Daftar BUMN yang Ajukan Suntikan Modal Negara, Buat Apa Saja?

"Kami juga memberanikan diri mengusulkan untuk PMN 2025 supaya keberlanjutan program yang sedang kita dorong ini sudah bisa di data dari tahun ini untuk tahun depan sendiri," kata Erick dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta, Selasa, 19 Maret 2024.

Sedangkan untuk 2024, Erick Thohir meminta tambahan alokasi PMN untuk 7 BUMN yang nilainya mencapai Rp 13,6 triliun.

Erick mengatakan, sumber dana PMN ini dari dana cadangan investasi yang dimiliki pemerintah. Tujuannya untuk menyelesaikan sejumlah penugasan yang dijalankan BUMN.

"Tentu sebagai catatan juga yang terpenting seperti juga kita terus dorong yang namanya penyehatan dan juga tentu penugasan yang sudah kita inikan (sepakati)," tutur Erick dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta, Selasa, 19 Maret 2024.

Erick Thohir pun meminta usulan PMN Rp 13,6 triliun ini ikut dibahas oleh Komisi VI DPR RI. Memang, perlu restu Komisi VI untuk mendorong pencairan dana dari pemerintah ke BUMN.

"Di tahun 2024 ini memang kita ada cadangan pembiayaan investasi yang kita dorong senilai 13,6 triliun, Saya kira mohon atas PMN yang diusulkan ini dapat dilakukan pendalaman oleh Komisi VI dan seluruh jajarannya," kata dia.

Adapun berikut daftar BUMN yang mengajukan PMN yang dirangkum Liputan6.com:

1.PT Hutama Karya

Direktur Utama PT Hutama Karya (Persero) Budi Harto meminta PMN senilai Rp 13,8 triliun. PMN akan dipakai untuk Pembangunan JTTS. Suntikan dana pemerintah ini akan diambil dari alokasi PMN Tahun Anggaran 2025. Ada beberapa ruas yang akan jadi prioritas Pembangunan JTTS.

Permohonan PMN tahun anggaran 2025 untuk Hutama Karya sebesar Rp 13,868 triliun yang akan dialokasikan untuk ruas jalan tol Jambi-Rengat, ruas jalan tol Rengat-Junction Pekanbaru, dan perencanaan teknis JTTS tahap III," ujar Budi dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR RI, Senin, 8 Juli 2024.

Rinciannya ruas tol Jambi-Rengat akan dialokasikan sebesar Rp 7,6 triliun, ruas Rengat-Junction Pekanbaru sebesar Rp 5,8 triliun, dam perencanaan teknis JTTS tahap III sebesar Rp 400 miliar.

Dua ruas ini merupakan bagian dari JTTS Tahap II. Secara keseluruhan, tol Sumatera itu dibagi dalam 4 tahap dengan panjang keseluruhan membentang sejauh 2.854 kilometer (km). Hingga Oktober 2024 mendatang, ditarget ada 996 km JTTS yang beroperasi.

"Progres JTTS sampai yang dibiayai PMN sampai 30 Juni 2024, Hutama Karya telah membangun sepanjang 800 km dan ditambah akan selesai Oktober ini ada 166 km, jadi sampai Oktober akan beroperasi 996 km," ucap Budi.

Selain itu, Hutama Karya juga kembali meminta restu Komisi XI DPR RI terkait PMN nontunai berupa 2 bidang tanah dengan nilai wajar setara Rp 1,9 triliun.

Budi Harto menjelaskan pihaknya perlu meminta restu kembali ke Komisi XI DPR RI. Lantaran, setelah usulan awal pada 2022, belum diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) untuk PMN non tunai tersebut ke perusahaan.

Pelni meminta PMN senilai Rp 500 miliar. PMN tersebut akan dipakai untuk membeli kapal baru. Direktur Utama Pelni, Tri Andayani menyampaikan usulan Rp 500 miliar ini akan mengambil dana dari kas cadangan pembiayaan investasi. Sementara itu, nilai kebutuhan

"Adapun besaran nilai PMN yang kami usulkan dari cadangan investasi tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp 500 miliar," ujar Tri Andayani dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XI DPR RI, Selasa, 2 Juli 2024.

Dia menyampaikan nantinya dana itu akan digunakan membeli satu unit kapal new building. Kapal ini disebut mampu mengangkut 1.000 penumpang ditambah dengan 75 kontainer.

Andayani mengatakan, kapal baru ini akan menggantikan kapal yang sudah tua. Paling tua, ada kapal Umsini yang berumur 39 tahun. Bahkan kapal itu sempat mengalami kerusakan mesin pada penghujung tahun 2023 lalu.

