Liputan6.com, Jakarta - Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menegaskan tidak ada anggota DPR RI aktif yang menjabat sebagai komisaris di BUMN. Menyusul, pengangkatan Siti Nurizka Puteri Jaya sebagai Komisaris Utama PT Pupuk Sriwidjaja Palembang.
Arya menyebut, Siti Nurizka sudah mengundurkan diri dari posisinya sebagai Anggota Komisi III Fraksi Gerindra. Selain anggota DPR aktif, dia juga menegaskan pengurus partai politik tak boleh menjabat di komisaris BUMN.
Advertisement
"Sudah kita bilang bahwa tidak mungkin orang yang belum mengundurkan diri diangkat atau punya rangkap jabatan politik. Gak boleh pengurus partai politik, gak boleh Anggota DPR, gak mungkin dong, beliau sudah mengundurkan diri, dan beliau itu dulu di Komisi III," ungkap Arya, ditemui di Kementerian BUMN, Rabu (12/6/2024).
Dia menilai Siti paham terhadap aspek hukum, yang dibutuhkan oleh BUMN. Mengingat, mitra Komisi III DPR RI merupakan Kemenkumham, Kejaksaan Agung, hingga Polri.
"Jadi saya rasa pengawalan di komisaris itu juga ada bagian untuk hal-hal seperti itu. Pahamlah beliau, apalagi sudah tahu seluk-beluk hukum, dan sebagainya. Dan penguatan di Pupuk Sriwidjaja juga gitu," kata dia.
Kendati begitu, Arya menegaskan bukan berarti Pusri saat ini sedang mengalami kasus hukum. Tapi, posisi Siti Nurizka nantinya diharapkan bisa membantu pengawasan pada aspek hukum.
"Bukan kita bilang mereka punya kasus hukum, enggak. Tapi itu akan mendukung support terhadap Pupuk Sriwidjaja, dan bisa support holding juga untuk pengawasan-pengawasan masalah hukum. Kan pengalaman, lima tahun loh di DPR, di Komisi III. Masa Anda ragukan Anggota DPR Komisi III untuk hal-hal yang berkaitan dengan hukum," sambung Arya Sinulingga.
Alasan Pilih Komut Pertamina
Sebelumnya, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengungkap alasan dibalik ditunjuknya Simon Aloysius jadi Komisaris Utama dan Condro Kirono sebagai Komisaris di PT Pertamina (Persero). Dia membantah pemilihan keduanya sebagai jatah politik.
Informasi, Simon Aloysius merupakan politikus Partai Gerindra, yang dipimpin oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Serta, Condro Kirono banyak berkarir di kepolisian, dan diketahui sebagai Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran.
Arya menegaskan pemilihan Simon tidak berdasarkan pada intrik politik. Namun, sudah sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Dia mengaitkan pada kala itu mengangkat Basuki Tjahaja Purnama sebagai Komut Pertamina.
"Di Pertamina pak Ahok udah mundur, dulu pun pernah waktu pak Ahok diangkat jadi Komut, pada ribut, kita enggak, tegas, ngotot, dan terbukti juga beliau keras di Pertamina, semua ngakuin kok," kata Arya di Kantor Kementerian BUMN, Rabu (12/6/2024).
Atas kinerja tersebut, dia meminta penunjukan yang dilakukan pemegang saham terhadap komisaris BUMN itu tidak dinilai politis semata. Meski, sejumlah tokoh politik menempati kursi-kursi komisaris.
"Artinya jangan curiga-curiga dulu lah. 'oh ini balas jasa terhadap Qhok' dulu begitu. Eh tanya aja itu Pertamina, gimana pengawasannya. Karena ini memang dibutuhkan, ini pengawasan bukan teknis operasional," tegas dia.
Advertisement
Butuh Sosok Penegak Hukum
Sementara itu, terkait Condro Kirono, Arya mengatakan Pertamina membutuhkan sosok yang paham aspek hukum. Termasuk seseorang yang memiliki pengalaman di sektor kepolisian.
"Ini kan kebijakan di Pertamina kan memang membutuhkan dari orang yang punya pengalaman di kepolisian. Banyak kok, dan sejak jaman dulu itu dimana-mana BUMN itu pasti ada polisi, tentara, mantan polisi, mantan tentara, mantan jaksa, pasti ada," kata dia.
"Karena kita mau jaga BUMN-nya dari sisi kepatuhan hukumnya, pengawasan hukumnya. mereka itu kan ngawasin, bukan operasional," sambung Arya Sinulingga.
