Liputan6.com, Sana’a - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyerukan pembebasan segera 11 personelnya yang ditahan oleh kelompok Houthi di Yaman.
Para perugas PBB dibawa ke berbagai wilayah di Yaman. Pihaknya juga menduga bahwa ini merupakan tindakan keras yang terkoordinasi, dikutip dari laman BBC, Sabtu (8/6/2024).
Advertisement
Juru bicara PBB Stéphane Dujarric mengatakan, pihaknya itu sedang mengupayakan semua saluran yang tersedia untuk mengamankan pembebasan mereka yang aman dan tanpa syarat secepat mungkin.
Sementara pihak Houthi menganggap dirinya sebagai bagian dari "poros perlawanan" yang dipimpin Iran terhadap Israel, AS, dan Barat yang lebih luas, dan telah menyatakan dukungannya terhadap warga Palestina di Jalur Gaza.
Houthi telah menargetkan pengiriman komersial di Laut Merah, yang memicu serangan udara balasan oleh AS dan sekutunya.
Beberapa karyawan organisasi internasional lainnya juga ditahan, menurut laporan yang mengutip pejabat dari pemerintah Yaman yang diakui secara internasional.
Ponsel dan komputer disita selama penggerebekan di rumah dan kantor para pekerja, yang terjadi setelah berbulan-bulan serangan Houthi terhadap kapal-kapal komersial di Laut Merah.
Organisasi Hak Asasi Manusia Mayyun mengatakan bahwa perwira intelijen Houthi menargetkan 18 pekerja bantuan dari beberapa kelompok di Amran, Hudaydah, Saada, dan Sana'a pada saat yang sama.
Para pejabat mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa beberapa anggota Institut Demokrasi Nasional (NDI) yang didukung AS menjadi sasaran.
Picu Krisis Kemanusiaan
Penahanan tersebut menunjukkan risiko yang dihadapi para pekerja bantuan di negara tempat perang saudara selama satu dekade dilaporkan telah menewaskan lebih dari 150.000 orang dan memicu salah satu krisis kemanusiaan terburuk di dunia.
Penahanan tersebut terjadi saat Houthi menghadapi kesulitan ekonomi yang meningkat dan serangan udara yang dilakukan oleh koalisi yang dipimpin AS.
Kelompok bersenjata tersebut menguasai ibu kota Yaman - Sana'a - dan wilayah barat laut negara tersebut, menjalankan pemerintahan de facto yang memungut pajak dan mencetak uang.
Advertisement