Dia menghitung, kebutuhan dana untuk membeli 1 kapal baru itu sebesar Rp 1,5 triliun. Sisanya, akan dimohonkan pada PMN tahun anggaran 2025 mendatang.

"Sedangkan kekurangannya sebesar Rp 1 triliun akan kami usulkan pada PMN tahun anggaran 2025," ujar dia.

KAI mengajukan permintaan PMN Rp 1,8 triliun untuk anggaran tahun 2025. PMN tersebut akan digunakan untuk pengadaan kereta rel listrik (KRL) di Jabodetabek, termasuk pembelian 11 rangkaian kereta baru dari luar negeri.

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT KAI, Salusra Wijaya menuturkan, suntikan dana ini sangat penting untuk menggantikan kereta komuter yang sebagian besar sudah berusia lebih dari 30 tahun, serta untuk mengantisipasi peningkatan jumlah penumpang.

Saat ini, cadangan kereta sudah habis terpakai dan beberapa kereta sudah tidak dapat dioperasikan lagi, sehingga penggantian dan penambahan kereta ini sangat mendesak," ujar Salusra dikutip dari ANTARA, Selasa (7/9/2024).

Menurut catatan KAI, sepanjang 2023, rata-rata jumlah pengguna komuter Jabodetabek pada hari kerja mencapai 830 ribu orang per hari. Hingga Juni 2024, rata-rata pengguna harian meningkat menjadi 987 ribu. Diperkirakan, jumlah penumpang akan terus naik setiap tahunnya dengan rata-rata kenaikan sebesar 6 persen per tahun antara 2024 hingga 2027.

Salusra menegaskan bahwa penambahan kereta sangat diperlukan untuk menghindari kelebihan kapasitas, baik di stasiun maupun di dalam kereta.

PT Djakarta Lloyd (Persero) akan meminta penyertaan modal negara (PMN) untuk mendukung penyehatan perusahaan. Namun, langkah itu belum bisa dilakukan sejak saat ini.

Direktur Utama Djakarta Lloyd, Achmad Agung mengatakan, perusahaannya masih masuk dalam kategori penyehatan di bawah kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA). Belum lagi, adanya sidang kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang masih berjalan.

Agung membuka opsi untuk meminta PMN jika kondisi perusahaan sudah semakin baik. Namun, dia menyadari, permintaan bantuan dari kas negara itu bukan sesuatu yang mudah.

"Itu sebagai bagian dari kerangka pemikiran kedepan. Tapi belum bisa, karena prosesnya panjang ya. Jadi kan kita minta ini sekadar minta, tapi harus justified juga untuk apa dan segala macam," ujar Agung, saat ditemui di Jakarta, dikutip Sabtu, 29 Juni 2024.

Dia menuturkan, saat ini pihaknya masih mengerahkan seluruh kemampuan perusahaan. Utamanya untuk menunjang operasional dan menjalin kerja sama dengan berbagai pihak.

PT Adhi Karya (Persero) Tbk mengusulkan penyertaan modal negara (PMN) senilai Rp 2 triliun untuk pengerjaan jalan tol yang menyambung ke Yogyakarta. Di antaranya, jalan tol Yogyakarta-Solo dan Yogyakarta-Bawen.

Direktur Utama Adhi Karya, Entus Asnawi Mukhson menuturkan, kedua proyek itu merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN). Angka PMN yang diajukan adalah sebesar Rp 2.096 miliar.

"Usulan tambahan PMN sebesar Rp 2.096 miliar (Rp 2,09 triliun) ini diperuntukan juga kedua proyek yang tadi disebutkan di atas, Jogja-Solo dan Jogja-Bawen," kata Entus dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR RI, Senin, 8 Juli 2024.

Pembagian PMN

Penggunaan PMN 2025 ini dibagi menjadi Rp 1,92 triliun untuk proyek Tol Solo-Jogja dan Rp 173 miliar untuk tol Jogja-Bawen. Selain dana PMN, ada dana lainnya yang dikucurkan Adhi Karya.

Dia menuturkan, kebutuhan PMN dari anggaran tahun 2025 ini karena adanya perubahan porsi kepemilikan dalam pengerjaan proyek tol yang membentang dari Solo-Yogyakarta-Kulonprogo. Perusahaan berkode saham ADHI itu memiliki porsi 47,18 persen, dari sebelumnya 24 persen.

