Liputan6.com, Jakarta - Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai kisaran 4,7 persen sampai dengan 5,5 persen di 2024. Proyeksi tersebut diumumkan oleh Gubernur BI Perry Warjiyo, setelah hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) bulan Juni 2024.
"Dengan berbagai perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 diperkirakan berada dalam kisaran 4,7 persen sampai dengan 5,5 persen," ungkap Perry Warjiyo dalam konferensi pers RDG Juni 2024, disiarkan pada Kamis (20/6/2024).
Advertisement
Gubernur Perry Warjiyo menyoroti kinerja ekonomi Indonesia yang tetap kuat di tengah ketidakpastian global, didukung oleh bauran kebijakan BI dan pemerintah.
Dijelaskannya, hal itu tercermin dari konsumsi swasta yang tumbuh baik seiring dengan terjaganya daya beli dan kuatnya keyakinan konsumen.
"Investasi meningkat, baik investasi bangunan maupun non bangunan, sejalan dengan berlanjutnya proyek infrastruktur pemerintah dan membaiknya investasi swasta," kata Perry.
Selanjutnya, permintaan domestik pada triwulan II 2024 juga meningkat antara lain tercermin pada kinerja positif sejumlah indikator konsumsi rumah tangga dan investasi, seperti indeks keyakinan konsumen, indeks penjualan riil dan Purchasing Manager Index atau PMI Manufaktur.
"Selain itu, ekspor barang meningkat didorong kenaikan ekspor pertambangan, dan Manufaktur negara mitra utama seperti Tiongkok dan India. Ekspor jasa juga membaik, ditopang perekonomian negara asal wisatawan mancanegara," jelas Gubernur BI.
Secara sektoral, pertumbuhan ekonomi periode triwulan II berjalan antara lain, didukung oleh pertumbuhan lapangan usaha, industri pengolahan, konstruksi, dan perdagangan besar dan eceran.
Perry memastikan, "Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah melalui stimulus fiskal dan kebijakan makroprudensial yang ditempuh secara konsisten dengan menerapkan prinsip kebijakan makro ekonomi yang berhati-hati, guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan".
Di 2045, Indonesia Bisa Jadi Negara Perekonomian Terbesar Kelima Dunia
Sebelumnya, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai focal point dalam Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam Organisasi Kerja Sama Ekonomi Dan Pembangunan/OECD (Tim Nasional OECD) menggelar workshop Proses Aksesi OECD. Kegiatan ini dilakukan untuk mengelola berbagai kesempatan dan tantangan yang akan dihadapi selama proses aksesi berlangsung.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, keanggotaan Indonesia dalam OECD akan turut berperan penting dalam mendorong transformasi ekonomi untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045. Hal ini terkait dengan prinsip-prinsip OECD mengenai tata kelola pemerintahan yang baik, transparansi, dan pertumbuhan yang inklusif sangat selaras dengan visi Indonesia untuk mencapai kemajuan dan kemakmuran.
Pada tahun 2045, Indonesia bertujuan untuk mencapai Indonesia Emas, yang mencakup pencapaian GNI per kapita sebesar USD30.300, masyarakat kelas menengah yang terdiri dari 70% populasi, dan PDB sebesar USD 9,8 triliun.
“Saat itu, Indonesia dapat muncul sebagai negara dengan perekonomian terbesar kelima di dunia. Dan tentunya stabilitas politik menjadi kunci untuk untuk mencapai tujuan tersebut,” ungkap Airlangga, (Rabu (29/5/2024).
Advertisement
Saling Menguntungkan
Dalam mencapai tujuan tersebut, Indonesia membutuhkan pertumbuhan yang lebih tinggi, sekitar 6-7% per tahun. Ini perlu didorong oleh investasi besar-besaran untuk melepaskan diri dari middle-income trap. Indonesia’s OECD Accession Roadmap menjadi sebuah langkah menuju visi tersebut.
Dengan membuka peluang baru untuk perdagangan, investasi, dan kolaborasi, proses aksesi OECD Indonesia akan memberikan manfaat yang saling menguntungkan bagi OECD dan kawasan Indo-Pasifik.
Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa sebagai negara dengan kekuatan global yang sedang berkembang di Asia, Indonesia telah diakui sebagai pemain penting. Dengan menjadi anggota OECD pertama di Asia Tenggara dan ketiga di Asia, Indonesia akan membantu organisasi ini membentuk kebijakan global dan memastikan OECD yang lebih representatif dan inklusif.
