Timwas Haji DPR Akan Beri Pengawasan dan Edukasi pada Jemaah soal Travel Tak Resmi

Abdul mengatakan bahwa Tim Pengawas DPR RI akan meningkatkan pengawasan dan edukasi kepada jemaah haji, terutama terkait pemilihan travel.

oleh Nasrul Faiz diperbarui 11 Jun 2024, 12:05 WIB
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid. (Dok. Istimewa)

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, menyoroti soal banyaknya jemaah haji Indonesia yang tidak memiliki visa resmi di Makkah. Abdul menilai, hal ini harus ditangani dengan serius guna menghindari masalah yang lebih besar di masa mendatang.

"Persoalan masalah haji yang tidak pakai visa haji ini perlu kita seriusi. Kita harus melakukan pengawasan yang benar agar masalah ini tidak terulang lagi. Terutama bagi mereka yang masih tinggal di Arab Saudi. Kami berharap Kementerian Agama berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Kementerian Haji Arab Saudi agar mereka benar-benar diawasi dan masuk ke Arafah," ujar Abdul Wachid di Bandara Internasional Soekarno Hatta sebelum keberangkatan Timwas Haji DPR RI ke Saudi Arabia, Senin (10/6/2024).

Lebih lanjut, Abdul mengatakan bahwa Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI akan meningkatkan pengawasan dan edukasi kepada jemaah, terutama terkait pemilihan travel.

“Kami akan terus berupaya untuk meningkatkan pengawasan dan edukasi kepada calon jemaah haji. Penting bagi calon jemaah untuk memahami risiko menggunakan jasa travel tidak resmi yang menawarkan harga murah tetapi tidak memberikan jaminan layanan yang layak dan sesuai aturan," ucap dia.

Dengan begitu, Abdul berharap dapat menciptakan sistem pengawasan yang lebih baik dan efektif untuk pelaksaan ibadah haji.

Menurutnya, pengawasan yang ketat dan koordinasi yang baik antara pemerintah Indonesia dan Saudi Arabia akan menjadi kunci dalam menyelesaikan masalah jemaah haji ilegal dan memastikan keselamatan serta kenyamanan jemaah haji Indonesia.


Kritisi Komposisi Makanan Jemaah Haji, Timwas DPR: Terlalu Banyak Karbohidrat

Timwas Haji DPR RI menyoroti makanan yang disediakan untuk jemaah haji Indonesia yang dinilai terlalu banyak mengandung karbohidrat. (Liputan6.com)

Sebelumnya, Tim Pengawas (Timwas) Haji Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyoroti makanan yang disediakan untuk jemaah haji Indonesia. Anggota Timwas DPR RI, Luluk Nur Hamidah, menilai perlu adanya evaluasi terkait komposisi makanan, salah satunya soal komposisi protein dan karbohidrat pada menu makanan jemaah haji.

"Kalau keterangan mereka sih itu memenuhi (kandungan gizi), dalam artian harus ada karbohidrat, protein, sayur mayur, buah-buahan. Cuma catatan kita karbohidrat itu masih sangat dominan," kata Luluk saat melakukan sidak ke Nooha for Catering Service di Madinah, Arab Saudi, pada Sabtu (8/6/2024) siang waktu setempat.

Luluk pun meminta agar kebutuhan gizi para jemaah haji bisa terpenuhi secara seimbang. Ia menyarankan penyelenggara haji agar memperbanyak kandungan protein dibanding karbohidrat.

Kalau menurut saya ini harus tetap seimbang, syukur kalau kemudian dibanyakin sayur, protein, buah-buahan, ketimbang diperbesar di komposisi karbohidrat dari pada proteinnya," kata dia.

Menurut Luluk, karbohidrat sebagai penyumbang tenaga, tetapi jika kebanyakan akan menyebabkan kantuk. 

 

Reporter: Teatrika Puteri (SCTV)

Infografis Perbedaan Rukun dan Wajib Haji dengan Rukun Umrah. (Liputan6.com/Abdillah)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya