Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengungkapkan keprihatinannya terhadap anggota polisi yang terpapar judi online. Namun, ia juga mengungkapkan bahwa ia mendengar kabar bahwa anggota DPR hingga DPRD juga terlibat dalam perjudian online.
Habibburokhman menyatakan, "Saya sangat prihatin melihat anggota polri yang terlibat dalam judi online. Tetapi, kita juga harus ingat bahwa mereka adalah manusia biasa. Profesi apapun bisa terpapar judi online karena peredaran judi online ini sangat luas. Saya juga mendengar bahwa ada teman-teman di DPR dan DPRD yang terlibat dalam hal ini."
Advertisement
Ia juga menekankan pentingnya menyelesaikan kasus anggota polisi yang terlibat dalam judi online secara internal. Menurutnya, pemeriksaan rutin terhadap ponsel anggota polisi untuk memastikan tidak ada aplikasi judi online adalah langkah yang perlu dilakukan.
Habibburokhman menjelaskan, "Kita perlu rutin memeriksa ponsel mereka dan mengingatkan atasan mereka bahwa bermain judi online tidak hanya mengganggu keuangan keluarga, tetapi juga dapat mengganggu kinerja mereka sebagai anggota polisi. Gaji yang kecil tidak bisa diandalkan dengan judi online."
Kasus judi online di kalangan anggota polisi dan politisi menjadi perhatian serius, karena dapat merusak citra dan integritas institusi publik. Semua pihak diharapkan dapat bekerja sama untuk mengatasi masalah ini dan memastikan bahwa anggota polisi dan politisi tidak terlibat dalam aktivitas judi online.
PPATK Blokir 5.000 Rekening Terkait Kasus Judi Online
Pusat Pelaporan Analis Transaksi Keuangan (PPATK) telah memblokir sebanyak 5.000 rekening perorangan maupun kelompok terkait kasus judi dalam jaringan atau online.
Koordinator Kelompok Humas PPATK Natsir Kongah mengatakan, pihaknya tidak bisa memastikan nilai transaksi yang ada pada 5.000 rekening yang sudah diblokir terkait judi online tersebut.
"Itu terus meningkat, sampai sejauh ini sudah ada 5.000 rekening yang kita blokir dan angkanya saya lupa ya, tetapi kalau akumulasi sejak disampaikan pak kepala itu di kuartal pertama 2024 mencapai Rp600 triliun," kata Natsir dalam diskusi bertajuk "Mati Melarat Karena Judi" yang dipantau secara daring dari Jakarta, Sabtu (15/6/2024).
Menurutnya, PPATK bisa memblokir rekening yang terindikasi adanya tindak pidana pencucian uang dalam kurun waktu lima sampai 15 hari.
"Setelah itu, blokir tadi bisa ditindaklanjuti oleh penyidik dan sejauh ini tidak ada keberatan, penyidik bisa memperpanjang blokir dan mencari alat bukti yang dihasilkan analisis PPATK," ujarnya. dilansir dari Antara.
Ribuan rekening yang diblokir tersebut diketahui kebanyakan mengalir ke negara yang masuk Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), seperti Thailand, Filipina dan Kamboja.
Advertisement
3,2 Juta Pemain Judi Online Sudah Teridentifikasi
Selain itu, Natsir mengungkapkan sekitar 80 persen dari 3,2 juta pemain judi online yang telah teridentifikasi, mereka rata-rata bermain di atas Rp100 ribu. Profil yang bermain judi online itu pun bervariasi, mulai dari pelajar, mahasiswa bahkan sampai ibu rumah tangga.
"Ini yang cukup mengkhawatirkan buat kita sebagai anak bangsa. Di mana, misalnya, pendapatan keluarga itu katakanlah Rp200 ribu per hari, kalau Rp100 ribunya itu digunakan untuk judi online, itu kan signifikan mengurangi gizi keluarga yang ada," jelas Natsir.
Laporan tentang judi daring menjadi bagian terbesar dari laporan transaksi keuangan yang mencurigakan yang diterima PPATK, yaitu 32,1 persen, kemudian penipuan berada 25,7 persen dan tindak pidana lain 12,3 persen, serta korupsi di 7 persen.
