Liputan6.com, Jakarta - Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) melalui PT Bina Karya (Persero) dan PT Makmur Berkah Hotel telah menandatangani kesepakatan kerja sama tentang pembangunan Hotel Marriot Internasional. Hotel bintang 5 ini akan dibangun di kawasan IKN.
Kesepakatan ini meliputi perencanaan, pembangunan, pengembangan, pengoperasian dan komersialisasi pembangunan Hotel Marriott International di IKN.
Advertisement
Berdasarkan perjanjian yang dilakukan, kedua belah pihak setuju untuk membangun hotel bintang 5 ini dengan menerapkan prinsip-prinsip lingkungan (environment), sosial (social) dan kepatuhan (governance) atau disebut ESG.
Komisaris Utama PT Makmur Berkah Hotel Adi Saputra Tedja Surya menargetkan dapat membuka 1.000 kamar termasuk di IKN dalam kurun waktu 4 tahun ke depan.
"Jadi ini bukan hanya penandatanganan MoU saja, tetapi kami memang ingin segera membangun (hotel)," kata Adi, Rabu (3/7/2024).
Direktur Utama PT Bina Karya Boyke Prasetyanto turut menegaskan, proses yang dilakukan untuk pembangunan di wilayah IKN cukup ketat.
"Di Otorita IKN ini prosesnya cukup ketat karena banyaknya animo yang ingin masuk ke wilayah IKN ini, dari total 250.000 hektar hanya 30 persen yang boleh dibangun, sisanya adalah hutan," ujar Boyke.
Anggaran Negara Bangun IKN Sentuh Rp 72,5 Triliun, untuk Apa Saja?
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, mencatat realisasi anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dari 2022-Mei 2024 mencapai Rp 72,5 triliun.
"Jadi kalau kita lihat dari tahun 2022, 2023, 2024 alokasi yang ditaruh di APBN mencapai Rp72,5 triliun. Belanja untuk tiga tahun ini, kita harapkan IKN bisa digunakan pada 17 Agustus (2024)," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa, Jakarta, Kamis, 27 Juni 2024.
Menkeu menjelaskan untuk tahun ini, Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan IKN sebesar Rp 40 triliun. Dari total alokasi tersebut, anggaran yang telah digunakan sebesar Rp5,5 triliun. Untuk rinciannya, realisasi anggaran untuk klaster infrastuktur telah mencapai Rp Rp3,4 triliun dari pagu Rp 36,4 triliun.
Anggaran Pembangunan IKN
Anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan gedung di kawasan Istana negara, kawasan Kementerian Koordinator, dan Kementerian lain, serta gedung OIKN.
Selain itu, juga digunakan untuk pembangunan tower rusun ASN dan Hankam; rumah tapak Menteri; pembangunan jalan tol IKN, jalan dan jembatan IKN serta bandara VVIP; penataan dan penyempurnaan kawasan bendungan Sepaku, Semoi, Embung KIPP, pengendalian banjir IKN.
Sedangkan, anggaran selanjutnya digunakan untuk klaster non infrastruktur yakni realisasinya sudah mencapai Rp 2 triliun dari pagu Rp3,3 triliun.
Anggaran untuk klaster non infrastruktur ini digunakan untuk perencanaan, koordinasi, dan penyiapan pemindahan; promosi, publikasi, dan sosialisasi IKN; laporan dan rekomendasi kebijakan pada KL; kegiatan pemetaan, pemantauan dan evaluasi; dukungan pengamanan POLRI; dan operasional OIKN.
Advertisement
Proyek Bandara VVIP IKN Dikebut, Progres Capai 50%
Sebelumnya, lebih dari separuh pembangunan Bandara VVIP Nusantara di Ibu Kota Negara (IKN) telah dirampungkan, mencapai 50 persen.
Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Sigit Hani Hadiyanto.
Sigit menegaskan komitmen Kemenhub bersama Kementerian PUPR untuk menyelesaikan proyek ini tepat waktu. Ditargetkan, bandara ini sudah dapat digunakan sebelum perayaan HUT Kemerdekaan RI pada Agustus 2024.
