Sempat Diretas, Bagaimana Nasib Data Penumpang KAI Commuter?

Sebelumnya, lini masa media sosial ramai memperbincangkan data Kereta Api Indonesia (KAI) Commuter yang diduga bocor dan dijual ke dark web.

Kabar kebocoran data tersebut salah satunya diungkap oleh akun media sosial X @txttransportasi, Selasa (2/7) sore

"Loh loh... database KAI?" tulis pengunggah.

Tampak dalam tangkapan layar yang diunggah, data yang diduga milik KAI Commuter itu diiklankan di forum peretasan BreachForums pada 30 Juni 2024 oleh pengguna dengan nama Fox47.

Dia mengklaim, data yang terdiri dari dua juta baris mencakup berbagai informasi pribadi pengguna KAI Commuter, seperti nama, kode tiket, metode pembayaran, dan waktu transaksi.

Unggahan pada forum peretasan tersebut juga dilengkapi dengan sampel data pengguna yang diduga bocor.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi merespons soal desakan agar Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mundur dari jabatannya buntut peretasan server Pusat Data Nasional (PDN). Jokowi mengatakan dirinya telah melakukan evaluasi terkait peretasan PDN yang berdampak pada sejumlah instansi pemerintah.

"Semuanya sudah dievaluasi," ujar Jokowi kepada wartawan di PT Hyundai LG Indonesia (HLI) Green Power, Karawang, Jawa Barat, Rabu (3/7/2024).

Menurut dia, pemerintah mencari solusi agar peretasan PDN tak terjadi lagi kedepannya. Jokowi juga telah meminta agar semua data nasional di back up untuk menghadapi apabila ada serangan Ransomware.

"Yang penting semuanya harus dicarikan solusinya agar tidak terjadi lagi, di back up semua data nasional kita sehingga kalo ada kejadian kita tidak terkaget-kaget. Dan ini juga terjadi di negara-negara lain, bukan hanya di Indonesia saja," tutur Jokowi.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi enggan berkomentar banyak soal desakan dari sejumlah masyarakat yang meminta dirinya mundur lantaran gagal menjaga keamanan data.

Desakan mundur itu buntut dari server Pusat Data Nasional (PDN) yang diretas ransomware dan pemerintah menyatakan hanya pasrah.

"Ah no comment kalau itu. Itu haknya masyarakat untuk bersuara," kata Budi di Kompeks Parlemen Senayan, Kamis (27/6/2024).

Budi mengklaim, meski server PDN diretas, namun belum ada bukti kebocoran data sudah terjadi.

"Yang pasti tadi hasil rapat dengan Komisi I (DPR) kita, tidak ada indikasi dan belum ada bukti terjadinya kebocoran data," kata dia.

Diketahui, desakan agar Budi Arie Setiadi mundur dari jabatan Menkominfo dapat dilihat dari petisi yang dibuat oleh Southeast Asia Freedom of Expression Network (Safenet).

Petisi itu menggalang suara masyarakat untuk menuntut Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mundur dari jabatannya. Petisi tersebut bisa diakses di laman change.org dan sudah direspons oleh puluhan ribu masyarakat.

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia secara tegas menolak membayar tebusan sebesar Rp 131 miliar yang diminta oleh peretas Pusat Data Nasional (PDN). Keputusan ini disampaikan oleh sejumlah pejabat terkait menyusul serangan siber yang mengganggu layanan publik sejak 20 Juni 2024.

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo), Usman Kansong, menegaskan sikap pemerintah dalam menanggapi tuntutan peretas. 

"Ya pemerintah kan enggak mau menebus, sudah dinyatakan tidak akan memenuhi tuntutan Rp 131 miliar," ujar Usman kepada wartawan pada Rabu (26/6/2024).