Liputan6.com, Venesia - Aturan baru yang melarang penggunaan pengeras suara atau speaker dan membatasi ukuran kelompok tur telah diperkenalkan di Venesia.
Seperti dilansir dari The Independent, Sabtu (15/6/2024), aturan tersebut merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk menangani overtourism di pusat kota bersejarahnya.
Advertisement
Langkah ini melarang kelompok wisata yang terdiri lebih dari 25 orang untuk berkeliling di sekitar kanal yang terdaftar di UNESCO.
Rencana untuk langkah-langkah ini diumumkan pada bulan Desember 2023. Pada saat itu, pihak berwenang mengatakan bahwa penggunaan pengeras suara "dapat menyebabkan kebingungan dan gangguan," sementara pembatasan kelompok wisata akan "menghormati kerapuhan Venesia".
Mendengarkan musik dengan pengeras suara dan kelompok besar wisatawan telah dilarang sejak aturan tersebut mulai berlaku pada 1 Juni 2024.
Langkah-langkah ini juga akan berlaku untuk pulau-pulau Burano, Murano, dan Torcello.
Sebastiano Costalonga, selaku konselor perdagangan kota, mengatakan, "Pemerintah tidak hanya ingin memberikan aturan yang tepat untuk menghormati kerapuhan Venesia, lalu lintas, dan keberadaan bersama dengan mereka yang tinggal di Venesia, tetapi juga memberikan sinyal mengenai keberadaan pemandu wisata yang tidak sah, yang dengan peraturan baru ini tidak akan lagi ditoleransi."
Diperkirakan sekitar 20 juta wisatawan mengunjungi Venesia setiap tahun, jikadibandingkan dengan sekitar 50.000 penduduk tetap di pusat kota.
Konselor keamanan Venesia, Elisabetta Pesce, mengatakan bahwa pada tahun 2023 ketentuan baru ini merupakan "bagian dari kerangka intervensi yang lebih luas yang bertujuan untuk meningkatkan dan mengelola pariwisata dengan lebih baik" dan mencari "keseimbangan yang lebih besar" antara penduduk dan pengunjung.
Peringatan UNESCO Mengenai Kerusakan di Venesia
Venesia telah memperhatikan peringatan UNESCO mengenai "kerusakan yang tidak dapat diperbaiki" pada pusat bersejarahnya dengan serangkaian langkah untuk mengurangi jumlah wisatawan.
Pada April 2024, Venesia menjadi kota pertama di dunia yang mengenakan biaya masuk bagi wisatawan harian dengan biaya masuk sebesar 5 Euro yang setara dengan Rp88.000 untuk bisa mengakses pusat kota yang terkenal antara pukul 8.30 pagi dan 16.00 pada 29 hari di musim semi dan juga di musim panas.
Kota di Italia ini juga melarang kapal pesiar berlabuh di laguna pada Agustus 2021 setelah insiden di mana sebuah kapal pesiar menabrak dermaga.
Advertisement
Milan yang Bakal Larang Beli Es Krim dan Pizza Tengah Malam
Sebuah kota di Italia juga dikabarkan akan melarang pembelian es krim dan pizza pada tengah malam.
Larangan ini mencuat hampir 10 tahun setelah warga marah menghentikan tindakan serupa.
Mengutip dari laman The Independent, Kota Milan mengusulkan undang-undang baru untuk melarang semua makanan takeaway alias dibawa pulang pada tengah malam untuk mengurangi adanya kelompok-kelompok yang dirasa berisik dan memadati jalan.
Ide yang sama sempat ditolak pada tahun 2013, setelah sekelompok penjual es krim yang marah berkumpul di luar balai kota Milan untuk menuntut agar kebijakan tersebut dihentikan.
Marco Granelli, selaku wakil wali kota, mengatakan, "Tujuannya adalah mencari keseimbangan antara bersosialisasi dan hiburan, kedamaian, dan ketenangan penduduk."
Jika diterapkan, larangan tersebut akan berlaku untuk restoran-restoran di luar ruangan (outdoor) hanya mulai pukul 00.30 pagi waktu setempat pada hari kerja dan 01.30 pagi pada akhir pekan antara Mei dan November 2024.
Larangan tersebut akan berlaku di wilayah-wilayah seperti Nolo, Lazzaretto, Melzo, Isola, Sarpi, Via Cesariano, Arco della Pace, Como-GaeAulenti, Porta Gribaldi, Brera, Ticinese, dan Darsena-Navigli.
Florence yang Larang AirBnb
Salah satu destinasi wisata paling populer di Italia, Florence, juga telah melarang penyewaan residensial jangka pendek baru pada platform seperti Airbnb di pusat bersejarahnya, sebagai langkah terbaru oleh otoritas lokal untuk mencoba membebaskan rumah bagi penduduk setempat.
Aturan yang disetujui oleh Kota Tuscan pada Oktober 2023 ini juga menawarkan keringanan pajak selama tiga tahun kepada pemilik penyewaan jangka pendek yang ada jika mereka beralih ke sewa biasa, seperti dilansir dari The Guardian.
Wali Kota Florence, Dario Nardella, mengatakan kota ini memutuskan untuk bertindak secara lokal karena rencana pemerintah untuk mengatur sektor ini mengecewakan.
"Pada tahun 2016, kami memiliki kurang dari 6.000 apartemen yang terdaftar di Airbnb. Tahun 2023, kami memiliki hampir 14.378," katanya, mencatat bahwa selama waktu tersebut biaya rata-rata sewa bulanan residensial biasa melonjak 42%.
Tahun 2023, harga telah meningkat sebesar 15,1%, kata Nardella. "40.000 warga Florence yang tinggal di pusat kota mengeluhkan bahwa mereka tiba-tiba menemukan diri mereka tinggal di apartemen-hotel," tambahnya.
Advertisement
