Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengungkapkan bahwa ada lebih dari 300 kabupaten/kota maupun provinsi yang mengajukan pembentukan daerah otonomi baru (DOB).
Namun, dia menegaskan tidak ada pemekeran wilayah di seluruh Indonesia untuk sementara waktu.
Advertisement
"Tidak ada DOB sementara di seluruh Tanah Air ya. Meskipun yang mengajukan sudah lebih dari 300 lebih kabupaten/kota maupun provinsi. Tidak ada DOB," jelas Jokowi kepada wartawan di Kalimantan Tengah, Kamis (27/6/2024).
Sebelumnya, Majelis Rakyat Papua (MRP) mengusulkan pemekaran sejumlah wilayah di Papua yakni, Mimika Timur dan Mimika Barat. Hal ini telah disampaikan MRP saat bertemu Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (12/6/2024).
"Kami minta untuk Bapak Presiden memperhatikan pemekaran Kabupaten Mimika Timur, Mimika Barat, terus Kotamadya Ibu Kota Papua di Timika dan juga Provinsi Mumbrai," kata Ketua MRP Papua Tengah dan Koordinator MRP se-Papua, Agustinus Anggaibak usai pertemuan, Rabu.
"Aspirasi ini kami sudah sampaikan kepada Bapak Presiden dan juga Bapak Mendagri dan Menko Polhukam kami sudah sampaikan," sambungnya.
Usulan Daerah Dipertimbangkan Jokowi
Agustinus menuturkan pemekaran wilayah tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat Papua. Menurut dia, Presiden Jokowi telah menyampaikan akan mempertimbangkan usulan MRP soal pemekaran wilayah Mimika.
"Sudah, tidak ada masalah. Akan dipertimbangkan (soal pemekaran)," ujarnya.
Dia mengatakan, pemekaran wilayah Papua membawa dampak positif untuk masyarakat. Salah satunya, meningkatkan infrastruktur dan perekonomian masyarakat Papua.
"Adanya pemekaran ini beberapa provinsi ini sudah bagus untuk orang Papua, untuk peningkatan pembangunan, ekonomi dan lain-lain sudah bagus. Jadi itu tidak ada masalah. Yang sekarang kami minta itu malah justru kita minta bertambah lagi," jelas Agustinus.
Advertisement