Perubahan porsi ini terjadi lantaran 2 perusahaan swasta, PT Gama Group dan PT Dayamulia Turangga mundur dari proyek itu karena alasan kondisi keuangan. Sisa porsi kepemilikan dikempit oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk sebesar 52,82 persen.

Atas perubahan ini, kebutuhan ekuitas Adhi Karya meningkat jadi Rp 3,89 triliun dengan penggunaan PMN 2025 sebesar Rp 1,92 triliun.

"Karena ada perubahan porsi, kebutuhan equity Adhi menjadi sebesar Rp 3,89 (triliun) dan dipenuhi dari PMN tahun 2022 sebesar Rp 1,4 (triliun) dan usulan yang saat ini sebesar Rp 1.923 miliar dan dana lainnya sebesar Rp 566 miliar," kata dia.

PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk atau PTPP mengajukan penyertaan modal negara (PMN) senilai Rp 1,56 triliun. PMN akan digunakan untuk mengerjakan dua proyek.

Direktur Utama PTPP Novel Arsyad menuturkan, suntikan dana pemerintah itu akan memperbaiki struktur keuangan perusahaan pada 2 proyek strategis. Yakni, kawasan industri Grand Rebana, Subang, dan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen.

"Dalam hal ini dasar pengajuan kami adalah terkait dengan tingkat leveraging memperbaiki rasio keuangan perusahaan," ujar Novel dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR RI, dikutip Selasa, 9 Juli 2024.

Sebagai rinciannya, PMN Rp 1 triliun akan dialokasikan dalam membangun Kawasan Industri Grand Rebana Tahap I. Kemudian, Rp 563 miliar sisanya akan digunakan sebagai suntikan modal proyek Tol Jogja-Bawen.

Novel mengakui, saat ini penggalangan dana publik menjadi langkah cukup menantang baru BUMN Karya. Maka, diperlukan suntikan modal negara sebagai solusinya.

"Kalau kemarin sumber keuangannya dari fundraising juga di sini kenapa harus PSN ini harus PMN karena disamping fundraising tak sederhana kemudian juga ada penugasan terkait sebagai koordinator sebagai pengembangan di Rebana," ujar dia.

Dia mengatakan, saat ini proyek Grand Rebana masuk pada tahap masterplaning. Dimana pengerjaan proyeknya ditarget mulai 2025, tahun depan.

Sementara itu, PTPP punya kewajiban yntuk menyetorkan modal di proyek Tol Jogja-Bawen. Ini merupakan proyek yang digarap beberapa BUMN Karya.

"Kami memiliki kurang-lebih sekitar 13,16 persen saham disitu dan ada di seksi II yang perkiraan nanti kami harus memberikan total investasi kebutuhan ekuitas sebesar Rp 563 miliar," kata dia.

Perum Perumnas ajukan suntikan PMN Rp 1 triliun dari anggaran tahun 2025. PMN akan dipakai untuk menyelesaikan sejumlah proyek yang sedang berjalan.

Direktur Utama Perumnas, Budi Saddewa Soediro menuturkan, pihaknya membutuhkan suntikan modal pemerintah guna mengurangi angka backlog perumahan. Mengingat, Perumnas punya tugas untuk menyediakan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Tujuan PMN ini antara lain adalah untuk pembangunan rumah untuk MBR khususnya pada daerah yang terjadi backlog. Kemudian kami membangun perumahan yang terintegrasi dengan transportasi umum," kata Budi dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR RI, dikutip Selasa, 8 Juli 2024.

Sebagai rinciannya, ada beberapa titik proyek yang akan diselesaikan oleh Perumnas. Totalnya mencapai 3.180 hunian, terdiri dari 2.600 unit rumah tapak dan 580 unit rumah susun.

Ada empat alokasi dana PMN yang disusun Perumnas. Pertama, penyelesaian persediaan rumah klaster baru senilai Rp 135 miliar untuk 609 unit. Kedua, penyelesaian TOD Serpong senilai Rp 250 miliar.

Ketiga, penyelesaian penyediaan kavling di Jabodetabek, Sumatera, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Pembangunan Rusun Milenial di Kemayoran senilai Rp 579 miliar. Keempat, pembangunan sarana dan prasarana perumahan senilai Rp 81 miliar.

"PMN tahun 2025 sebagai modal kerja yang digunakan untuk menyelesaikan persediaan unit eksisting. Jadi tidak kami gunakan untuk pengembangan baru, untuk menyelesaikan persediaan," ujar Budi.

VTP mengusulkan PMN nontunai berupa 1 bidang tanah dan bangunan kantor untuk VTP dengan nilai Rp 23,19 miliar, sebagai bentuk sustainability.

