Liputan6.com, Jakarta Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI, Muhaimin Iskandar atau akrab disapa Cak Imin, mengatakan ada sejumlah catatan dalam penyelenggaraan haji tahun ini.
Menurutnya, pihak Kementerian Agama tidak matang menyiapkan tentang penyelenggaraan haji tahun ini.
Advertisement
"Pengalamannya sudah banyak tetapi perencanaannya tidak matang," kata Cak Imin di Makkah, Arab Saudi, Rabu (19/6/2024).
Ketua Umum PKB ini menuturkan, hampir setiap tahun Indonesia mendapatkan tambahan kuota haji. Menurut dia, harusnya Kementerian Agama mengkalkulasi hal ini.
"Mestinya bisa dikalkulasi sejak awal. Rata-rata tiap tahun, Indonesia mendapatkan tambahan kuota biasanya 20 ribu tiap tahun. Tahun lalu ditolak. Kuota itu tidak digunakan. Tahun ini digunakan. Itu artinya timingnya jelek, perencanaannya tidak matang," jelas Cak Imin.
Dia menuturkan, masyarakat bisa menilai sendiri apakah penyelenggaraan haji tahun ini berjalan baik atau tidak. Hal itu, lanjut Cak Imin, bisa terlihat dari visual-visual ataupun video yang beredar soal fasilitas tenda di Mina.
"DPR hanya bertugas menunjukkan proporsi. Ada videonya lah. Bahwa orang ditumpuk-tumpuk kayak sarden ada. Bahwa MCK tidak mengindahkan keramahan terhadap jemaah, dan jumlah rasionya. Ini fakta. Sekaligus kita juga menyaksikan bahwa banyak jemaah yang masih membutuhkan bantuan-bantuan langsung yang memadai," pungkasnya.
Timwas Haji DPR Akan Lakukan Evaluasi Kebijakan Nusuk Bersama Menteri Agama
Wakil Ketua DPR, Lodewijk F Paulus, mengatakan bahwa Tim Pengawas Haji DPR RI akan melakukan evaluasi terkait kebijakan Nusuk atau smart cardyang harus dimiliki jemaah haji.
Pasalnya, sebanyak 15.000 jemaah calon haji Indonesia belum memiliki Nusuk.
"Jadi jangankan jemaah, kita pun pasti bermasalah dengan itu. Tadi kita rapat yakinkan bahwa besok sudah bisa. Kalau tidak ada itu kita tidak bisa masuk ke Arafah. Itu pasti. Itu pasti akan kita sampaikan (ke Menag)," kata Lodewijk, di Makkah, Selasa (11/06/2024).
Adapun, Tim Pengawas Haji DPR RI rencananya akan menggelar pertemuan dengan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas pada Rabu 12 Juni 2024. Dalam pertemuan tersebut, DPR RI akan menyampaikan hasil pengawasannya di sejumlah fasilitas jemaah calon haji Indonesia.
Lodewijk menyampaikan, Timwas Haji DPR RI akan fokus pada empat fasilitas jemaah, seperti transportasi menuju Armusna, katering, pemondokan, hingga fasilitas kesehatan jemaah.
"Tentunya yang harus lihat itu di Arafah. Arafah ini jadi penting karena ada beberapa, tentunya di sana ada akomodasi. Bukan hanya tenda, tempat solat, wc, tempat mandi. Tentunya yang terakhir di Mina," ucap Lodewijk.
Advertisement
Lakukan Pengawasan Transportasi hingga Kesehatan Jemaah Haji
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid mengatakan, Tim Pengawas DPR RI akan melakukan kunjungan ke sejumlah fasilitas jemaah haji yang ada di Makkah. Adapun pengawasan yang dilakukan yakni mulai dari transportasi hingga fasilitas kesehatan jemaah haji.
"Tahun ini kami membawa beberapa teman Anggota DPR RI dari Komisi VIII dan juga komisi-komisi lain yang terkait. Komisi V yang membidangi transportasi, Komisi VI yang menangani masalah perdagangan dan pengadaan barang, serta Komisi IX yang menyangkut masalah kesehatan," ujar Abdul Wachid di Bandara Inteenasional Soekarno Hatta sebelum keberangkatan Timwas Haji DPR RI ke Saudi Arabia, Senin (10/06/2024).
Abdul menjelaskan, pengawasan pelaksanaan ibadah haji dilakukan oleh tiap-tiap komisi. Mulai dari Komisi VI yang akan mengawasi katering, lalu Komisi IX yang mengawasi soal fasilitas kesehatan, dan Komisi V mengawasi transportasi.
"Komisi VI menangani pengadaan barang, termasuk makanan. Kami berharap pengawasan yang ketat akan memastikan 100 persen produk Indonesia digunakan," kata dia.
