Kominfo: Layanan Keimigrasian yang Tumbang akibat Gangguan Pusat Data Nasional Berangsur Pulih

Pusat Data Nasional down alias mengalami kelumpuhan diduga karena serangan ransomware. Salah satu dampak nyata yang kini dirasakan masyarakat adalah layanan keimigrasian yang terganggu hingga terjadinya antrean panjang di imigrasi Bandara Soekarno Hatta, Cengkareng, Banten.

Pusat Data Nasional --yang kini beroperasi adalah Pusat Data Nasional Sementara 2 (PDNS 2)-- tak hanya mendukung layanan keimigrasian.

Menurut Perpres yang sama, pasal 27 ayat 4, "Pusat Data Nasional merupakan sekumpulan pusat data yang digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan pemerintah daerah, dan saling terhubung."

Kalau merujuk pasal tersebut, sejumlah kementerian dan lembaga lainnya di Indonesia juga menggunakan layanan dari PDN Sementara yang kini tumbang.

Laman Aptika Kominfo yang dikutip Sabtu (22/6/2024), menyebutkan kalau pada tahun 2020 dan tahun 2021, Pusat Data Nasional ini dipakai oleh 43 kementerian dan lembaga, sembilan provinsi, 86 kabupaten, dan 24 kota.

Masih dari data yang sama, berikut adalah daftar 56 kementerian dan lembaga pengguna layanan PDN:

1. ANRI (Arsip Nasional RI)
2. BKN (Badan Kepegawaian Negara)
3. BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana)
4. BSSN (Badan Siber dan Sandi Nasional)
5. Dewan Kerajinan Nasional
6. DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu)
7. Kementerian Agama
8. Kementerian ATR/ BPN
9. Kementerian Dalam Negeri
10. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
11. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
12. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
13. Badan Pengawas Pemilu
14. Bappenas
15. BIG (Badan Informasi Geospasial)
16. DKKDN (Dewan Ketahanan Keluarga dan Daerah Nasional)
17. BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal)
18. BMKG (Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika)
19. Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP)
20. BP2MI (BNP2TKI) atau Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
21. BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial)
22. BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan)
23. Badan Pusat Statistik
24. BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional)
25. BSN (Badan Standardisasi Nasional)
26. Kantor Staf Presiden
27. Kemenko PMK
28. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
29. Kementerian Hukum dan HAM
30. Kementerian Kesehatan
31. Kementerian Keuangan
32. Kementerian Komunikasi dan Informatika
33. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
34. Kementerian Koperasi dan UKM
35. Kementerian Luar Negeri
36. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
37. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak
38. Kementerian Perdagangan
39. Kementerian Pertanian
40. Kementerian PUPR
41. Kementerian Sosial
42. Kementerian Kelautan dan Perikanan
43. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
44. Komisi Yudisial
45. Komnas HAM
46. LAPAN
47. Lembaga Administrasi Negara
48. Mahkamah Konstitusi
49. Ombudsman
50. Perpustakaan Nasional
51. PPATK
52. Setjen DPR RI
53. Setjen MPR RI
54. Bapeten (Badan Pengawas Tenaga Nuklir)
55. Kementerian Perhubungan
56. LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah).

Adapun penggunaan PDN diklaim menjadi rekomendasi terbaik bagi penyediaan infrastruktur TIK pemerintahan dengan pertimbangan efisiensi belanja dengan mengurangi duplikasi belanja, mempercepat konsolidasi data nasional, integrasi pelayanan publik nasional, dan menjamin keamanan informasi dan kedaulatan data negara dan data pribadi WNI.

Sejauh dalam proses pembangunan PDN, Kominfo menyelenggarakan layanan PDN Sementara yang bisa dipakai semua instansi atau kementerian dan lembaga.

Layanan yang diberikan PDN Sementara meliputi:

• Penyediaan layanan governement cloud computing (di mana ekosistem PDN disediakan Kominfo)
• Integrasi dan konsolidasi pusat data instansi pemerintah pusat dan daerah ke PDN
• Penyediaan platform proprietary dan open source software guna mendukung penyelenggaraan aplikasi umum atau khusus SPBE, dan
• Penyediaan teknologi yang mendukung big data dan artificial intelligence bagi Instansi pemerintah pusat dan daerah.