Liputan6.com, Jakarta - Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) akan tetap dijalankan pada 2027. Hal ini diungkap oleh Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho. Dengan begitu, pendapatan atau gaji karyawan swasta akan dipotong mulai 2027.
"2027 itu kan hanya segmen pekerja swasta ya," kata Heru dalam konferensi pers di Kantor Badan Pengelola Tapera, Jakarta, Senin (10/6/2024).
Advertisement
Namun Heru tidak bersedia mengungkapkan waktunya pemotongan program Tapera bagi golongan pekerja lainnya. Termasuk pekerja mandiri yang ikut masuk tergolong peserta Tapera.
"Kalau segmen pekerja lainnya tidka diatur secara spesifik, menunggu kesiapan BP Tapera dan Komite," tegasnya.
Meski demikian, dia berjanji penerapan potongan program Tapera bagi pekerja akan dilakukan secara bertahap. Saat ini, BP Tapera tengah fokus untuk memperbaiki tata kelola aturan teknis pemotongan Tapera.
"Pasti secara gradual, gak mungkin dipungut secara bersama-sama," tegasnya.
Lanjutnya, BP Tapera masih fokus mematangkan infrastruktur dari segi IT, sumber daya manusia, hingga infrastruktur. Dia mencatat, saat ini BP Tapera hanya mempunyai 197 pegawai dan belum memiliki kantor cabang di seluruh wilayah Indonesia.
"Bisnis model itu dibangun oleh BP Tapera itu approve dengan multi stakeholder dan membangun tata kelola yang lebih baik sehingga transparan kebentuk, baru ngomongin soal kewajiban tadi," tandasnya.
Reporter: Sulaeman
Sumber: Merdeka.com
Menteri PUPR dan Sri Mulyani Sepakat Tapera Ditunda
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sekaligus Ketua Komite BP Tapera, Basuki Hadimuljono, mengungkapkan bahwa ia telah berdiskusi dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengenai penundaan implementasi Tapera.
"Terlebih lagi jika ada usulan dari DPR atau Ketua MPR untuk diundur. Saya sudah berkomunikasi dengan Bu Menteri (Keuangan), dan kita akan mengikuti arahan tersebut," ujar Menteri PUPR saat ditemui di Kompleks DPR RI pada Kamis (6/6/2024).
Basuki menegaskan bahwa pemerintah tidak akan terburu-buru mengimplementasikan program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) jika dinilai belum siap.
"Menurut saya pribadi, jika memang belum siap, tidak perlu kita terburu-buru," tambahnya.
Basuki juga menekankan bahwa implementasi iuran Tapera tidak mendesak dan dapat ditunda. Ia menepis anggapan bahwa pemerintah pasif dalam memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat.
Advertisement
Pemerintah Sudah Punya Program FLPP
Basuki menjelaskan bahwa pemerintah telah menyediakan subsidi selisih bunga melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang sudah berjalan dengan cukup baik.
Sejak diluncurkan pada tahun 2010, program FLPP telah menerima dukungan dari APBN sebesar Rp105 triliun.
"Apa yang telah kami lakukan dengan subsidi bunga melalui FLPP sudah mencapai Rp105 triliun," jelas Basuki.
Ia menegaskan bahwa langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung kebutuhan perumahan masyarakat, meski Tapera belum diimplementasikan.
Basuki juga mengungkapkan penyesalannya terhadap reaksi keras yang muncul atas rencana pelaksanaan Tapera. "Saya benar-benar menyesal dengan kemarahan yang muncul terkait program Tapera ini," ucapnya.
Penundaan Tapera menunjukkan bahwa pemerintah mendengarkan berbagai masukan dan mempertimbangkan kesiapan program sebelum diluncurkan. Pendekatan ini diharapkan dapat memastikan bahwa ketika Tapera akhirnya diimplementasikan, program tersebut dapat berjalan efektif dan bermanfaat bagi masyarakat.
Secara keseluruhan, pemerintah terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan perumahan rakyat melalui berbagai program yang ada.
Penyempurnaan Mekanisme Tapera
Selain FLPP, penundaan Tapera memberi waktu bagi pemerintah untuk menyempurnakan persiapan dan memastikan kesiapan seluruh pemangku kepentingan sebelum melaksanakan program baru.
Langkah ini juga diharapkan dapat meredakan ketegangan dan memberikan waktu tambahan bagi pemerintah untuk menyosialisasikan manfaat dan mekanisme Tapera kepada masyarakat.
Sehingga, ketika program ini benar-benar siap untuk diluncurkan, masyarakat dapat memahami dan mendukung pelaksanaannya dengan lebih baik.
Penundaan ini bukan berarti mengabaikan kebutuhan perumahan, melainkan upaya untuk memastikan bahwa program yang diluncurkan nanti benar-benar tepat sasaran dan siap dijalankan dengan optimal.
Advertisement
