Liputan6.com, Tel Aviv - Militer Israel diam-diam telah menyerahkan kekuasaan hukum yang signifikan di Tepi Barat yang diduduki kepada pegawai negeri sipil pro-pemukim yang bekerja untuk Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich, yang berhaluan kanan.
Perintah yang dimuat oleh Pasukan Pertahanan Israel (IDF) di situsnya pada tanggal 29 Mei mengalihkan tanggung jawab atas puluhan peraturan di Administrasi Sipil – badan Israel yang memerintah di Tepi Barat – dari militer ke pejabat yang dipimpin oleh Smotrich di kementerian pertahanan. Demikian seperti dilansir The Guardian, Jumat (21/6/2024).
Advertisement
Smotrich dan sekutunya telah lama melihat kendali atas Administrasi Sipil atau sebagian besar darinya sebagai sarana untuk memperluas kedaulatan Israel di Tepi Barat. Tujuan utama mereka adalah kontrol langsung oleh pemerintah pusat dan kementeriannya.
Pemindahan kekuasaan ini mengurangi kemungkinan adanya pemeriksaan hukum terhadap perluasan dan pengembangan permukiman.
Politikus Israel telah lama berupaya menemukan cara untuk secara permanen merebut atau mencaplok Tepi Barat.
"Intinya adalah bahwa (bagi) siapa pun yang menganggap pertanyaan tentang aneksasi tidak jelas, perintah ini harus mengakhiri segala keraguan. Apa yang dilakukan perintah ini adalah mentransfer wilayah kekuasaan administratif yang luas dari komandan militer kepada warga sipil Israel yang bekerja untuk pemerintah," ujar Michael Sfard, seorang pengacara hak asasi manusia Israel.
Administrasi Sipil pada dasarnya bertanggung jawab atas perencanaan dan pembangunan di Area C Tepi Barat – 60 persen Wilayah Pendudukan Palestina di bawah kendali penuh administrasi dan keamanan Israel – serta penegakan hukum terhadap pembangunan yang tidak sah, baik oleh pemukim Israel atau oleh warga Palestina.
Upaya Bertahun-tahun
Pengalihan kekuasaan hukum, yang sebagian besar tidak diperhatikan di Israel, merupakan kelanjutan dari kampanye selama bertahun-tahun yang dilakukan oleh para politikus pro-permukiman untuk mendapatkan banyak kewenangan hukum yang sebelumnya dimiliki oleh rantai komando militer.
Kewenangan tersebut mencakup segala hal mulai dari peraturan bangunan hingga administrasi pertanian, kehutanan, taman, dan lokasi pemandian. Para pengacara telah lama memperingatkan bahwa pengalihan kendali militer ke politik akan berisiko membawa Israel ke dalam konflik dengan tanggung jawabnya berdasarkan hukum internasional. Setelah memasuki pemerintahan, Smotrich bergerak cepat untuk menyetujui ribuan rumah permukiman baru, melegalkan pos-pos liar yang sebelumnya tidak sah, dan mempersulit warga Palestina untuk membangun rumah dan berpindah-pindah.
Laporan di media Israel mengatakan para pejabat Amerika Serikat (AS) secara pribadi telah membahas kemungkinan menjatuhkan sanksi terhadap Smotrich atas dampaknya yang mengganggu stabilitas di Tepi Barat, tempat dia tinggal di permukiman yang ilegal menurut hukum internasional.
Sementara itu, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu kini menjadi lebih bergantung pada dukungan Smotrich dan elemen sayap kanan lainnya dalam mempertahankan pemerintahan koalisinya sejak mantan menteri pertahanan yang moderat Benny Gantz keluar dari kabinet perang Israel karena perselisihan mengenai strategi perang di Jalur Gaza dan bagaimana membawa pulang sandera.
Smotrich dinilai tidak merahasiakan keinginannya membentuk bentengnya sendiri di kementerian pertahanan untuk menjalankan kebijakannya.
Pada bulan April, dia menunjuk sekutu ideologis jangka panjangnya, Hillel Roth, sebagai wakil Administrasi Sipil yang bertanggung jawab untuk menegakkan peraturan bangunan di permukiman dan pos-pos terdepan. Roth adalah mantan penduduk Yitzhar, permukiman di Tepi Barat yang terkenal dengan kekerasan dan ekstremisme. Dia pejabat di Bnei Akiva, sebuah LSM yang terkait dengan Partai Religius Zionis Smotrich.
Advertisement
Aneksasi yang Sebenarnya
Sfard menekankan transfer diam-diam ini berarti kekuasaan hukum di Tepi Barat kini berada di tangan "aparat yang dipimpin oleh seorang menteri Israel … yang kepentingannya hanya untuk memajukan kepentingan Israel."
Yang tidak kalah pentingnya, kata Sfard, adalah bahwa meskipun kepala Administrasi Sipil adalah seorang perwira yang berada di bawah komando militer, Roth adalah warga sipil yang bertanggung jawab kepada Smotrich.
Pandangan Sfard sejalan dengan pendapat hukum yang diterbitkan oleh tiga ahli hukum Israel tahun lalu yang memperingatkan bahwa pengalihan kekuasaan dari militer akan sama dengan aneksasi dalam sudut pandang hukum mengingat Smotrich berkomitmen pertama dan terutama untuk memajukan kepentingan pemukim Israel di Tepi Barat daripada kesejahteraan penduduk Palestina.
Mairav Zonszein, analis senior Israel-Palestina di Crisis Group, mengatakan, "Cerita besarnya adalah bahwa ini bukan lagi … 'aneksasi de facto', ini adalah aneksasi yang sebenarnya."
"Ini adalah legalisasi (dan) normalisasi kebijakan jangka panjang. Smotrich pada dasarnya membangun kembali cara kerja pendudukan dengan mengambil sebagian besar dari tangan militer. Setengah dari orang-orang yang dia bawa ke kementerian pertahanan berasal dari Regavim (LSM pro-pemukim Israel). Orang-orang yang sama yang bekerja di Regavim untuk menyingkirkan warga Palestina di Area C sekarang menduduki posisi di pemerintahan."
