Liputan6.com, Jakarta - Transformasi Badan Pelindungan besar Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) di bawah kepemimpinan Benny Rhamdani, sebagai Kepala BP2MI menjadi legacy tersendiri. Hal itu terjadi dalam keseluruhan dimensi pelayanan publik. Terlebih dalam upaya melibatkan media massa atau kalangan jurnalis dalam mengedukasi masyarakat untuk mengenal program BP2MI.
Salah satu kemajuan itu ditandai dengan dilaksanakannya Media Gathering yang digagas Biro Hukum dan Humas BP2MI. Media Gathering dan Evaluasi Kinerja Biro Hukum dan Humas di lingkungan BP2MI, dilaksanakan pada Rabu (19/6/2024) di Bumi Gumati Bogor, Jawa Barat.
Advertisement
Dalam sesi dialog dengan jurnalis, Kepala BP2MI Benny Rhamdani menyampaikan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas literasi dari sisi narasumber, dan praktisi yang berbeda untuk memperluas sudut pandang terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI).
"Menurut saya, kekuatan dan kehancuran sebuah negara, bergantung pada dua hal. Pertama, mata uang, kedua, pers. Indonesia punya sejarah, pers yang menyampaikan aspirasi publik dan mengkoreksi lembaga negara. Dari dinamika itulah tercipta suatu reformasi. Terima kasih kepada rekan-rekan pers. Saya menyambut baik masukan, aspirasi, kritik, maupun apresiasi yang diberikan. Saya berharap kolaborasi terus kita bangun untuk melindungi PMI, memajukan kesejahteraan PMI dan seluruh rakyat Indonesia. Kalian berperan penting memajukan BP2MI sejauh ini," kata Benny.
Di sisi lain, yang terhimpun dari kegiatan Media Gathering adalah tanggapan sejumlah jurnalis terhadap BP2MI. Diantaranya dari Anton, jurnalis Media iNews, menyentil soal tema Media Gathering, yakni terkait Naratif Pekerja Migran Indonesia.
"Dalam hal mendorong narasi ke publik, BP2MI harus dilihat dari sisi isu dan program yaitu mestinya bersifat universal. Karena banyak yang dikerjakan BP2MI, tidak sekadar pelepasan G to G," kata Anhon tegas.
Sementara itu menurut Agung, dari Detik.com jika pada tahun-tahun sebelumnya, BP2MI mengemas narasi TPPO dengan menarik, yakni penggerebekan tempat penampungan CPMI yang akan diberangkatkan secara ilegal, dan Perang Semesta terhadap Sindikat terbukti mulai membawa hasil yang baik. Sindikat dan mafia penempatan memang harus diperangi.
"Melawan calo dan sindikat dari desa harus dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa BP2MI juga melakukan tindakan pencegahan di hulu, namun tertutup seremoni pelepasan yang kesannya hanya berperan pada tingkat hilir saja," tutur Agung.
Perang Terhadap TPPO
Acara Capacity Building melalui Media Gathering ini dibuka secara resmi Plh Sekretaris Utama BP2MI, Irjen Pol Ketut Suardana, yang mewakili Kepala BP2MI. I Ketut berperan agar gong perang terhadap sindikat penempatan ilegal PMI tidak dimatikan. Sebab, kerja kemanusiaan itu hal yang sangat penting dilakukan.
"Harus kami sampaikan ke publik bahwa sekarang, seluruh jajaran BP2MI sedang gencar menyuarakan perang terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Mungkin perang kita belum optimal karena BP2MI bukan lembaga penegak hukum. Maka dari itu, perang kita melalui penyebaran informasi melalui media," ujar Ketut Suardana.
Advertisement
