Liputan6.com, Bandung - Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin mengklaim telah menolak menerbitkan obligasi daerah untuk pembangunan di Jawa Barat. Ia mengaku tidak ingin menjadi orang yang mewariskan utang di sisa masa jabatannya.
Hal tersebut disampaikan Bey saat memberikan sambutan pengantar dalam acara Capacity Building Jabar Caang 2024 di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Rabu, 26 Juni 2024.
Advertisement
"Tahun ini sebetulnya kami memiliki peluang mengeluarkan obligasi daerah tapi saya tolak," katanya.
"Saya kurang enak, (masa jabatan) saya berakhir di September 2024 atau nanti sampai terpilih gubernur baru. Tapi (jika mengeluarkan obligasi daerah) penyebab utang itu adalah saya. Jadi, saya tidak mau disebut sebagai pembuat utang untuk obligasi daerah," tegas dia.
Diketahui, obligasi daerah merupakan surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah daerah guna membiayai proyek infrastruktur atau pembangunan daerah.
Bey juga mengatakan, sikap itu diambil melihat nilai obligasi yang juga tidak terlalu besar, tapi nilai cicilan dianggap bisa memberatkan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
"Nilainya tidak terlalu besar juga hanya sekitar Rp 500-600 miliar, tapi cicilannya sudah tahun depan dengan angka Rp85 miliar. Melihat angka tahun depan itu yang cukup besar, kita harus hati-hati lebih baik untuk padat karya dan sebagainya," jelasnya.
Saat ini, aku Bey, Pemerintah Provinsi Jawa Barat pun memiliki cicilan utang program pinjaman pemulihan ekonomi nasional (PEN), senilai Rp500 miliar hingga 2028 mendatang.
Belum lagi, sambung Bey, menimbang bahwa pemerintah pusat sendiri kini mesti menyicil utang yang telah jatuh tempo sekitar Rp700-800 triliun. Kondisi tersebut dinilai akan berpengaruh pada "transferan ke daerah".
"Saat ini kami sudah mempunyai cicilan terhadap PEN Rp500 miliar hingga 2028, sehingga saya pikir cukup berat kalau bagi kami untuk mengeluarkan obligasi daerah, sehingga lebih baik kami pruden atau konservatif dibandingkan agresif di situasi global yang tidak menentu," paparnya.
