Liputan6.com, Jakarta Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PPP KH Muslich Zainal Abidin menyayangkan layanan ibadah haji tahun 2024 tidak maksimal.
Menurut dia, hal ini karena haji merupakan program rutintas tahunan yang seharusnya pelaksanaan bisa lebih baik baik dibandingkan sebelumnya.
Advertisement
"Nyataanya tahun ini layanan pelaksanaan ibadah haji untuk Jemaah Indonesia di Arab Saudi masih banyak kekurangan. Mulai dari pemondokan yang berjubel melebihi kapasitas, katering yang belum memuaskan, dan lainnya yang merupakan kebutuhan dasar selama berada di Haromain, Mekkah dan Madinah," kata KH Muslich dalam keterangannya, Sabtu (29/6/2024).
Karena itu, dia mendukung adanya pansus haji. Menurutnya, dengan itu semua permasalahan bisa dijelaskan secara gambang dan DPR bisa meminta pertanggungjawaban pemerintah.
"Pansus Haji diperlukan untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah yang tidak maksimal memberikan layanan haji kepada Jemaah Indonesia. Permintaan pertanggungjawaban itu tidak bisa hanya dilakukan melalui Rakat Kerja (Raker) karena tidak akan menyelesaikan masalah," ungkap KH Muslich.
Dia menuturkan, Pansus ini juga penting untuk membantu agar pemerintah yang akan berganti pada Oktober mendatang tidak mengulangi kesalahan yang dilakukan pemerintahan sebelumnya.
"Hasil dari Pansus Haji akan membantu pemerintahan yang akan datang agar bisa memberikan layanan yang lebih baik daripada pemerintahan saat ini," pungkasnya.
Timwas DPR Tegaskan Pansus Haji Bukan untuk Kepentingan Politik
Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI membantah tudingan yang menyebut wacana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Haji untuk kepentingan politik. Timwas menilai, banyaknya masalah penyelenggaraan haji yang terus berulang setiap tahunnya, sehingga membutuhkan pansus untuk penyelesaian.
Anggota Timwas Haji DPR RI, Selly Andriany Gantina, menegaskan Pansus Haji dibentuk untuk perbaikan penyelenggaraan haji ke depannya. Hal itu disampaikan Selly saat menghadiri rapat bersama Kementerian Agama di Kantor Daker Madinah, Arab Saudi, Jumat (21/2/2024).
“Kita tidak akan membahas, tidak akan mengkritisi, tidak akan menjatuhkan Kemenag. Tolong digarisbawahi oleh Kemenag. Kita akan memperbaiki untuk pelayanan. Tidak ada kepentingan politik,” tegas Selly dalam rapat.
Selly menyampaikan, pembentukan pansus haji oleh Timwas DPR semata-mata untuk perbaikan penyelenggaraan haji ke depan. Sebab, Timwas DPR menilai permasalahan-permasalah pada penyelenggaraan haji setiap tahunnya selalu berulang.
“Kepentingan kami adalah, bagaimana jemaah di tahun-tahun yang akan datang, agar dilayani dengan baik. Dari sisi pertama, manajemen kuotanya, baik itu kuota reguler maupun kuota haji khusus," katanya.
"Yang kedua, dari manajemen pelayanan penyelenggaraan ibadah haji dan operasionalnya. Yang ketiga, manajemen keuangan haji. Yang keempat adalah SDM dari petugas haji,” ujar dia menambahkan.
Advertisement
Harus Dibahas Lintas Sektor
Senada dengan Selly, Anggota Timwas Haji DPR RI, John Kenedy Azis juga membantah tudingan pansus haji untuk kepentingan politik. Menurutnya, Timwas menemukan sejumlah catatan dalam penyelenggaraan haji tahun ini dan harus dilakukan evaluasi.
“Kita kan di DPR. Kalau di DPR ini kan lembaga politik. Pasti ada politiknya. Tetapi politik itu adalah sesuatu keputusan untuk mengarah kepada perbaikan,” kata John di Madinah.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa pelaksanaan ibadah haji masalahnya selalu terulang dari tahun ke tahun. Sehingga, perlu ada perubahan dan pembahasannya harus lintas sektor.
“Karena permasalahan dari pelaksanaan haji ini saya menganggap sudah masif, yang berlangsung secara terus menerus permasalahannya itu-itu aja," ujarnya.
