Liputan6.com, Jakarta Dewan Majelis Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyampaikan surat yang berisi permintaan agar Dewan Pengurus Pusat (DPP) yang dipimpin Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono segera menggelar Muktamar pada tahun 2024.
Trekant hal itu, Wakil Ketua Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ka’bah (GPK) Kemal Fasya meminta sebaiknya DPP menghormati dan mentaati permintaan Dewan Majelis PPP.
Advertisement
“Pimpinan Majelis adalah kumpulan para tokoh senior partai yang sudah berpengalaman, apa yang disampaikan dalam surat tersebut pasti sudah melalui pertimbangan yang sangat bijak setelah melihat kondisi PPP pasca gagal lolos parlemen. Kami juga meminta saudara Rapih menjaga etika dan mencabut pernyataan tersebut,” kata Kemal dalam keterangannya, Kamis (20/6/2024).
Dia juga meminta, para pimpinan majelis tetap teguh pada pendiriannya dan tidak terpengaruh dengan manuver para pimpinan struktur partai.
“PPP saat ini dalam keadaan krisis elektoral, untuk itu kami meminta agar suara basis akar rumput didengar. Jika strutur terus-terusan mengabaikan suara kultur akar rumput, maka kami sangat khawatir PPP akan semakin terpuruk ke depannya,” jelasnya.
Dewan Majelis PPP Desak Muktamar, Wasekjen: Tak Ada Permintaan Ketum Mundur
Dewan Majelis Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyampaikan surat yang berisi permintaan agar Dewan Pengurus Pusat (DPP) yang dipimpin Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono segera menggelar Muktamar pada tahun 2024.
Wakil Sekjen PPP Rapih Herdiansyah mengklaim, surat itu hanya salah paham saja dan tidak akan ada muktamar PPP tahun ini, melainkan tahun 2025. Rapih menyebut, surat dari Majelis Pertimbangan juga menyebutkan tak ada permintaan agar Mardiono mundur dari jabatan Plt Ketum.
“Ngga ada juga permintaan untuk Ketum mundur,” kata Rapih pada wartawan, Rabu (19/6/2024).
Advertisement
Pengamat Nilai Kinerja Mardiono Sebagai Ketum Perlu Dievaluasi
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menjadi parti senior yang tidak lolos ke Senayan pada Pemilu 2024. Menanggapi hal itu, Dewan Majelis Partai Persatuan Pembangunan (PPP), menyurati Dewan Pengurus Pusat (DPP) yang dipimpin Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono.
Dalam surat tersebut, Dewan Majelis meminta segera menggelar Muktamar pada tahun ini untuk melakukan evaluasi usai Pemilu 2024.
Pengamat Politik Dedi Kurnia Syah menilai hal tersebut sesuatu yang wajar. Sebab dia menilai, gagalnya PPP sangat mungkin akibat faktor Mardiono.
“Sebagai ketua umum ia tidak lakukan apapun, bahkan menghitung strategi pun tidak, PPP punya aset tokoh yang cukup kuat di daerah, tetapi tidak dikonsolidasi dengan benar dan tepat,” kritik Dedi saat dimintai tanggapan melalui pesan singkat, Kamis (20/6/2024).
Dedi menambahkan, Mardiono bahkan terkesan hanya menduduki jabatan itu sebagai jabatan formil, tanpa tahu harus berbuat apa untuk meraih dukungan publik di Pemilu.
Oleh karena itu, lanjut Direktur Ekseutif Indonesia Political Opinion (IPO) ini, adanya desakan mengevaluasi kinerja Mardiono sebagai ketua umum adalah hal yang benar.
“Desakan Mardiono sudah benar dari unsur internal partai, PPP seharusnya punya ketua umum dari tokoh yang dekat dengan struktur hingga ke bawah,” dia menandasi.
