Liputan6.com, Jakarta - Anggota Pansus Angket Haji DPR RI, Luluk Nur Hamidah mengatakan, alasan dibentuknya panitia khusus (pansus) hak angket penyelenggaraan ibadah haji 2024.
Sebab, bukan hanya karena ada indikasi pelanggaran terhadap payung hukum yang berlaku, tetapi juga adanya indikasi korupsi dalam pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus.
Advertisement
Menanggapi hal itu, Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB Semmi) meminta KPK bisa ikut serta dalam menanggapi temuan timwas haji DPR tersebut.
"Praktek curang oknum petugas haji ini bermula dari jual-beli kuota pemberangkatan haji. Ada 8.400 kuota haji reguler yang dialihkan ke haji khusus yang biayanya jauh lebih mahal," duga Bendahara Umum PB Semmi, Achmad Donny melalui keterangan pers diterima, Kamis (11/7/2024).
Tidak cukup hanya mengalihkan kuota haji reguler ke haji khusus, lanjut Donny, pada prakteknya diduga pula para oknum tersebut ‘menakut‐nakuti’ jamaah menunda keberangkatannya jika tidak membayar biaya furoda Rp 300 juta.
"Jadi kalau tidak mau ditunda harus keluar uang lagi. Ini jelas praktek korupsi dengan cara jual-beli kuota haji,” sebut Donny.
Minta KPK Panggil
Donny berhitung, dugaan itu benar maka saat dikali sesuai jumlah kuota haji reguler yang dialihkan ke haji khusus, jumlahnya fantastis. Karena itu tidak ada alasan KPK tidak memanggil pihak terkait atas temuan tersebut.
“Korupsi yang sangat telanjang dan memalukan," Donny menandasi.
Sebagai informasi, PB Semmi akan mendatangi Kantor KPK untuk menyuarakan hal tersebut. Berdasarkan agenda diterima, aksi tersebut akan dilakukan besok pukul 08.30 WIB.
Advertisement
