Pentingnya Lestarikan Modal Alam Biru Lewat Inisiatif Strategis

Victor mengungkapkan, kondisi ekosistem terumbu karang, lamun, dan bakau yang relatif masih asli di Segitiga Terumbu Karang mewakili “Modal Alam Biru” yang melimpah di kawasan ini.

"Di Indonesia, kami menyadari pentingnya melestarikan Modal Alam Biru melalui inisiatif strategis yang disebut “Ekonomi Biru” melalui lima program prioritas,” ujar dia.

Lima program prioritas itu antara lain Perluasan kawasan perlindungan laut; Penangkapan ikan berbasis kuota; Pengembangan budidaya perikanan yang berkelanjutan;  Pengawasan dan pengendalian di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan Pembersihan Sampah Plastik Laut Melalui Partisipasi Nelayan.

“Tiga keberhasilan Ekonomi Biru adalah: Kesehatan Laut, Kekayaan Laut, dan Kemakmuran Laut," ujar dia.

Untuk itu, Victor mengatakan, berlanjutnya kesehatan jasa ekosistem yang disediakan oleh modal alam biru sangat penting bagi keberhasilan ekonomi biru. Lantaran, pendekatan pembangunan berkelanjutan diperkirakan berpotensi meningkatkan nilai ekonomi biru hingga USD 500 miliar lebih besar dibandingkan skenario business-as-usual pada 2030 (Organization for Economic Co-operation and Development/OECD, 2016). Angka ini, kata Dirjen Victor, diperkirakan terus meningkat pada masa mendatang.

"Kami berpandangan bahwa melestarikan keadaan saat ini dan memulihkan ekosistem alami merupakan investasi dalam modal alam biru. Investasi ini dapat dikatakan secara langsung mendukung ekosistem laut yang berkelanjutan dan berketahanan yang menjadi landasan model ekonomi biru berkelanjutan," tutur dia.

Oleh karena itu, dirinya menyampaikan, strategi dan instrumen investasi keuangan untuk melestarikan dan membangun kembali modal alam iru sangat penting untuk memberikan insentif dan mendukung pengelolaan kelautan dan pesisir dalam perekonomian biru.

Hal ini, menurut Victor, merupakan momen yang tepat bagi negara-negara CTI-CFF untuk mempertimbangkan cara memanfaatkan peluang investasi dalam aset alam, dengan tujuan memposisikan diri mereka sebagai inovator global dalam proyek dan perekonomian kelautan berkelanjutan.

"Kami bekerja tanpa kenal lelah untuk menjaga ekosistem Segitiga Terumbu Karang, namun tantangan yang kami hadapi sangat besar dan memerlukan upaya bersama dari seluruh pemangku kepentingan. Kolaborasi dan kemitraan sangat penting jika kita ingin mencapai tujuan bersama yaitu laut yang sehat dan berketahanan," ujar dia. 

Untuk itu, Dirjen PKRL mengajak seluruh pemangku kepentingan dalam forum tersebut agar berkomitmen melindungi ekosistem Segitiga Terumbu Karang dan memanfaatkan kekuatan modal alam Biru untuk menjamin masa depan yang sejahtera dan berkelanjutan bagi kawasan yang penting secara ekologis ini.

"Kemitraan multilateral merupakan alat penting dalam upaya ini. Saya berharap forum ini dapat mencapai tujuan Rencana Aksi Regional 2.0 CTI-CFF dan menciptakan hasil nyata yang bermanfaat bagi sumber daya alam dan komunitas kita," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyadari implementasi ekonomi biru perlu keterlibatan berbagai sektor. Mulai dari bicara kepemilikan tanah, data kependudukan, hingga pengawasan pelaksanaannya.

Untuk itu, Menteri Trenggono menggandeng sejumlah Kementerian/Lembaga dan beberapa perguruan tinggi. Itu tertuang dalam Nota Kesepahaman (MoU) antara Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono bersama pimpinan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Lalu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Serta tiga perguruan tinggi masing-masing Universitas Syiah Kuala, Universitas Brawijaya, Universitas Hasanuddin.

"Kolaborasi ini akan memperkuat pelaksanaan transformasi tata kelola kelautan dan perikanan. Kita bisa perbaiki kampung-kampung nelayan, penguatan data masyarakat pesisir, perbaikan infrastruktur perikanan budi daya, dan sebagainya," ujar Menteri Trenggono dalam Indonesia Maritime and Fisheries Business Forum 2024, di Jakarta, dikutip Selasa (6/2/2024).

Trenggono menjelaskan, saat ini KKP menjalankan lima program ekonomi biru sebagai upaya transformasi tata kelola kelautan dan perikanan yang berasaskan pada prinsip ekonomi biru.

Program tersebut mencakup kegiatan konservasi, penangkapan ikan berbasis kuota, pengembangan budi daya berkelanjutan, pengawasan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, hingga penanganan sampah plastik di laut.

Pelaksanaan lima program ekonomi biru ini untuk pemerataan pertumbuhan ekonomi di wilayah pesisir, peningkatan kualitas dan daya saing produk perikanan di pasar global, pembangunan budi daya perikanan berkelanjutan, serta yang utama memastikan keberlanjutan ekosistem kelautan dan perikanan.

"Dengan Kemendagri misalnya, kita punya program konservasi dan pasti ini bersinggungan dengan pemerintah daerah dan masyarakat pesisir. Kita juga ingin kuat di bidang budi daya, dan bidang-bidang lainnya," kata Trenggono.

Sinergitas dengan Kemendagri kaitannya dengan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang kelautan dan perikanan dan pemerintahan dalam negeri. Sedangkan dengan Kementerian ATR/BPN sinergi dalam pemanfaatan tata ruang untuk kegiatan kelautan dan perikanan.