"Pengerjaan terus dikebut, bahkan Pak Menteri Budi Karya Sumadi selalu memantau langsung perkembangannya. Kita upayakan bandara ini bisa fungsional pada 1 Agustus untuk mendukung kegiatan 17 Agustus," jelas Sigit dikutip dari Antara, Selasa (2/7/2024).
Untuk Penerbangan KomersialMeski demikian, Bandara VVIP Nusantara ini tidak diperuntukkan bagi penerbangan komersial. Fungsinya difokuskan untuk melayani penerbangan tamu-tamu negara dan kepentingan kegiatan pemerintahan di IKN.
Bandara ini pun belum akan memiliki kode penerbangan seperti bandara komersial pada umumnya.
"Bandara ini memang khusus disiapkan untuk melayani VVIP di IKN. Saat ini statusnya masih bandara VVIP," tutur Sigit.
Proyek IKN di Mana?
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendampingi Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo meninjau progres pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Peninjauan itu berlangsung selama dua hari pada tanggal 4 hingga 5 Juni 2024.
Di hadapan awak media, Mendagri mengaku tak sabar ingin pindah ke IKN. Bahkan dirinya mengaku siap mengikuti gelombang pertama pemindahan ke IKN.
"Saya tidak sabar, kalau menunggu ingin pindah ke sini,” ujar Mendagri di tengah mendampingi kunjungan Presiden ke IKN, Rabu (5/6/2024).
Advertisement Kesiapan Mendagri ini bukan tanpa alasan. Menurutnya, IKN memberikan banyak kenyamanan salah satunya adalah indeks polusinya yang sangat rendah, berbeda dengan Jakarta. “Ini di sini kan segar, oksigen,” ujarnya.
Alasan berikutnya, menurut Mendagri adalah karena IKN dilengkapi oleh berbagai fasilitas, termasuk di Kota Balikpapan. Terlebih saat masih tugas di Polri, dirinya juga sempat merasakan tugas ke beberapa daerah yang kadang mengharuskannya jarang bertemu keluarga. Karena itu, kepindahan ke IKN tidak terlalu membuatnya sulit.
Advertisement
Otorita IKN Usul Tambahan Anggaran Rp 29,8 Triliun pada 2025, Buat Apa Saja?
Sebelumnya, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menyampaikan usual tambahan anggaran untuk pagu indikatif 2025 sebesar Rp 29,8 triliun.
Plt Wakil Kepala Otorita IKN Raja Juli Antoni mengutarakan, tambahan anggaran itu diajukan sebagai konsekuensi pengelolaan barang milik negara (BMN) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kepada Otorita IKN.
"Kami usulkan Rp 29 triliun. Ini merupakan konsekuensi tahap pengelolaan barang milik negara yang akan diserahkan Kementerian PUPR ke OIKN, serta melanjutkan pembangunan ekosistem kota yang baik di IKN," terangnya dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI, Senin (10/6/2024).
Namun begitu, Antoni menyatakan pagu Rp 29,8 triliun tersebut masih bersifat usulan, lantaran masih ada kemungkinan itu bergeser kepada instansi lain.
"Apakah bisa diterima atau tidak atau sebagian digeser ke kementerian/lembaga lain untuk pengelolaan, itu jadi bahan diskusi. Ini bahan diskusi ketika ada serah terima BMN kita punya tanggung jawab untuk dikelala baik," terangnya.
Oleh karenanya, Otorita IKN akan mendiskusikan penambahan anggaran itu dengan beberapa instansi lain, terutama Kementerian PUPR yang memegang alokasi untuk pembangunan infrastruktur.
"Nah ketika diserahkan ke OIKN tentu pertama kapasitas gedung ditingkatkan SDM-nya baik. Kedua, harus tersedia anggaran. Sehingga banguna yang sudah cantik dan dibangun bisa dirawat," tuturnya.
"Berapa besaranya akan ada diskusi di banggar dan antar pemerintahan siapa yang mengelola," pungkas Antoni.
