Banggar DPR Tak Masalah Rp 71 Triliun Habis Buat Makan Siang Gratis

Lebih lanjut, Said menyebut kepercayaan pasar terhadap transisi pemerintahan ini perlu terus dijaga. Apalagi, tantangan kedepan bukan hal yang mudah.

"Kita perlu mendorong terus kepercayaan pasar terhadap proses transisi pemerintahan ini. Sebab pada tahun depan, pemerintah dihadapkan tantangan yang tidak mudah, terutama karena sentimen eksternal yang kurang kondusif, padahal kita dihadapkan kebutuhan pembiayaan pada RAPBN 2025 yang cukup besar," pintanya.

Proses komunikasi yang sudah berjalan saat ini menurutnya bisa menjadi modal yang kuat bagi keberlanjutan estafet pemerintahan. Di sisi lain, dia juga menilai perlu ada penyesuaian dari program di tahun perdana Prabowo-Gibran.

"Selaku Pimpinan Banggar DPR, saya ikut mendukung pentingnya proses adjusment program program pemerintahan baru pada RAPBN 2025. Sebab kalau pelaku pasar tidak mendapatkan informasi yang utuh, saya khawatir hal itu membuka sentimen yang kurang baik bagi kelangsungan APBN kita," pungkas Said Abdullah.

Sebelumnya, Bank Dunia menyoroti program makan siang gratis yang diinisiasi oleh Presiden Terpilih RI Prabowo Subianto. 

Lembaga keuangan internasional itu menilai, paket belanja sosial yang direncanakan dalam program ekonomi Prabowo 5 tahun mendatang mempunyai potensi untuk meningkatkan pembentukan sumber daya manusia dalam kerangka fiskal yang berkelanjutan.

Namun Bank Dunia juga tak menepis kemungkinan bahwa program sosial di pemerintahan baru nantinya akan mendorong peningkatan belanja sosial, termasuk melalui program-program yang sudah ada dan yang baru. Hal ini termasuk program unggulan makan siang gratis di sekolah.

"Jika program-program tersebut dilaksanakan secara penuh dan bersamaan, perkiraan menunjukkan bahwa biaya fiskal dari gabungan program-program ini dapat mencapai 3 persen PDB pada tahun pertama (2025) dan sekitar 2 persen PDB setelahnya," ungkap Bank Dunia dalam laporan Indonesia Economic Prospects Edisi Juni 2024, dikutip Senin (24/6/2024).

"Implementasi bertahap yang dibarengi dengan reformasi perpajakan, dapat mencapai tujuan tersebut, memberikan pendapatan tambahan tahunan sebesar 1-1,5 persen PDB, akan membantu pemerintah mematuhi peraturan fiskalnya," bebernya.

Bank Dunia menilai, aturan-aturan tersebut akan membantu membangun kerangka kebijakan makroekonomi yang transparan dan kredibel. Hal ini memungkinkan Indonesia berhasil menarik investasi, mendorong pertumbuhan, dan mengatasi guncangan eksternal.

Data dari laporan World Food Program State of School Feeding Worldwide Tahun 2022 menunjukkan, 418 juta anak menerima manfaat makan siang gratis di sekolah seluruh dunia, melampaui tingkat cakupan sebelum pandemi.

"Secara umum, pemberian makanan di sekolah bisa efektif jika ada kekhawatiran terhadap ketahanan pangan. Untuk mencapai hasil gizi yang lebih baik, lebih dari 80 persen program makanan sekolah nasional menggabungkan makanan dengan penyediaan kesehatan dan gizi sekolah intervensi (seperti suplementasi mikronutrien, pemberantasan cacing, kurikulum pendidikan kesehatan/gizi, intervensi kebijakan kesehatan sekolah) untuk meningkatkan hasil kesehatan dan membantu memastikan saling melengkapi dengan tujuan intervensi stunting pada 1000 hari pertama," beber Bank Dunia.

"Makanan di sekolah juga secara tidak langsung memberikan manfaat bagi kesejahteraan ekonomi rumah tangga penerima manfaat, dampak yang paling kuat terjadi di wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi dimana pengeluaran untuk makanan mewakili porsi rumah tangga yang lebih besar penghasilan," jelasnya.