Liputan6.com, Jakarta Partai Persatuan Pembangunan (PPP) diguncang isu perpecahan di internal usai tak lolos ke parlemen periode 2024-2029. Salah satunya, menguncang kursi Muhamad Mardiono.
Misalnya, datang dari Ketua Majelis Syariah DPW PPP Nusa Tenggara Timur (NTT) Ali Rosidi Kasbollah menyayangkan langkah majelis-majelis DPP PPP yang tidak menindaklanjuti surat yang dikirimkan Mardiono. Dalam surat tertanggal 1 Mei 2024, semua majelis kompak memintanya untuk mundur.
Advertisement
"Majelis-majelis seharusnya mengadakan rapat besar, jika perlu melibatkan semua majelis di seluru Indonesia untuk memperkuat tuntutan agar Mardiono mundur," kata Ali dalam keterangannya, Minggu 16 Juni 2024.
Menurut Ali, dorongan majelis untuk meminta Mardiono mundur seharusnya lebih menguat, mengingat Plt Ketum PPP itu telah secara terang-terangan tidak mengakui kesalahannya yang diyakini telah menjerumuskan partai, dengan tidak masuk ke DPR RI.
Terlebih, Mardiono disebutnya malah menyalahkan para kader yang telah berjuang mencari suara untuk PPP di Pileg 2024.
"Kami sepakat bahwa kegagalan PPP pada Pemilu lalu disebabkan kegagalan Plt Ketum dalam mengelola partai, termasuk tidak memperhatikan kader di tingkat. Sehingga kader seakan bekerja sendiri untuk menyelamatkan PPP," tegas Ali.
Selain itu, suara sumbang juga datang dari Politikus senior PPP, Zainut Tauhid Sa'adi angkat suara soal suara partainya yang tidak lolosnya ambang batas Pemilu 2024.
Menurut dia, sebagai orang yang pernah dibesarkan di PPP, dirinya merasa sangat prihatin.
"Menurut saya hal ini merupakan musibah besar bagi seluruh kader dan simpatisan PPP yang selama ini setia dan istikamah (konsisten) memberikan kepercayaan kepada PPP sebagai wadah perjuangan dan penyalur aspirasi politiknya," tulis Zainut.
Zainut menegaskan, keterpurukan suara PPP adalah sebuah harga yang harus dibayar oleh para pimpinan dan elit partainya. Menurut dia, hal itu tercermin dari ketidak mampuannya mengelola konflik internal partai dengan baik, bahkan sebagian dari elitnya memiliki kegemaran mempertontonkan konflik secara terbuka di depan publik.
"Wajar jika publik memberikan hukuman dengan tidak memilih PPP di Pemilu 2024, karena muak melihat partai yang mengusung jargon agama tetapi hobinya sering berkonflik," kritik dia.
Sebagai senior, Zainut mengimbau kepada pimpinan, elit dan kader PPP di semua tingkatan untuk tidak saling menyalahkan dan mencari biang kerok dari keterpurukan PPP. Apalagi, melakukan tindakan destruktif yang justru dapat merusak citra PPP.
"Segera melakukan konsolidasi organisasi, memperkuat tali silaturahmi, membangun persaudaraan untuk membangkitkan moral kader dan simpatisan PPP di tingkat grassroot," saran dia.
"PPP bisa refleksi secara mendalam atas Pemilu 2024 agar dapat mencari solusi yang tepat untuk membangun kembali PPP di masa yang akan datang," jelasnya.
Dibantah
Sekretaris Majelis Pakar Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Fernita Jubahar Amirsyah meminta seluruh pengurus dan kader tetap kompak jelang Pilkada 2024 dan tidak terprovokasi atas isu yang mengakibatkan perpecahan.
"PPP pernah melalui konflik yang cukup panjang, perpecahan partai sangat menyita waktu dan tidak ada hal positifnya. Maka sekarang seluruh kader harus kompak menjadi satu sebagai keluarga besar, bergandeng tangan, dan berjuang bersama. Oleh karena itu, kesampingkan potensi perpecahan seperti isu muktamar, baik muktamar luar biasa maupun muktamar yang dipercepat," ujar Fernita, Senin (17/6/2024).
Fernita menyebut, di dalam organisasi telah ada aturan atau mekanisme yang berlaku. Sehingga, sebuah keputusan tidak dapat diambil melalui satu pihak saja atau dalam kata lain tidak melalui mekanisme yang ada.
"Sehingga jika ada yang menggaungkan isu muktamar dipercepat untuk menggantikan ketua umum itu harus melalui aturan atau mekanisme PPP. Sedangkan pelaksanaan muktamar itu mekanismenya harus melalui Mukernas, sebelumnya Rapimnas, dan sebelumnya lagi juga harus rapat pengurus harian DPP untuk menentukan Mukernas atau Rapimnas tersebut," jelasnya.
"Baru-baru ini Rapimnas ke-IX dihadiri 38 DPW se-Indonesia menghasilkan keputusan bahwa muktamar sepakat diselenggarakan sesuai periode AD/ART yaitu tahun 2025. Hal ini menepis seluruh isu atau dorongan muktamar dipercepat," tegasnya.
Terakhir, Fernita meminta Pasca Pemilu 2024 seluruh keluarga besar beserta para senior PPP untuk mulai mengemas rencana aksi menghadapi Pemilu 2029 mendatang.
"Insyaallah dengan bersatu maka PPP siap kembali menghadapi Pemilu 2029 lebih baik lagi," pungkasnya.
Advertisement
Mardiono Diminta Fokus Pimpin Partai Jelang Pilkada 2024
Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Nusa Tenggara Timur (NTT) Djainudin Lonek meminta Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono untuk fokus dalam memimpin partai jelang Pilkada 2024. Sebab, menurutnya saat ini mulai hadir pihak yang tidak bertanggung jawab dan memanfaatkan situasi jelang Pilkada.
"Pak Ketum tidak perlu terpengaruh dengan ujaran mereka yang secara konstitusi tidak dapat dipertanggung jawabkan. Karena mereka tidak memiliki hak suara dan kami seluruh DPW PPP se-Indonesia sangat solid di bawah kepemimpinannya," tutur Lonek, Minggu (16/6/2024).
Lonek menyebut, sebelumnya seluruh DPW PPP se-Indonesia telah berkumpul dalam agenda Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas). Di mana Rapimnas tersebut menjadi ajang untuk kembali membangkitkan semangat persatuan di dalam partai berlambang Kabah.
"Kalau mengikuti Rapimnas dari awal hingga akhir, pasti paham motivasi yang diberikan oleh Pak Ketum. Beliau menyampaikan, walaupun tidak ikut bertarung di kontestasi Pileg namun kegagalan adalah miliki bersama dan kemenangan juga milik Bersama, jelasnya.
