Liputan6.com, Makkah - Tim Pengawas Haji DPR RI meminta pemerintah memastikan pelayanan maksimal pada puncak haji 2024. Salah satu yang diwanti-wanti DPR adalah tenda-tenda jemaah haji agar tidak kelebihan kapasitas saat di Armuzna.
Advertisement
Anggota Komisi VIII sekaligus Tim Pengawasan Haji DPR RI, John Kenedy Azis, mengatakan pihaknya tidak ingin tragedi di Muzadalifah kembali terjadi.
“Saya terus terang aja, tragedi di tahun 2023, saya enggak mau itu terjadi lagi. Pertama, apa tragedinya? Tragedinya adalah tentang tenda over capacity. Saya enggak mau itu terjadi lagi,” kata John di Makkah, Arab Saudi, Rabu (12/6/2024).
Kemudian, John juga menyoroti soal transportasi. Ia tidak ingin tragedi Muzdalifah pada 2023, dimana jemaah terlantar hingga sore hari kembali terjadi.
“Jangan sampai lagi terjadi, tragedi Muzdalifah. Jemaah terlantar sampai jam 3 sore. Yang kita tahu bahwa Muzdalifah itu tidak ada tenda, tidak ada makanan, tidak ada minuman. Kami juga mengimbau kepada jemaah, jangan terlalu lama lama di Muzdalifah,” ucap John.
Kemudian, John juga menyampaikan tenda jemaah ke Mina dari Arafah hanya sekitar 4 kilometer. Menurutnya, ini lebih baik dibanding tahun lalu.
“Ini suatu keberuntung di jemaah haji 2024 ini, tendanya lebih cepat, lebih dekat dibanding di tahun 2023,” tuturnya.
Timwas DPR Akan Bentuk Pansus
Tim Pengawas Haji DPR RI, berencana untuk membuat pansus haji, usai penyelanggaraan haji 2024. Menurut Anggota Komisi III DPR RI, sekaligus Timwas Haji DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal, mengatakan masih banyak permasalah soal haji 2024.
Adapun sejumlah hal yang disoroti DPR, diantaranya mulai dari tambahan 20 ribu kuota haji, masalah transportasi yang belum sepenuhnya ramah lansia, hingga tenaga kesehatan yang berasal dari Kementerian Agama.
“Setelah itu DPR nanti akan mengambil keputusan bagaimana evaluasi penyelenggaraan haji ini, hal-hal untuk perbaikan. Bukan untuk mencari kesalahan. Kita perbaikan,” kata Cucun di Makkah, Arab Saudi, Rabu (12/6/2024).
Guna memperbaiki penyelenggaraan haji ke depannya, Cucun mengatakan DPR berencana untuk membentuk panitia khusus atau pansus penyelenggaraan haji. Hal ini guna mengevaluasi penyelenggaraan haji tahun ini.
“Kalau sudah terlibat di beberapa kementerian, dua saja antara Kemenag dan Kemenkes, ini sudah pansus. Tidak bisa diselesaikan hanya panja di Komisi VIII. Ketika carut marut masalah penanganan kesehatan, Komisi IX harus masuk, bicara imigrasi, ini harus Komisi III. Jadi, makanya diperlukan pansus untuk menyelesaikan problematika ini,” ucap dia.
Advertisement
Permasalahan Visa Ilegal
Menurut Cucun, permasalahan visa ilegal ini juga seharusnya bisa diantisipasi Kemenag jauh-jauh hari. Menurutnya, terkait travel nakal, harus mengikutsertakan aparat penegakan hukum agar jera.
“Mungkin selama ini Kemenag tidak bisa menbuat jera kepada travel-travel nakal, mereka seenaknya membawa jemaah yang tidak sesuai aturan DPR dan Kemenag. Di sini harus masuk kepolisian atau kejaksaan. Apa yang terjadi selama ini. Karena mereka lebih paham penyidikan, hal l-hal di luar kewenangan yang Kemenag tidak mampu mendeteksi dan menberikan efek jera,” kata Cucun.
Reporter: Teatrika Putri (SCTV)
