Mendagri Tekankan Pentingnya Peran Pos Lintas Batas Negara dalam Membangun Indonesia dari Pinggiran

Pos Lintas Batas Negara (PLBN) memiliki peran penting dalam membangun Indonesia dari pinggiran.

oleh Gilar Ramdhani diperbarui 06 Jun 2024, 20:34 WIB
Mendagri Muhammad Tito Karnavian saat Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2020-2024 dan Perencanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan Tahun 2025-2029 di The Tribrata Dharmawangsa Hotel, Jakarta, Kamis (6/6/2024).

Liputan6.com, Jakarta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menekankan pentingnya peran Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dalam membangun Indonesia dari pinggiran. Sebab, membangun Indonesia dari pinggiran merupakan salah satu strategi besar yang dijalankan oleh Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo.

Mendagri Tito Karnavian menyebut keberadaan PLBN merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk mengembangkan wilayah perbatasan. Infrastruktur tersebut juga diarahkan dibangun lebih baik daripada negara tetangga.

“Sudah ada 15 PLBN yang dibangun Beliau (Presiden) dan dibangun oleh kita. 8 sudah operasional penuh dan diresmikan, tinggal 7 yang belum diresmikan, dan 5 diantaranya sudah operasional, dan 2 lagi yang sedang dalam tahap pembangunan,” ucap Mendagri saat Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2020-2024 dan Perencanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan Tahun 2025-2029 di The Tribrata Dharmawangsa Hotel, Jakarta, Kamis (6/6/2024).


Pengelolaan PLBN Melibatkan Lintas Sektor

Mendagri Muhammad Tito Karnavian saat Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2020-2024 dan Perencanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan Tahun 2025-2029 di The Tribrata Dharmawangsa Hotel, Jakarta, Kamis (6/6/2024).

Mendagri mengatakan, pengelolaan PLBN melibatkan berbagai instansi lintas sektoral. Di antaranya seperti pihak Imigrasi, TNI, Polri, Bea Cukai, dan BNPP. Namun pengelola utama dan sumber anggarannya berasal dari BNPP.

Selain itu, Mendagri mengungkapkan bahwa mengelola perbatasan memiliki tantangan yang tak mudah. Ini mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar dengan garis pantai terpanjang kedua setelah Kanada.

Mendagri Muhammad Tito Karnavian usai Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2020-2024 dan Perencanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan Tahun 2025-2029 di The Tribrata Dharmawangsa Hotel, Jakarta, Kamis (6/6/2024).

“Keinginan untuk mengembangkan perbatasan ini banyak targetnya, target pertama adalah daerah perbatasan ini harus kuat, masyarakatnya harus dibangun sejahtera supaya ada pemerataan, tidak hanya membangun kota,” tandas Mendagri.

 

(*)

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya