Antisipasi Gangguan Hoaks saat Pilkada 2024, Ini yang Dilakukan Pemprov Jateng

Liputan6.com, Jakarta - Sebagai bentuk komitmen dalam menjaga kondusivitas Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengambil langkah antisipasi kerawanan Pilkada melalui penguatan koordinasi dengan berbagai pihak.

Hal tersebut disampaikan oleh Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana. Menurutnya, Pilkada lebih rawan daripada Pemilihan Presiden (Pilpres).

“Potensi kerawanan dalam penyelenggaraan Pilkada beragam. Mulai dari hoaks, kompetisi antarparpol pendukung yang sangat intens, ujaran kebencian, netralitas aparatur sipil negara (ASN), dan politik uang,” kata Nana dalam keterangan resminya saat menerima kunjungan Komisi II DPR RI di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jumat (7/6/2024).

Sebagai bentuk mitigasi, Nana menegaskan akan melakukan koordinasi antara Pemprov Jateng, KPU, Bawaslu, TNI, Polri, dan Kejaksaan Tinggi.

Selain itu, keterlibatan tokoh agama dan tokoh masyarakat juga dinilai perlu untuk mengantisipasi konflik antar kelompok masyarakat pendukung.

Koordinasi dan konsolidasi dengan instansi terkait, termasuk forum-forum masyarakat juga perlu diperkuat agar dapat menjaga kondusivitas, kelancaran, dan ketertiban wilayah selama Pilkada.

Pemantauan dan inventarisasi permasalahan selama tahapan Pilkada, juga dilakukan melalui posko (desk) Pilkada yang melibatkan instansi vertikal. “Posko Pilkada sudah disiapkan. Di kabupaten/kota juga sudah membuat,” katanya.

Dalam upaya mengawal dan mengamankan penyelenggaraan Pilkada, Pemprov Jateng juga telah menyiapkan  Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas). Terhitung sejak pasca Pemilu 2024 lalu, 97.291 anggota Satlinmas yang mengikuti pelatihan.

Namun anggota tersebut masih akan bertambah sesuai kebutuhan KPU, sehubungan dengan jumlah TPS yang diperkirakan akan digunakan untuk Pilkada di Jawa Tengah sebanyak 58.677 lokasi.

“Kami terus lakukan pengecekan dan koordinasi dengan KPU terkait kebutuhan personel Satlinmas di masing-masing TPS,” ujar Nana.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua KPU Jawa Tengah, Handi Tri Ujiono menuturkan bahwa dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk anggaran, fasilitasi, dan SDM, termasuk dua linmas di tiap TPS sudah disiapkan.

“Kami juga akan terus berkoordinasi, agar sebulan sebelum pemungutan suara itu sudah terpenuhi untuk petugas pengamanan TPS,” ujar Handi.