"Dengan adanya PMN nontunai dari BMN ini mungkin juga bentuk sustainability yang diharapkan VTP ke depannya memang ke depannya sudah kami lakukan," tutur Direktur Utama PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) atau VTP, Adi Nugroho saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI membahas PMN, Selasa, 2 Juli 2024.

Adi menuturkan, pihaknya telah melakukan beberapa studi terkait PMN nontunai. Menurut dia, Varuna Tirta Prakasya sangat layak mendapatkan PMN tersebut. Hal itu dilihat dari Averange Rate of return (ARR), Payback period (PP), New Present value (NPV), internal rate of return (IRR), dan return of investment (RO) termasuk kriteria layak.

"Beberapa kelayakan yang telah kami dapatkan baik itu dari ARR payback period, NPV IRR, RO, semuanya kita simpulkan layak. Besar harapan buat kami bahwa PMN kali ini bisa disetujui Dan ini menjadi keberlangsungan buat varuna Tirta Prakasa yang sudah berdiri dari 1947," tutur dia.

Buka Suara Mengenai Kabar Terancam Bubar

Ia juga buka suara mengenai kabar yang menyebutkan Perusahaan yang dikelolanya terancam bubar.

Adi menjelaskan di hadapan DPR, pihaknya tidak pernah diajak bicara mengenai rencana pembubaran VTP. Justru, VTP masih menyusun Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) untuk lima tahun ke depan.

"Memang PMN PMPP untuk VTP dibarengi dengan isu pembubaran yang mana sebelumnya kami dari manajemen belum pernah diajak bicara terkait dengan ini, bahkan beberapa waktu lalu kami masih menyusun RJPP untuk ke depannya selama 5 tahun ke depan ini kami masih optimistis kami akan bertumbuh," ujarnya.

Ia pun optimistis dengan adanya Penyertaan Modal Pemerintah Pusat (PMPP) bisa menjadi titik balik bagi VTP untuk bangkit dan melangkah maju ke arah yang positif, meskipun diisukan bubar.

"Mudah-mudahan dengan adanya PMPP ini mungkin menjadi titik balik dari VTP yang tdinya ada isu penutupan justru menjadi langkah maju ke depannya," ujarnya.

Perum DAMRI mengajukan PMN Rp 1 triliun pada 2025. PMN itu untuk menambah armada bus listrik.

Corporate Secretary DAMRI Chrystian RM Pohan mengatakan, tambahan uang negara tersebut akan digunakan untuk pengadaan armada bus listrik tambahan, di mana saat ini perseroan memiliki sekitar 200 unit. Selain itu, PMN Rp 1 triliun itu pun akan dipakai untuk melakukan peremajaan armada.

"Detilnya untuk bus listrik seingat saya sih PMN Rp 1 triliun itu. Enggak (hanya untuk bus listrik), ada beberapa komponen kayak peremajaan di angkutan antar kota, terus juga segmen di daerah perintis," ungkapnya di Jakarta, dikutip Rabu, 27 Maret 2024.

Pohan mengutarakan, DAMRI mengajukan usulan penyertaan modal tersebut ketika Kementerian BUMN mengumpulkan masukan dari seluruh perusahaan pelat merah.

10.PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) atau BPUI

Direktur Utama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) atau BPUI, Hexana Tri Sasongko mengajukan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun 2025 sebesar Rp3 triliun untuk penguatan permodalan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Hexana menjelaskan, jika hanya mengandalkan tambahan PMN Rp 3 triliun tanpa perbaikan Imbal Jasa Penjaminan (IJP), maka gearing ratio juga masih melebihi 20 kali dan secara profitability kurang bagus, karena masih akan terdapat kerugian dan penurunan ekuitas sampai 2026.

"Oleh karena itu, kami mengusulkan tambahan PMN Rp3 triliun disertai dengan peninjauan kembali tarif IJP," kata Hexana dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI Pembahasan usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun 2025, Rabu, 10 Juli 2024.

Dia menuturkan, dengan usulan PMN tersebut maka profil yang akan dicapai Askrindo dan Jamkrindo akan membuat penjamin semakin kuat dalam menjalankan penugasan penjaminan dengan tingkat kesehatan yang baik dan profitability yang baik.

"Sehingga secara otomatis akan secara organik meningkatkan kapasitas Askrindo dan jamkrindo memberikan penjaminan," ujarnya.

Untuk rinciannya, tambahan PMN sebesar Rp3 triliun dibagi untuk Askrindo sebesar Rp 2 triliun dan Rp1 triliun untuk Jamkrindo yang berasal dari APBN tahun anggaran 2025.