Australia Izinkan Warga Negara Asing Bergabung di Militer

Data pemerintah baru-baru ini memperkirakan Angkatan Pertahanan Australia (ADF) sudah kekurangan sekitar 4.400 pasukan.

oleh Khairisa Ferida diperbarui 06 Jun 2024, 08:03 WIB
Ilustrasi Australia (Dok. Pixabay)

Liputan6.com, Canberra - ADF akan mengizinkan rekrutan dari negara-negara asing, termasuk Inggris. Negeri Kanguru ini sedang berjuang mengatasi kekurangan jumlah tentara saat berupaya meningkatkan angkatan bersenjatanya dalam menghadapi apa yang disebutnya sebagai ancaman regional yang semakin meningkat.

Mulai bulan Juli, warga negara Selandia Baru yang merupakan penduduk tetap atau permanent resident Australia dapat mengajukan permohonan untuk bergabung. Mulai tahun depan, kebijakan ini akan diperluas ke rekrutan dari Inggris dan negara-negara lain termasuk Amerika Serikat (AS) dan Kanada. Demikian seperti dilansir BBC, Kamis (5/6/2024).

Menteri Pertahanan Australia Richard Marles mengatakan perubahan persyaratan kelayakan ini penting untuk memenuhi tantangan keamanan negara selama dekade berikutnya dan seterusnya.

Australia dan Selandia Baru memiliki "Anzac bond" yang sudah berlangsung lama, kata Marles, merujuk pada sejarah mereka bertempur berdampingan di Gallipoli pada Perang Dunia I.

Dalam beberapa tahun terakhir, Australia berupaya meningkatkan hubungan dengan Inggris dan AS, dengan menandatangani pakta AUKUS pada tahun 2021 – sebuah aliansi pertahanan dan keamanan yang bertujuan untuk menghadapi ekspansi militer China di kawasan Indo-Pasifik.

Australia, Inggris, AS, Kanada, dan Selandia Baru juga bekerja sama secara erat dalam pertukaran intelijen di bawah aliansi yang disebut Five Eyes.

 


Aturan Per 1 Januari

Ilustrasi bendera Australia. (Unsplash)

Meski terdapat fokus untuk merekrut orang-orang dari negara-negara sekutu, namun Menteri Personalia Pertahanan Australia Matt Keogh mengatakan mulai 1 Januari, "setiap" penduduk tetap yang memenuhi syarat dapat melamar.

Australia telah berulang kali menyatakan kekhawatiran yang semakin besar mengenai ketegasan China dan tinjauan strategis terhadap ADF yang dirilis tahun lalu menunjukkan "pertumbuhan dan retensi tenaga kerja pertahanan yang sangat terampil" sebagai langkah utama untuk melawannya.

Pemerintahan sebelumnya pada tahun 2020 mengumumkan pendanaan sebesar 38 miliar dolar Australia untuk meningkatkan jumlah personel berseragam sebesar 30 persen dalam dua dekade.

Namun, Keogh mengatakan rendahnya tingkat pengangguran di Australia telah membuatnya "sangat sulit" untuk merekrut pekerja.


Respons Oposisi

Ilustrasi Benua Australia. (Image by Freepik)

Meskipun Australia memiliki sejarah menerima sejumlah kecil transfer militer dari beberapa negara sekutu, peraturan kelayakan baru ini bertujuan untuk memperluas secara signifikan jumlah calon anggota baru.

Selain memenuhi standar masuk ADF dan persyaratan keamanan, mereka yang ingin bergabung harus merupakan penduduk tetap Australia selama lebih dari satu tahun dan tidak boleh pernah bertugas di militer asing dalam dua tahun sebelumnya.

"Mereka juga harus memenuhi syarat untuk mendapatkan kewarganegaraan Australia – sesuatu yang akan ditawarkan kepada mereka dan 'diharapkan' untuk diterima setelah 90 hari bertugas," kata Keogh.

Juru bicara oposisi untuk urusan luar negeri mengatakan mereka tidak menentang rencana tersebut, namun strategi pertahanan pemerintah melemahkan kepercayaan dan moral pasukan pertahanan.

"Kami ingin melihat, idealnya, warga Australia mengenakan seragam Australia," kata Simon Birmingham kepada Sky News Australia.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya