Liputan6.com, Jakarta - Pakar Geografi Politik Universitas Islam 45 (Unisma), Rasminto, mengatakan, dalam konteks pangkalan militer di Filipina, banyak pihak merasa kehadiran militer asing, terutama Amerika Serikat, sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan nasional.
“Sebab, kedaulatan negara merupakan prinsip dasar yang menegaskan bahwa suatu negara memiliki kendali penuh atas wilayah dan urusannya tanpa campur tangan dari pihak luar,” kata Rasminto dalam keterangannya.
Advertisement
Menurut dia, sejarah hubungan Filipina dengan Amerika Serikat, yang mencakup masa kolonial hingga kemerdekaan, menambah sensitivitas terhadap isu ini. Terlebih kedua negara memiliki Perjanjian Pertahanan.
“Hubungan AS dan Filipina sering diperdebatkan oleh akademisi dan aktivis manusia di Filipina, karena dianggap memberikan terlalu banyak pengaruh kepada AS atas urusan pertahanan Filipina,” jelasnya.
Baginya, persoalan ini juga memicu keresahan rakyat Filipina terkait bahwa keberadaan pangkalan militer asing dapat mengundang potensi konflik dan membuat wilayah di sekitar pangkalan menjadi target dalam situasi perang.
“Ada isu sensitif keberadaan pangkalan militer AS ini memicu keresahan rakyat Filipina, selain itu memicu isu sosial dan lingkungan, seperti dampak negatif terhadap komunitas lokal, potensi kerusakan lingkungan, serta peningkatan kejahatan dan prostitusi yang sering dikaitkan dengan kehadiran militer asing,” tegasnya.
Pergeseran Hegemoni Global
Direktur Eksekutif Human Studies Institute ini juga mengungkapkan analisisnya terkait adanya pergeseran hegemoni global di kawasan Asia Pasifik berdampak pada keberadaan pangkalan militer di Filipina.
“Kawasan ini telah menjadi medan persaingan strategis antara Amerika Serikat dan Tiongkok. AS telah lama memegang posisi dominan di Asia Pasifik dan mempertahankan kehadiran militernya sebagai bagian dari strategi untuk mengamankan kepentingannya dan mempertahankan pengaruhnya,” bebernya.
Advertisement
