Sudah Ada 113,3 Juta Bidang Tanah Terdaftar Lewat Program PTSL

Lebih lanjut, dari akselerasi pendaftaran tanah tadi, AHY menegaskan ada dampak ekonomi yang tercipta. Bahkan, penambahan nilai ekonomi bisa mencapai Rp 6.519,1 triliun.

"Program pendaftaran tanah secara masif ini telah memberikan kontribusi terhadap penambahan nilai ekonomis sebesar kurang lebih Rp 6.519 Triliun," ucapnya. 

"Hal ini tentu bersumber dari pajak penghasilan, bea perolehan hak tanah dan bangunan, penerimaan negara bukan pajak, dan nilai hak tanggungan. Dalam 100 hari kerja kontribusi pertambahan nilai ekonomi tersebut sebesar Rp 215,8 Triliun," tambahnya.

Sebagai rinciannya, sejak 2017 hingga Mei 2024, Pajak Penghasilan (PPh) mencapai Rp 61,2 triliun, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) senilai Rp 146,4 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) senilai Rp 16,2 triliun, serta Hak Tanggungan (HT) senilai Rp 6.295,2 triliun.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) berusaha melakukan percepatan pembuatan sertifikat pada program Gema Patas mendukung program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang digaungkan Joko Widodo. Targetnya, 120 juta bidang tanah tahun ini telah bersertifikat.

Menteri ATR/BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, Kementerian ATR/BPN berusaha melakukan pemberian sertifikat pada bidang lahan. AHY secara langsung turun ke lapangan melihat pelaksanaan pembuatan sertifikat bidang lahan di wilayah Tapos, Depok.

“Saya secara khusus dan langsung ingin meninjau lapangan, hari ini ada kegiatan pengukuran dan tentunya kegiatan pengukuran tanah ini menjadi dasar yang sangat fundamental, bagi pemetaan secara keseluruhan bidang-bidang tanah yang ada di berbagai daerah di Indonesia,” ujar AHY, Kamis (6/6/2024).

AHY menjelaskan, Kementerian ATR akan berusaha mengejar secara massif program PTSL. Hingga saat ini, sebanyak 113 juta bidang tanah telah dilakukan sertifikasi.

“Akhir tahun ini kita targetkan 120 juta bidang tanah,” jelas AHY.

Berada di wilayah Tapos, Depok, AHY didampingi jajarannya menyaksikan secara langsung, teknis pengukuran untuk sertifikasi lahan. AHY melihat secara langsung Gambaran prosedur dalam pembuatan sertifikasi lahan.

“Mengukur tanah juga ada prosedurnya dan harus dilakukan dengan cermat, tidak boleh sembarangan,” ucap AHY.

Pada pengukuran lahan, Kementerian ATR menggunakan alat dan teknologi untuk membantu akurasi, tingkat presisi, kesepakatan dan disepakati. Warga yang akan diukur tanahnya terlebih dahulu sepakat akan batas lahan atau tanah yang dimiliki antar warga.

“Sebagai contoh, sebelum diukur, maka harus dipasang dulu patoknya, disepakati batas kiri dan kanannya, tidak ada sengketa. Kemudian baru ditancapkan patok yang lebih permanen, setelah itu diukur menggunakan GPS,” terang AHY.

Nantinya, setelah dilakukan pengukuran yang disepakati akan dilakukan sertifikasi. Hal itu untuk mencegah terjadinya masalah sengketa, baik overlapping atau tidak diketahui kepemilikan dan teritorinya.

“Itu yang menjadi inti pengukuran dan menjadi tugas di Kementerian ATR/BPN,” ungkap AHY.