Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah telah membentuk sistem Indonesia National Single Window (INSW) yang dikelola oleh Lembaga National Single Window (LNSW). Pembentukan INSW ini sebagai penguatan sinergi dan kolaborasi antar Kementeriandan Lembaga (K/L) guna efisiensi layanan publik yang terintegrasi serta digitalisasi di bidang ekspor-impor.
Agar INSW berjalan maksimal, pemerintah menyelenggarakan harmonisasi kebijakan dan sinkronisasi proses bisnis antar Kementerian/Lembaga melalui Rapat Koordinasi Dewan Pengarah INSW. Rapat yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso.
Advertisement
Susiwijono menjelaskan, wacana pembentukan INSW sebenarnya sudah muncul sejak 2006. "Kita patut bersyukur ini merupakan salah satu platform paling penting dari sisi Pemerintah yang cukup berhasil terutama di dalam mengintegrasikan seluruh layanan dari seluruh Kementerian/Lembaga yang terkait,” tutur Susiwijono dalam keterangan tertulis, Jumat (5/7/2024).
Adapun dalam rapat tersebut, beberapa isu strategis tahun 2023 yang dibahas yakni harmonisasi kode pelabuhan/bandara, pembentukan dan penguatan Unit Layanan Single Window (ULSW), penyusunan Service Level Agreement (SLA) dan Business Continuity Plan (BCP) atas layanan INSW, serta tata kelola data dan informasi.
“Untuk yang terkait bagaimana INSW kita andalkan menjadi platform yang mendorong transformasi digital khususnya terkait layanan ekspor-impor dan logistik. Tadi Kepala LNSW, Bu Oza, sudah menyampaikan laporan lengkapnya, progres yang sangat bagus sekali, beberapa fitur baru yang ada kita dorong untuk terus dikembangkan oleh LNSW dan seluruh K/L terkait,” ujar Susiwijono.
Usulan Isu Strategis
Kemudian, pembahasan dilanjutkan dengan usulan isu strategis tahun 2024 diantaranya yaitu mendorong K/L yang terintegrasi untuk melakukan penerapan manajemen risiko dalam memberikan pelayanan dan melakukan pengawasan menggunakan Indonesia Single Risk Management (ISRM),
Usulan lainnya adalah LNSW bersama K/L agar membangun kanal komunikasi terintegrasi untuk dapat memberikan layanan yang komprehensif kepada pelaku usaha. Ada juga usulan agar LNSW menyusun Business Continuity Plan (BCP) terkait integrasi layanan SINSW dan K/L menyusun BCP atas masing-masing layanan yang terintegrasi dalam SINSW.
Ada juga usul penegasan posisi INSW pada Revisi PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, serta penegasan posisi INSW pada konsep Rperpres Logistik.
Advertisement
Apresiasi Kinerja LNSW
Selain itu, para perwakilan Kementerian /Lembaga yang hadir dalam rapat koordinasi tersebut turut menyampaikan apresiasinya atas kinerja LNSW yang telah mengintegrasikan sistem dan proses bisnis dari berbagai Kementerian /Lembaga di bidang ekspor, impor dan logistik, serta menyampaikan progres capaian isu strategis tahun 2023 dan bahasan isu strategis tahun 2024 di K/L masing-masing.
“Paling tidak, inisiatif INSW ini memberikan testimoni kepada kita bahwa kita bersama-sama bisa mengintegrasikan seluruh sistem layanan, khususnya di dalam konteks layanan ekspor-impor,” pungkas Susiwijono.
