Liputan6.com, Jakarta - Studi Demokrasi Rakyat (SDR) dan kelompok mahasiswa dan pemuda berunjuk rasa di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.
Mereka mendorong KPK agar berani bertindak terkait dugaan mark up (selisih harga) impor 2,2 juta ton beras senilai Rp2,7 triliun dan kerugian negara akibat demurrage impor beras senilai Rp294,5 miliar.
Advertisement
Koordinator massa aksi, Fauzan meminta KPK untuk menindaklanjutinya dengan memeriksa para pihak yang diduga terlibat.
“Mendesak Ketua KPK untuk menindaklanjuti laporan SDR dengan segera memeriksa Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dan Dirut Perum Bulog Bayu Krisnamurthi,” ujar Fauzan di lokasi, Kamis (4/7/2024).
Fauzan juga menyinggung nama Presiden Jokowi agar bida memerintahkan BPKP melakukan audit menyeluruh terkait pengadaan beras.
“Mendesak Presiden Jokowi untuk memerintahkan BPKP melakukan audit menyeluruh terhadap pengadaan beras,” papar dia.
Koreksi
Dia pun menyarankan, agae Presiden Jokowi bertindak cepat mengoreksi status para pejabat yang diduga terlibat dengan pemberhentian karena tak menjalankan amanah dengan baik.
“Karena tidak bisa menjalankan amanat dengan baik dan berindikasi melakukan dugaan korupsi,” dia menandasi.
Advertisement
