Agus Rahardjo Minta KPU Coret Kondang Ayu Jadi Caleg DPD Jatim Terpilih, Begini Alasannya

Liputan6.com, Jakarta - Caleg DPD Jatim 2024 yang juga mantan ketua KPK Agus Rahardjo mengajukan permohonan penggantian calon anggota DPD terpilih atas nama Kondang Kusumaning Ayu ke KPU RI, karena Kondang terbukti melanggar administrasi hasil sidang Bawaslu.

Agus menjelaskan, permohonan penggantian calon terpilih anggota DPD tersebut didasarkan adanya fakta bahwa peserta dengan perolehan suara terbanyak keempat itu terbukti tidak memenuhi syarat menjadi peserta pemilu anggota DPD sebagaimana ketentuan Pasal 182 Undang-Undang Pemilu.

"Sudah ada putusan dari Bawaslu Jatim mengenai Ibu Kondang itu secara sah dan meyakinkan tidak memenuhi administrasi pada waktu pendaftaran," kata Agus, Kamis (11/7/2024).

Dia mengatakan Kondang Kusumaning Ayu masih berstatus sebagai staf administrasi DPD yang digaji dari APBN dan masih menerima gaji bulanan hingga Mei 2024.

"Dalam proses sidangnya di Bawaslu itu, kemudian memanggil Sekretaris Jenderal DPD, karena memang yang bersangkutan ternyata staf di DPD. Sehingga ditunjukkan yang bersangkutan masih menerima gaji sampai bulan Mei 2024. Jadi, kan belum mengundurkan diri," jelasnya.

Kuasa Hukum Agus, Febri Diansyah mengungkapkan bahwa dalam Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 mengatur terkait calon yang tidak memenuhi syarat sebagai anggota DPD harus diganti.

"Jika terbukti terdapat kekeliruan dalam proses penetapan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5), KPU Provinsi langsung melakukan perbaikan," bunyi Pasal 37 ayat (7) PKPU Nomor 6 Tahun 2024.

"Itu rumusan di UU-nya cukup jelas. Sebenarnya sampai saat ini, proses penetapan anggota DPD terpilih itu kan belum selesai, masih dalam proses," ujar Febri.

Selanjutnya, Kuasa Hukum Agus, Donal Fariz menuturkan mekanisme penggantian calon terpilih anggota DPD tersebut telah diatur dalam ketentuan Pasal 426 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yang menyatakan bahwa apabila terdapat calon anggota DPD yang tidak lagi memenuhi persyaratan menjadi anggota DPD, maka KPU menetapkan calon yang memperoleh peringkat suara sah terbanyak berikutnya sebagai calon terpilih anggota DPD.

"Kalau tidak memenuhi persyaratan maka kita akan kembali ke aturan pasal 426 ayat 2 UU Pemilu. Harus diganti, siapa penggantinya? Satu orang yang menurut hitungan suara jumlah terbesar selanjutnya," ucap Donal.