Program Makan Siang Gratis Diprediksi Hanya Terwujud 50%

Program makan siang gratis Prabowo Subianto disinyalir bisa membahayakan posisinya sebagai Presiden

oleh Maulandy Rizky Bayu Kencana diperbarui 26 Jun 2024, 09:00 WIB
Prabowo mengunjungi kantin sekolah Beijing No. 2 Middle School di Dongcheng District, China, yang menerapkan program makan siang gratis. (dok. Instagram @prabowo/https://www.instagram.com/p/C5TJV5WRjYQ/)

Liputan6.com, Jakarta Pengamat Ekonomi Celios Nailul Huda menilai alokasi anggaran untuk program makan bergizi gratis (MBG) sebesar Rp 71 triliun masih masuk hitungan. Jumlah itu disebut tidak akan terlalu menguras total anggaran pemerintahan Prabowo Subianto di 2025.

Nailul memprediksi porsi anggaran untuk makan bergizi gratis senilai Rp 71 triliun hanya berkisar di angka 1,83-1,91 persen dari APBN 2025. Adapun menurut bocoran Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, jumlah belanja dalam APBN tahun depan mencapai Rp 3.500-3.540 triliun.

"Dana tersebut (Rp 71 triliun) juga hanya 16 persen dari kebutuhan untuk pelaksanaan program makanan bergizi gratis bagi semua siswa, santri, dan ibu hamil yang diprediksi mencapai Rp 450 triliun," kata Nailul kepada Liputan6.com, Rabu (26/6/2024).

Menurut dia, realisasi program makan bergizi gratis hingga 2029 paling mentok hanya akan terlaksana 50 persen dengan kemampuan APBN saat ini. Angka tersebut juga sudah memperhitungkan batasan defisit fiskal terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 3 persen.

Defisit APBN Makin Parah

Bilamana hitungan fiskal itu dilanggar, bukan hanya defisit APBN saja yang semakin besar. "Jika dipaksakan realisasi 100 persen dari target, maka defisit APBN akan mencapai lebih dari 3 persen. Presiden bisa terkena impeachment. Maka tidak mungkin menghadirkan program makan bergizi gratis 100 persen," ungkapnya.

Ia pun meminta pemerintah periode berikutnya agar tidak memaksakan program makan siang gratis yang justru berbahaya bagi keuangan negara, dan malah potensi menimbulkan utang baru.

Sepatutnya, pemerintah ke depan mengikuti arahan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, yang menetapkan defisit APBN pada sasaran 2,29-2,82 persen. Angka tersebut sudah mencakup anggaran untuk program makan bergizi gratis.

"Defisit APBN ada di rentang -2.29 hingga -2.82 persen dari PDB. Artinya, maksimal ada defisit minimal Rp 586 triliun yang ditutup oleh pembiayaan atau utang baru," ujar Nailul.


Program Makan Siang Gratis Kapan Mulai?

ilustrasi program makan siang gratis di sekolah (dok: Foto by AI)

Diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan alokasi anggaran Rp 71 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau makan siang gratis. Menurutnya itu jadi alokasi secara bertahap.

Sri Mulyani menyampaikan telah menjalin komunikasi dengan tim utusan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Termasuk untuk menyesuaikan besaran anggaran dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

"Banyak pertanyaan mengenai program prioritas makanan bergizi gratis, kami telah berkomunikasi dengan presiden terpilih bapak prabowo dan timnya dan ini untuk memberikan clarity mengenai bagaimana makaan bergizi gratis akan fit dalam RAPBN 2025," ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Senin (24/6/2024).

Dia mengakui, Prabowo sudah menyepakati alokasi anggaran program Makan Bergizi Gratis atau makan siang gratis andalannya sebesar Rp 71 triliun. Ini merupakan anggaran untuk tahap pertama di tahun perdana Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Presiden terpilih bapak Prabowo telah menyampaikan beliau menyetujui pelaksanaan program makan bergizi gratis dilaksanakan secara bertahap dan untuk tahun pertama pemerintahan beliau, tahun 2025 telah disepakati alokasi sekitar Rp 71 triliun di dalam RAPBN 2025," bebernya.


Dari Mana Anggaran Makan Siang Gratis?

Prabowo mengunjungi kantin sekolah Beijing No. 2 Middle School di Dongcheng District, China, yang menerapkan program makan siang gratis. (dok. Instagram @prabowo/https://www.instagram.com/p/C5TJV5WRjYQ/)

Bendahara Negara menjelaskan, angka Rp 71 triliun itu sudah masuk dalam postur anggaran RAPBN 2025 dengan desain defisit 2,29-2,82 persen. Dia menyatakan kepastiannya akan disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Sidang Paripurna DPR RI, 16 Agustus 2024 mendatang.

"Angka Rp 71 triliun itu ada di dalam range postur defisit 2,29 hingga 2,82 (persen), angka Rp 71 triliun bukan merupaka ontop diatas itu, tapi sudah didalamnya dan nanti kita akan susun pada saat kita menyusun RUU APBN 2025 yang akan disampaikan bapak pre sjokowi 16 Agustus," urainya.

Namun, rincian mengenai teknis dan pembagian anggarannya, Sri Mulyani enggan berbicara banyak. Dia menyerahkan hal itu ke tim sinkronisasi pemerintahan sebagai utusan Prabowo Subianto.

"Detail mengenai program MBG nanti akan dijelaskan tim dari presiden terpilih. Namun untuk postur APBN sudah kita masukkan dan sudah disepakati oleh pak presiden terpilih yaitu dimulai bertahap dengan anggaran awal Rp 71 triliun," pungkasnya.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya