Liputan6.com, Jakarta Pemkot Tangerang mempersiapkan pelaksanaan program uji coba makan bergizi gratis yang dicanangkan oleh pemerintah.
Adapun ini dilakukan karena wilayah Tangerang terpilih sebagai lokasi uji coba.
Advertisement
Pj Wali Kota Tangerang, Nurdin mengatakan, terpilihnya kotanya sebagai uji coba program makan bergizi gratis ini, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau para generasi muda, melalui program kesehatan dan pangan yang bergizi.
Dia juga menyoroti pentingnya makanan bergizi dalam mendukung pertumbuhan anak-anak dan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Sehingga bisa meminimalisir angka stunting atau gizi buruk.
"Pemkot mendukung penuh program ini, di mana ini dapat merubah paradigma dalam penanganan masalah gizi di Kota Tangerang," kata Nurdin, di Tangerang, Jumat (5/7/2024).
Dia mengungkapkan, pihaknya akan menyiapkan sebaik mungkin soal anggaran, terlebih untuk instansi yang akan melaksanakannya.
"Kita siapkan sebaik mungkin, dan pelaksanaannya bisa melalui posyandu atau sekolah nanti itu akan dibahas lebih lanjut, atau bisa juga kolaborasi," ungkap Nurdin.
Sementara itu, Perwakilan dari Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas), Tabiota Bay, menambahkan, hal ini menjadi langkah awal dalam uji coba proyek makan bergizi gratis yang akan kami koordinasikan bersama.
Menurut dia, dengan kolaborasi ini dapat mempercepat implementasi dan memberikan hasil maksimal bagi masyarakat lokal.
"Program ini diharapkan tidak hanya menjadi solusi jangka pendek dalam mengatasi masalah gizi, tetapi juga langkah strategis dalam membangun fondasi kesehatan yang kuat bagi generasi mendatang," ujarnya.
Anggaran Program Makan Bergizi Gratis Rp71 Triliun Disebut Realistis
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, alokasi anggaran Rp 71 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau makan siang gratis. Diketahui, itu merupakan program presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Terkait hal ini, pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansah mengatakan, anggaran tersebut realistis untuk diwujudkan.
“Cukup realistis, artinya kalau diasumsikan setiap tahun membutuhkan dana sekitar 70-80 triliun setiap tahun, karena waktu kampanye sempat diomongin 400 triliun. Nah Sri Mulyani menetapkan 71 T tetapi belum dilihat rincian detailnya seperti apa,” kata dia, Jumat (28/6/2024).
Meski demikian, Trubus mengingatkan, program ini perlu diuji dan dikaji seberapa sukses dan efektif memberikan tambahan gizi bagi siswa di seluruh Indonesia.
“Kalau misalnya tampilan pertama atau performance pertama itu tidak kelihatan sukses kan jadi bahan bully terus menimbulkan public distrust, akan menimbulkan ketidakpercayaan publiknya tinggi kalau ini gagal,” ungkap dia.
Lanjut Trubus mengatakan, tidak menutup kemungkinan anggaran Rp. 71 triliun itu pada tahun berikutnya akan bertambah jika sukses mengeksekusi program makan bergizi gratis, tinggal bagaimana pemerintah bisa berinovasi menambah pemasukan bagi APBN agar program tersebut tidak menjadi beban.
“Kalau kebijakan itu kan ada kesinambungan tidak mungkin hanya tahun pertama saja, tahun kedua tahun ketiga dan seterusnya. Tentu anggaran tahun 2025 dengan tahun berikutnya akan berbeda, jika sukses kalau pemerintah mau minta menambah anggarannya masyarakat mungkin tidak akan protes atau keberatan,” katanya.
Advertisement
Diprediksi Hanya Terwujud 50%
Pengamat Ekonomi Celios Nailul Huda menilai alokasi anggaran untuk program makan bergizi gratis (MBG) sebesar Rp 71 triliun masih masuk hitungan. Jumlah itu disebut tidak akan terlalu menguras total anggaran pemerintahan Prabowo Subianto di 2025.
Nailul memprediksi porsi anggaran untuk makan bergizi gratis senilai Rp 71 triliun hanya berkisar di angka 1,83-1,91 persen dari APBN 2025. Adapun menurut bocoran Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, jumlah belanja dalam APBN tahun depan mencapai Rp 3.500-3.540 triliun."Dana tersebut (Rp 71 triliun) juga hanya 16 persen dari kebutuhan untuk pelaksanaan program makanan bergizi gratis bagi semua siswa, santri, dan ibu hamil yang diprediksi mencapai Rp 450 triliun," kata Nailul kepada Liputan6.com, Rabu (26/6/2024).Menurut dia, realisasi program makan bergizi gratis hingga 2029 paling mentok hanya akan terlaksana 50 persen dengan kemampuan APBN saat ini.
Angka tersebut juga sudah memperhitungkan batasan defisit fiskal terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 3 persen.
Bilamana hitungan fiskal itu dilanggar, bukan hanya defisit APBN saja yang semakin besar. "Jika dipaksakan realisasi 100 persen dari target, maka defisit APBN akan mencapai lebih dari 3 persen. Presiden bisa terkena impeachment. Maka tidak mungkin menghadirkan program makan bergizi gratis 100 persen," ungkapnya.
Ia pun meminta pemerintah periode berikutnya agar tidak memaksakan program makan siang gratis yang justru berbahaya bagi keuangan negara, dan malah potensi menimbulkan utang baru.
Sepatutnya, pemerintah ke depan mengikuti arahan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, yang menetapkan defisit APBN pada sasaran 2,29-2,82 persen. Angka tersebut sudah mencakup anggaran untuk program makan bergizi gratis.
