Liputan6.com, Bali Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan mengungkap sejumlah masalah sektor pertanahan di Indonesia. Serta, mencarikan solusi dalam menberiman akses bagi tanah milik masyarakat yang sudah tercatat.
Hal tersebut akan diungkap dalam gelaran Reforma Agraria Summit 2024 di Bali pada 14-15 Juni 2024, besok. Pria yang karib disapa AHY itu mengatakan berbagai pihak akan ikut serta untuk membahas masalah pertanahan di Indonesia. Termasuk tantangan penyelesaian Reforma Agraria yang melibatkan berbagai kementerian/lembaga.
Advertisement
"Termasuk juga hambatan dan sumbatan yang terjadi dengan berbagai pihak lainnya baik di pusat maupun daerah," kata AHY, saat meninjau lokasi acara di Sanur, Bali, Kamis (13/6/2024).
Salah satu yang disorotinya juga adalah akses terhadsp tanah-tanah yang dimiliki masyarakat. Terutama sejumlah aset yang sudah dilegalisasi dan tercatat dalam bentuk sertifikat.
"Jadi bagaimana kita mengevaluasi, tanah masyarakat yang sudah disertipikatkan itu dapat produktif," tegasnya.
Dia berharal evaluasi yang dilakukan ini bisa menjadi jembatan pelaksanaan Reforma Agraria pada pemerintahan selanjutnya. Diketahui, masalah madia tanah, hingga tumpang tindihnya lahan menjadi beberapa contoh masalah sektor agraria di Indonesia.
100 Hari AHY
Sebelumnya diberitakan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan sejumlah capaiannya dalam 100 hari masa kerjanya.
Mulanya, AHY menceritakan usai mendapat amanah dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam mengemban tugasnya, ia mengaku langsung melakukan belanja masalah dengan terjun ke masyarakat.
"Hari pertama kerja langsung terbang dan turun ke lapangan. Inilah yang kita lakukan di Sulawesi Utara ketika itu, saya langsung menyerahkan sertifikat secara door to door, sekaligus juga menyerahkan penyerahan untuk gereja," kata AHY di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jumat (7/6/2024).
Advertisement
Lawan Mafia Tanah
AHY mengatakan, sejak awal ia juga menyambangi sejumlah kementerian dan lembaga yang terkait dengan ATR/BPN untuk menyelesaikan berbagai masalah lintas sektor.
"Banyak urusan ATR/BPN dengan APH, urusan sengketa, konflik, mafia tanah. Oleh karena itu kami mendatangi Kejaksaan Agung dan Mabes Polri," kata dia.
AHY memaparkan sejumlah program kerja di Kementerian ATR/BPN. Pertama, program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL).
"Alhamdulillah dalam 100 hari terakhir berhasil kita tambah 2,4 juta bidang tanah yang teregister. Sehingga hari ini ada 133,3 juta bidang tanah," kata Agus Harimurti Yudhoyono.
