Liputan6.com, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir menjelaskan saat ini sudah ada 3 perusahaan BUMN yang telah menerima Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun Anggaran 2024, yaitu PT Hutama Karya (Persero) atau HK, Indonesia Financial Group (IFG), dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.
PMN yang diterima Hutama Karya sebesar Rp 18,8 triliun akan digunakan sebagai pembangunan jalan tol Trans Sumatera. Kemudian Rp 6 triliun untuk WIKA akan digunakan sebagai penguatan modal dan Rp 3,6 triliun untuk IFG akan digunakan dana hasil lelang aset aset Jiwasraya.
Advertisement
“Ada 3 BUMN yang sudah didapatkan yaitu Rp 18,8 triliun untuk HK, lalu Wika Rp 6 triliun, lalu IFG Rp 3,6 triliun,” kata Erick dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI, Jumat (7/6/2024).
Erick menambahkan, masih ada negosiasi PMN melalui Cadangan Investasi anggaran 2024 untuk BUMN PT Kereta Api Indonesia (Persero) (KAI) sebesar Rp 2 triliun, IFG Rp 3 triliun, dan Pelni Rp 3 triliun.
“Ini yang masih kita dorong apalagi kalau kita lihat catatannya ini memang 69 persen dari usulan PMN adalah penugasan yaitu sebesar Rp 30,4 triliun, kemudian pengemabng usaha 27 persen Rp 11,8 triliun dan Restrukturisasi sebesar 4 persen atau Rp 2 triliun,” jelas Erick.
Erick berharap cadangan investasi bisa didapat secara maksimal, meskipun ada indikasi Kementerian Keuangan tidak bisa memberikan secara maksimal sesuai apa yang diajukan oleh Kementerian BUMN.
PMN Terbukti Berdampak Besar ke Kinerja BUMN
Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengusulkan ada penyertaan modal negara (PMN) ke sejumlah BUMN untuk 2025. Nilai totalnya mencapai lebih dari Rp 44 triliun.
Anggota Komisi VI DPR Muhammad Husein Fadlulloh menjelaskan, langkah Menteri BUMN Erick Thohir ini patur diapresiasi. Alasanya,PMN sudah terbukti berdampak besar bagi kinerja BUMN. Husein menyampaikan Erick bersama Komisi VI bersepakat melakukan perubahan besar dalam pemberian PMN kepada BUMN.
"Sejak 2020, sudah mulai kita rancang dan diskusi bersama supaya PMN ini efektif, efisien, dan tepat sasaran," ujar Husein di Jakarta, Rabu (15/5/2024).
Husein menyampaikan kebijakan ini berbeda dengan kebijakan pemberian PMN di era sebelumnya. Hal ini berdampak pada memburuknya kondisi BUMN yang menerima PMN.
Saat ini, ucap Husein, mayoritas PMN diberikan untuk BUMN yang mendapatkan penugasan dari pemerintah hingga proyek strategis nasional (PSN), seperti program subsidi listrik dari PLN hingga penyelesaian jalan tol trans Sumatera (JTTS).
"Tujuannya sudah jelas agar lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran. Makanya, syarat pertama itu penugasan, sisanya sekitar 15-20 persen untuk aksi korporasi," ucap politisi Gerindra tersebut.
Advertisement
Kontribusi Dividen Lebih Besar
Husein mengatakan BUMN yang menerima PMN saat ini pun memiliki performa yang cukup baik. Husein menyebut indikator ini dapat terlihat dari meningkatnya kontribusi dividen yang kini sudah jauh lebih besar daripada PMN.
"Kalau lihat proporsi dividen bukan hanya perusahaan yang dapat PMN, tapi yang nonPMN juga banyak, dan kinerjanya cukup bagus. Jadi PNM diberikan untuk mendukung program pemerintah bukan untuk bayar utang, 90 persen itu untuk penugasan," sambung Husein.
Husein mengingatkan program penugasan biasanya bersifat jangka panjang. Husein menilai hal ini akan menjadi pemacu pertumbuhan ekonomi hingga pembukaan lapangan kerja di masa mendatang.
"Contoh JTTS itu jangka panjang yang harus dilakukan, itu efek berganda secara ekonominya akan memberikan benefit lebih baik untuk masyarakat," kata Husein.
