mengundurkan diri. Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan pembangunan IKN tak bermasalah meski dua pejabat tersebut mundur.
“Investasi pembangunan semua jalan, ya ada yang lambat sana sini ya biasalah, dan memang banyak masalah yang lalu yang kita tuntaskan sekarang ini,” kata Luhut Pandjaitan di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (5/6/2024).
Menurut Luhut, tak ada masalah serius mengenai pembangunan IKN hingga saat ini. Apalagi, Plt Kepala Otorita adalah pejabat yang telah menangani IKN.
“Dan overall menurut saya tidak ada isu mengenai ibu kota, apalagi sekarang pelaksana tugasnya pak menteri PUPR beliau sangat tepat, kami membantu tektok dengan tim, membantu tadi, pembebasan tanah yang 2.000 hektare lebih kurang bermasalah,” kata dia.
Termasuk masalah tanah, menurut Luhut semua bisa diselesaikan dengan cepat. “Dengan bank tanah juga kita utamakan dan saya melihat ya overall itu akan bisa terselesaikan karena semua saya lihat kerja secara cepat,” pungkasnya.
Advertisement
Kata Ma’ruf Amin
Sebelumnya, Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin berpendapat bahwa proses pembangunan IKN tetap bisa berjalan kendati terjadi pergantian kepemimpinan pada struktur organisasi Otorita IKN. Meskipun tidak mengetahui alasan pengunduran diri tersebut, ia meyakini bahwa dinamika seperti ini adalah hal yang biasa dalam proses pembangunan.
“Pertama, saya tidak tahu ya alasannya kenapa itu. Pak Pratik tidak menjelaskan, saya juga tidak tahu, tapi bahwa ada itu mundur, kemudian ganti, itu saya kira biasa di dalam proses kita [membangun]. Pembangunan itu kan ada yang mundur, ada yang kemudian diganti,” ujar Ma’ruf dalam keterangan persnya, Rabu (5/6/2024).
Ma’ruf menerangkan bahwa untuk sementara ini, Presiden telah menunjuk Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, dan Wakil Menteri PUPR untuk mengambil alih tugas-tugas Otorita IKN.
“Pak Basuki kan memang terus-terusan dari awal sudah menjalankan tugas itu sebagai Menteri PUPR, pembangunannya. Jadi, artinya sementara ini tidak terjadi kekosongan, artinya bisa (berjalan),”jelasnya.
Terkait kandidat pengganti Kepala Otorita yang baru, Ma’ruf menyatakan bahwa belum ada pembicaraan resmi mengenai hal tersebut.
“Nantinya seperti apa atau siapa (penggantinya) itu belum tahu saya. Nanti biasanya akan dibicarakan dalam sidang kabinet bahwa ini, ini, pertimbangannya apa, dan sebagainya,” tambahnya.
