Liputan6.com, Jakarta - Sebanyak 86 persen masyarakat Indonesia mendesak pemerintah untuk melakukan aksi konkret dalam upaya mengatasi krisis iklim. Demikian menurut hasil survei opini publik Peoples' Climate Vote 2024.
Survei tersebut juga menunjukkan bahwa 60 persen masyarakat Indonesia mengaku khawatir dengan perubahan iklim yang terjadi saat ini.
Advertisement
Dikutip dari rilis PBB yang diterima Liputan6.com, Jumat (21/6/2024), survei yang dilakukan UNDP (United Nations Development Programme) bekerja sama dengan University of Oxford, Inggris, dan GeoPoll ini terdiri dari 15 pertanyaan tentang perubahan iklim yang diajukan ke 75.000 orang dalam 87 bahasa di 77 negara, termasuk Indonesia.
Adapun pertanyaan-pertanyaan tersebut dirancang untuk memahami pengalaman masyarakat terkait dampak perubahan iklim dan respons yang diinginkan dari pemerintah. Negara-negara yang disurvei mewakili 87 persen dari populasi global.
"Peoples' Climate Vote jelas dan tegas: Masyarakat dunia ingin para pemimpin mereka mengesampingkan perbedaan dan bertindak sekarang untuk mengatasi krisis iklim," kata Administrator UNDP Achim Steiner.
Menurut Steiner, pemerintah dan para pembuat kebijakan harus memberi perhatian lebih terhadap isu iklim, khususnya saat negara-negara menetapkan komitmen aksi iklim untuk tahap selanjutnya – atau 'kontribusi yang ditentukan secara nasional di bawah Perjanjian Paris.
Dukungan Percepatan Transisi dari Bahan Bakar Fosil
Selain desakan terhadap pemerintah, survei ini juga menunjukkan dukungan dari mayoritas masyarakat dunia (sekitar 72 persen) terkait percepatan transisi dari bahan bakar fosil.
Khususnya di Indonesia, sebanyak 55 persen partisipan juga setuju untuk beralih dari bahan bakar fosil, seiring dengan upaya pemerintah menggencarkan penggunaan kendaraan listrik.
Advertisement
Semakin Banyak Orang di Dunia Khawatir Terhadap Perubahan Iklim
Dari hasil survei yang sama, semakin banyak masyarakat dunia mengaku bahwa mereka memikirkan isu perubahan iklim.
Secara global, 56 persen partisipan mengatakan mereka memikirkan perubahan iklim secara reguler, yaitu setiap hari atau setiap minggu, termasuk sekitar 63 persen masyarakat di negara-negara kurang berkembang.
"Saat para pemimpin dunia memutuskan komitmen tahap berikutnya di bawah Perjanjian Paris pada tahun 2025, hasil ini adalah bukti yang tidak dapat disangkal bahwa masyarakat di manapun mendukung aksi iklim yang berani. Peoples' Climate Vote telah menyuarakan pendapat masyarakat di seluruh dunia – termasuk di antara kelompok-kelompok yang paling sulit untuk disurvei," kata Direktur Global Perubahan Iklim UNDP Cassie Flynn.
