Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengusulkan anggaran sebesar Rp 53,19 triliun untuk Kementerian Keuangan tahun 2025 mendatang. Ini jadi anggaran Kemenkeu perdana pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran).
"Jumlah total pagu indikatifnya Rp 53.195.389.273.000," kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI, Jakarta, Senin (10/6/2024).
Advertisement
Dia menjelaskan, besaran usulan anggaran ini bersumber dari Rupiah Murni sebesar Rp 42,79 triliun, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 21,76 miliar, dan hibah sebesar Rp 7,24 miliar. Tak cuma itu, dari Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kemenkeu senilai Rp 10,37 triliun.
"Kalau BLU-nya tadi Rp 10,37 triliun itu terdiri dari 7 BLU yang langsung di bawah Kemenkeu seperti BPDPKS, kelapa sawit itu yang terbesar Rp 6,06 triliun, LPDP, operasional Rp 3,93 triliun, BPDLH, Rp 69,6 miliar, LMAN Rp 163,47 miliar, PIP Rp 95,64 miliar, LDKPI Rp 43,01 miliar, dan PKN STAN Rp 15,02 miliar," bebernya.
Melihat alokasi penggunaan berdasarkan program, Sri Mulyani membagi kepada 5 pos penggunaan. Pada pos alokasi anggaran ini terjadi perubahan besaran anggaran. Namun, secara pagu indikatif yang diusulkan masih sama sebesar Rp 53,19 triliun.
Diantaranya, untuk Kebijakan Fiskal sebesar Rp 59,19 miliar. Lalu, Pengelolaan Penerimaan Negara sebesar Rp 2,38 triliun. Kemudian, untuk Pengelolaan Belanja Negara sebesar Rp 45,45 miliar.
Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko sebesar Rp 238, miliar. Serta, Dukungan Manajemens sebesar Rp 50,4 triliun.
"Jadi ini totalnya Rp 53.195.389.273.000. Ini yang kami sampaikan pada pagu indikatif, totalnya tidak berubah, terjadi pergeseran diantara kelompok sesuai dengan pembahasan lebih detail," pungkasnya.
Cara Indonesia Jadi Negara Maju
Diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkap kunci sukses untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Ada dua faktor yang mempengaruhi, yakni iklim investasi dan kinerja manufaktur Indonesia.
Dia memberikan contoh suksesnya negara lain yang berhasil menjadi negara maju dengan menggenjot kedua aspek tersebut. Pertama, ada Korea Selatan yang mampu menjaga produktivitasnya dalam jangka panjang.
"Apabila kita belajar dari negara-negara yang berhasil menjadi negara maju dan bisa menghindar dari middle income trap seperti Korea Selatan, maka diperlukan produktivitas tinggi yang konsisten dalam 15 tahun menuju negara maju," ungkap Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR RI, Jakarta, Selasa (4/6/2024).
"Investasi dan peranan sektor manufaktur di Korea Selatan tumbuh di atas 10 persen setiap tahunnya," ia menambahkan.
Advertisement
Belajar dari Taiwan
Tak cuma Korea Selatan, Bendahara Negara juga melihat kesuksesan dari Taiwan. Dalam catatannya, Taiwan berhasil menjaga pertumbuhan investasinya hingga 20 persen.
Ditambah lagi, sektor manufaktur negara tersebut berhasil tumbuh konsisten di atas 8 persen.
"Demikian juga dengan pengalaman Taiwan untuk menjadi negara maju investasi bahkan tumbuh 20 persen dan sektor manufaktur tumbuh di atas 8 persen," terangnya.
Dia menuturkan, kedua negara tersebut menjadi contoh produktivitas, iklim investasi, hingga kinerja sektor manufaktur menjadi kunci untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
"Hal ini menunjukkan selain kualitas dan produktivitas dari sumber daya manusia maka perbaikan iklim investasi untuk meningkatkan peranan investasi dan pertumbuhan sektor manufaktur menjadi sangat penting bagi perjalanan menuju Indonesia Emas," tegas Menkeu Sri Mulyani.
