Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah resmi meluncurkan digitalisasi layanan perizinan event di Jakarta pada Senin, 24 Juni 2024 setelah beberapa kali mundur dari jadwal semula karena proses pembahasan yang alot. Peluncuran itu disambut positif Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf).
"Kami bersyukur tadi pagi digitalisasi layanan perizinan berbasis digital untuk event sudah diluncurkan Pak Presiden Joko Widodo dalam periode tahap awal. Ini ada beberapa venue yang sudah mulai terhubung dari GBK, ICE BSD, dan lainnya,” ucap Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno saat The Weekly Brief with Sandi Uno di Jakarta, Senin, 24 Juni 2024.
Advertisement
Ia menjelaskan, digitalisasi perizinan event bisa memberi jaminan untuk perizinan venue acara, sehingga tidak dikeluarkan secara mendadak. Jaminannya selama 14 hari untuk acara nasional dan 21 hari bagi event internasional.
Pria yang biasa disapa Sandi ini memastikan, pemerintah akan membantu segi pengamanan hingga quality control dari berbagai event yang akan berlangsung. Dengan terjaminnya perizinan venue, ini dijanjikan berpengaruh pada harga tiket konser yang bisa diturunkan hingga 20--25 persen.
Pasalnya, salah satu faktor harga tiket konser yang mahal adalah panjangnya proses perizinan lokasi acara. "Perizinan yang biasanya suka sampai last minute, belum keluar, harus diselesaikan dalam waktu paling tidak 14 hari kerja," kata Menparekraf.
"Jangan sampai kita langsung berpikir ada keterlambatan sehingga tidak bisa memberi keluarnya izin dari setiap acara, karena bisa sangat memengaruhi promosinya, persiapan venue, dan lain-lain,” sambungnya.
Memangkas Tahapan Pengisian Data
Menurut Sandi, peluncuran digitalisasi perizinan ini masih tahap awal. Ia berharap akan semakin banyak venue yang bisa masuk dalam perizinan digitalisasi guna memberi kemudahan penyelenggaraan acara di dalam negeri.
"Kita harapkan semakin banyak venue yang bisa di-review tim terpadu yang di-lead Polri agar semua event bisa masuk ke dalam digitalisasi pihak event," pungkasnya. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan ikut menyambut baik peluncuran tersebut.
"Setelah peluncuran ini, kami harap tidak ada lagi perizinan dikeluarkan H-1, bahkan beberapa jam sebelum acara dilaksanakan," kata Luhut, dilansir dari Antara, Selasa (25/6/2024). Menko Luhut mengatakan, pemerintah telah melakukan langkah signifikan dalam menyederhanakan proses perizinan penyelenggaraan event melalui digitalisasi.
Digitalisasi diklaim memangkas tahapan pengisian data dari 63 dokumen jadi 33 dokumen. Jumlah dokumen yang harus diserahkan pihak penyelenggara juga dipangkas dari semula sembilan dokumen jadi dua dokumen. Sistem ini juga mengintegrasikan pembayaran dengan layanan digital milik Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Dengan begitu, sistem pembayaran akan lebih mudah dan transparan karena dapat menggunakan layanan perbankan digital. "Digitalisasi perizinan event mengatasi birokrasi yang rumit dengan mempercepat kinerja pemerintahan secara menyeluruh tanpa membuat aplikasi atau organisasi baru," ujarnya.
Advertisement
Sistem Pembayaran Akan Lebih Mudah
Integrasikan pembayaran dengan layanan digital Kemenkeu diklaim akan mempermudah dan membuat transaksi lebih transparan. Luhut berharap, digitalisasi dan kemudahan perizinan penyelenggaraan acara membuat Indonesia semakin sering menyelenggarakan berbagai acara menarik, baik skala nasional maupun internasional.
Ia juga berharap berbagai konser musik internasional dapat lebih sering digelar di dalam negeri, sehingga Indonesia dapat lebih kompetitif dibandingkan negara-negara tetangga. "Ini akan jadi magnet untuk mendorong pencapaian target 1,25 miliar perjalanan wisatawan nusantara dan 14,3 juta wisatawan asing," kata Luhut.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya menyinggung soal Singapura yang berhasil menggelar konser artis-artis internasional selama berhari-hari, seperti Taylor Swift dan Coldplay. Negeri Singa bahkan jadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang menyelenggarakan konser Taylor Swift.
Ia menuturkan, dari total 360 ribu penonton konser Taylor Swift di Singapura, separuhnya merupakan masyarakat Indonesia. Hal ini membuat Indonesia kehilangan uang karena masyarakat membelanjakan uangnya di negara tetangga.
Jokowi Singgung Event Konser di Singapura
"Aliran uang dari Indonesia menuju ke Singapura, kita kehilangan. Kehilangan uang bukan hanya untuk beli tiket, tapi kehilangan uang Indonesia untuk bayar hotel, makan, untuk transport, dan lain-lainnya," tuturnya.
Menurut dia, Singapura berhasil membawa artis-artis besar karena kecepatan pelayanan perizinan. Tak hanya itu, pemerintah Singapura memberi dukungan, baik dari kemudahan akses dan keamanan untuk penyelenggaraan event internasional. Jokowi lalu membandingkannya dengan kondisi Indonesia. Ia menyebut proses pengurusan izin acara, terutama konser, begitu ruwet.
"Saya tanya ke penyelenggara, karena memang urusan perizinan kita ruwet. Padahal, yang saya dengar, kualitas suara sound system waktu Coldplay di GBK dengan yang di sana, itu bagus yang di sini. Ini yang harus kita tepuk tangani, tapi hanya dapat sehari. Inilah yang harus kita selesaikan," jelas Jokowi.
Ia menyampaikan bahwa penyelenggaraan event besar membawa keuntungan besar bagi perekonomian sebuah negara. Jokowi mencontohkan Qatar yang menggelontorkan Rp3,6 triliun untuk jadi tuan rumah Piala Dunia 2022, namun bisa meraih keuntungan besar.
Advertisement
