Liputan6.com, Jakarta - Pengamat Ekonomi Celios Nailul Huda menilai, program makan bergizi gratis (MBG) yang menelan anggaran Rp 71 triliun tidak akan banyak memakan porsi APBN 2025, dengan kisaran hanya 1,83-1,91 persen.
Namun, ia khawatir pengadaan dana untuk program makan siang gratis ini turut menyedot anggaran untuk program-program prioritas lain, semisal subsidi BBM.
Advertisement
"Walaupun hanya 183-1,91 dari APBN, porsi makan bergizi gratis akan menimbulkan realokasi anggaran yang bisa menyebabkan implikasi ekonomi. Seperti pengurangan subisidi energi yang akan mengakibatkan inflasi meningkat dan daya beli turun," ujarnya kepada Liputan6.com, Selasa (25/6/2024).
Jika memang Prabowo Subianto ingin fokus terhadap pembenahan sumber daya manusia (SDM) lewat program tersebut, Nailul menyarankan pemerintah ke depan untuk menyetop aliran dana untuk proyek strategis nasional (PSN) yang tidak menguntungkan. Dalam hal ini, ia turut mengutip soal proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
"Maka pemerintah ke depan perlu realokasi alternatif anggaran dengan menghentikan proyek PSN yang terancam gagal. Termasuk proyek IKN yang jika dihentikan tidak berdampak negatif ke masyarakat luas," ungkapnya.
Nailul tidak menampik bahwa penghentian proyek IKN bakal memberi citra buruk dan dampak negatif terhadap investasi. "Tapi saya rasa ketika dilanjutkan pun dampaknya akan lebih besar. Jadi ini yang saya rasa sebenarnya kita perlu prioritas," imbuhnya.
Oleh karenanya, ia mendorong pembangunan IKN ke depan untuk lebih mengandalkan bantuan dana dari pihak swasta/investor ketimbang APBN. Sebab mengacu pada rencana kerja Prabowo-Gibran, ia menyebut keduanya tidak banyak ambil pusing soal IKN.
"Bukan berarti kita sebenarnya menghentikan IKN, tapi kita memprioritaskan untuk pembangunan yang lainnya. Ada pembangunan manusia dan lain sebagainya yang saya rasa itu juga jadi agenda prioritas pemerintah," kata Nailul.
"Saya rasa ketika kita lihat dokumen dari Prabowo-Gibran, memang sangat sedikit untuk menyebut mengenai pembangunan Ibu Kota Nusantara. Yang banyak disebut adalah untuk pembangunan program makan siang gratis untuk pembangunan sumber daya manusia," tuturnya.
Banggar DPR Tak Masalah Rp 71 Triliun Habis Buat Makan Siang Gratis
Sebelumnya, Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menilai alokasi Rp 71 triliun sebagai anggaran perdana program makan bergizi gratis (MBG). Menurutnya, angka itu masih dapat diterima oleh postur APBN pertama Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Dia mengamini anggaran makan siang gratis andalan Prabowo itu direncanakan akan masuk dalam rencana belanja negara pada APBN 2025. Said menilai, angka Rp 71 triliun sekaligus mematahkan anggapan program Makan Bergizi Gratis memerlukan anggaran jumbo.
"Kebijakan ini saya kira memberi kepastian kepada publik, bahwa selama ini yang di opinikan bahwa makan gizi gratis akan menyedot ratusan triliun tidaklah benar," kata Said kepada Liputan6.com, Selasa (25/6/2024).
Dia memandang, alokasi yang sudah disebut tersebut masih dalam batas aman. Berdasarkan hitungannya, Rp 71 triliun hanya sekitar 2 persen dari total belanja negara yang ditaksir mencapai Rp 3.500 triliun.
"Alokasi program makan bergizi gratis sebesar Rp 71 triliun pada RAPBN 2025 adalah alokasi yang moderat dibanding total belanja negara, yang saya perkirakan mencapai Rp. 3.500-an triliun atau setara 2 persen belanja negara, dengan defisit RAPBN 2025 sebesar 2,29 persen PDB," bebernya.
Politikus PDI Perjuangan itu juga menilai komunikasi yang dijalankan oleh pemerintah saat ini Tim Sinkronisasi Pemerintahan yang diutus Prabowo sudah berjalan lancar. Hal ini, disinyalir memberikan citra yang baik bagi pengusaha dan pelaku pasar.
"Proses transisi yang smooth antara kementerian bidang ekonomi Presiden Jokowi dengan Tim ekonomi Pak Prabowo saya kira akan memberi sinyal yang baik bagi pasar bahwa akan terjadi kontinyuitas kebijakan fiskal bagi pemerintahan baru," urai Said Abdullah.
Advertisement
Perlu Penyesuaian Program
Lebih lanjut, Said menyebut kepercayaan pasar terhadap transisi pemerintahan ini perlu terus dijaga. Apalagi, tantangan kedepan bukan hal yang mudah.
"Kita perlu mendorong terus kepercayaan pasar terhadap proses transisi pemerintahan ini. Sebab pada tahun depan, pemerintah dihadapkan tantangan yang tidak mudah, terutama karena sentimen eksternal yang kurang kondusif, padahal kita dihadapkan kebutuhan pembiayaan pada RAPBN 2025 yang cukup besar," pintanya.
Proses komunikasi yang sudah berjalan saat ini menurutnya bisa menjadi modal yang kuat bagi keberlanjutan estafet pemerintahan. Di sisi lain, dia juga menilai perlu ada penyesuaian dari program di tahun perdana Prabowo-Gibran.
"Selaku Pimpinan Banggar DPR, saya ikut mendukung pentingnya proses adjusment program program pemerintahan baru pada RAPBN 2025. Sebab kalau pelaku pasar tidak mendapatkan informasi yang utuh, saya khawatir hal itu membuka sentimen yang kurang baik bagi kelangsungan APBN kita," pungkas Said Abdullah.
