Delegasi ASEAN Sepakat Bertukar Pengetahuan Soal Legalitas Kayu

Liputan6.com, Jakarta Para delegasi ASEAN menyepakati untuk saling berbagi informasi dan bertukar pengetahuan terkait legalitas kayu. Hal ini untuk meningkatkan pengelolaan hutan lestari dan mengoptimalkan pemanfaatan hasil hutan di kawasan Asia Tenggara.

Senior Officer ASEAN Secretariat, Dian Sukmajaya, mengatakan Indonesia sendiri telah memiliki Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK). Sistem pelacakan ini disusun secara multistakeholder untuk memastikan legalitas sumber kayu yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia.

Demikian pula negara-negara lainnya seperti Laos dan Malaysia memiliki sistem ini untuk memastikan agar semua produk kayu yang beredar dan diperdagangkan memiliki status legalitas yang meyakinkan.

"Jadi ada beberapa panduan dari negara ASEAN untuk melanjutkan kolaborasi, saling bertukar pengetahuan untuk meningkatkan penegakan hukum dan tata kelola kehutanan serta perdagangan," ujar Dian usai ASEAN Working Group on Forest Products Development (AWG-FPD) di Bogor, Selasa (16/7/2024).

Dian menambahkan, para delegasi ASEAN juga sepakat memperkuat kemitraan, bertukar informasi dan mengembangkan penelitian, pengembangan, serta pembuktian ilmiah obat tradisional demi terjaminnya keamanan konsumsi obat tradisional masyarakat dunia.

"Karenanya pentingnya standardisasi sebagai instrumen untuk meningkatkan pengelolaan hutan lestari dan mengoptimalkan pemanfaatan hasil hutan," ucap Dian.

Sementara itu, Ketua 27th ASEAN Working Group on Forest Products Development (AWG-FPD), Sri Wening Wulandari, menambahkan forum yang digelar selama dua hari ini membahas pengembangan hasil hutan di kawasan Asia Tenggara hingga pelembagaan skema sertifikasi kehutanan untuk meningkatkan perdagangan ASEAN.

"Diskusi kali ini juga membahas berbagai update terkait pengembangan hasil hutan non-kayu dan pengembangan tanaman herbal dan obat," pungkasnya.