Liputan6.com, Jakarta - Pemilu Gubernur atau Pilgub Jakarta 2024 semakin menghangat. Hal itu disebabkan hadirnya wacana poros ketiga. Artinya, Pilgub Jakarta 2024 akan mengulang sejarah periode sebelumnya yang berisikan tiga kandidat.
Lalu, siapa saja ketiga poros tersebut? Berikut ulasannya:
Advertisement
1. Poros Koalisi Indonesia Maju (KIM)
Koalisi Indonesia Maju atau KIM hasil kesepakatan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 diyakini masih akan berlanjut di Pilgub Jakarta 2024. Pasalnya, Golkar digadang-gadang akan tetap memajukan kadernya yakni Ridwan Kamil.
Nama Kang Emil, sapaan akrabnya, memang sudah tidak asing, khususnya bagi warga Jawa Barat. Rekam jejaknya sebagai Wali Kota Bandung dan Gubernur Jawa Barat tidak diragukan untuk menjadi kepala daerah.
Namun demikian, sejumlah pihak masih meragukan sosoknya jika dimajukan untuk Pilgub Jakarta. Sebab, sosok yang sudah pasti menjadi lawannya adalah sang petahana, Anies Baswedan.
2. Poros Anies-PKS
Anies Baswedan dipastikan kembali maju ke Pilgub Jakarta untuk kali keduanya. Hal itu diyakini, usai Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sepakat memasangkan kader terbaiknya, Sohihul Iman sebagai Cawagub dari Anies.
Namun demikian, munculnya nama Sohibul sebagai wakil Anies diawali deklarasi PKS yang mengatakan Sohibul akan menjadi calon gubernur. Tetapi, tak berselang lama 'nomenklatur' tersebut berubah dan memasangkanya dengan Anies.
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Syaiful Huda menilai, perubahan sikap PKS yang semula mengusung Sohibul Iman menjadi cagub lalu berubah menjadi cawagub Anies Baswedan, adalah bentuk kegalauan internal di PKS.
"Kegamangan temen-temen PKS internal yang semestinya ini konsumsi internal PKS sendiri lah, tapi ter-publish," kata Huda di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (26/6/2024).
Menurut Huda, kegamangan lain PKS adalah langsung memasangkan Anies-Sohibul dan itu menurutnya adalah blunder.
"Problem ikutannya adalah lalu langsung memasangkan antara pasangan mas Anies dan mas Sohibul Iman. Di mata saya sih blunder," kata dia.
3. Poros PDIP
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) masih berkeyakinan akan memajukan calonnya sendiri untuk Pilgub Jakarta 2024. Sebagai partai ideologis Bung Karno, PDIP 'pede' banyak sosok yang siap dimajukan.
Meski sempat memberi lampu hijau untuk Anies, namin pernyataan terbaru Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan PDIP sudah memiliki sejumlah nama yang sudah masuk dalam radarnya.
"Di Jakarta banyak nama beredar, sebagai partai mendorong sistem kaderisasi secara sistemik. Tentu saja banyak kader siap dicalonkan, ada Pak Pramono Anung, ada Pak Basuki Menteri PUPR, ada Pak Abdullah Azwar Anas, Pak Andika (Perkasa), Pak Charles (Honoris), bahkan ada Pak Eriko (Sotarduga) juga,” kata Hasto di Kompleks GBK Jakarta, Minggu (30/6/2024).
Soal kerja sama koalisi, Hasto mengaku PDIP terus membuka dialog. Dia menyebut, di sejumlah daerah pintuk komunikasi PDIP sudah berjalan, bahkan dengan partai yang berseberangan saat Pilpres 2024.
Advertisement
PDIP Buka Kerja Sama dengan Parpol Lain
Contoh, seperti di Jawa Timur, meski memiliki segudang kader internal yang mumpuni seperti Tri Rismaharini, Azwar Anas, sampai Pramono Anung, namun PDIP tetap membuka dialog kepemimpinan PKB sebagai partai yang memiliki basis suara terbesar di provinsi tersebut.
"Proses komunikasi secara intens yang dilakukan dengan PKB, Pak Ahmad Basarah, Pak Aria Bima yang melakukan komunikasi, dan tentu saja Pak Said Abdullah sebagai ketua DPD sangat aktif melakukan dialog-dialog di dalam membangun kesepakatan terhadap calon gubernur dan wakil gubernur di Jawa Timur,” kata Hasto.
Selain Jawa Timur, lanjut Hasto, untuk calon gubernur dan wakil gubernur di Bengkulu, PDIP bekerja dengan Partai Amanat Nasional (PAN). Selain itu, ada juga di Lampung yang diakui baru ada komunikasi intens dengan Partai Gerindra.
“Di Lampung kami baru melakukan komunikasi intens calon gubernur nantinya dari Partai Gerindra, calon wakil gubernur dari PDI Perjuangan,” kata Hasto.
Hasto memastikan kerja sama yang dijalin sifatnya baru sebatas dialog. Sebab penentuan terakhir akan diputuskan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sebagai pemegang hak prerogatif.
