Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah resmi menambah alokasi pupuk subsidi menjadi 9,5 juta ton untuk di 2024 ini. Penyaluran ke petani dipastikan sesuai dengan musim tanam yang tersisa di sisa tahun ini.
Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Dida Gardera mengatakan ada beberapa proses administrasi yang perlu dilalui. Meski, pemerintah pusat telah meneken tambahan alokasi pupuk subsidi jadi 9,5 juta ton tadi.
Advertisement
"Kita butuh waktu untuk penghitungan ulang dan sampai ke daerahnya itu tetap memerlukan administrasi dari tingkat provinsi lalu turun ke kabupaten/kota, nah baru sekitar 2 3 minggu belakangan ini seluruh kebutuhan administrasi itu sudah selesai," ucap Dida dalam diskusi terkait pupuk subsidi di Langham Hotel, Jakarta, Rabu (17/7/2024).
Dengan rampungnya sejumlah persyaratan administrasi tadi, Dida memastikan penyalurannya tepat sasaran. Termasuk sesuai dengan jadwal musim tanam di sentra-sentra pertanian.
"Mudah-mudahan kurun waktu tersisa ini, karena kemarin kan ada pergeseran musim tanam, nah itu ktia bisa masih ada beberapa musim tanam di tahun ini, sehingga pupuk tadi terserap sepenuhnya untuk menunjang produktivitas pertanian kita," paparnya.
Dia menjelaskan, selain tambahan alokasi pupuk subsidi, tahun ini juga pemerintah memasukkan data-data pertanian baru. Termasuk menyertakan data petani di kawasan hutan.
"Jadi tahun ini, selain tadi ada perubahan alokasi, kita juga sudah memasukkan kelompok masyarakat yang selama ini juga bertani namun di kawasan hutan, itu juga kita masukkan juga," ucap Dida.
Cara Tebus Pupuk Subsidi
Sebelumnya, PT Pupuk Indonesia (Persero) memudahkan petani mendapatkan pupuk subsidi melalui aplikasi I-Pubers yang sudah diluncurkan secara nasional.
Lewat aplikasi, petani mudah untuk mendapatkan pupuk subsidi, karena hanya dengan membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) ke kios penyedia.
"Dengan mengimplementasikan aplikasi I-Pubers di lebih dari 27.000 kios pupuk, kami memastikan pupuk subsidi dapat ditebus oleh petani yang berhak sesuai alokasi yang telah ditetapkan. Sistem ini tidak hanya memudahkan proses penebusan, tetapi juga meningkatkan efektivitas pengawasan distribusi pupuk bersubsidi," kata Direktur Pemasaran Pupuk Indonesia Tri Wahyudi Saleh melansir Antara di Jakarta, Kamis (6/6/2024).
Ia menjelaskan petugas kios akan memindai KTP menggunakan aplikasi I-Pubers yang kemudian merekam transaksi, serta mengambil foto KTP, dan wajah petani dengan fitur geo-tagging, serta timestamp untuk verifikasi.
Menurut dia, mekanisme itu merupakan realisasi penyaluran pupuk yang berdasarkan data digital rencana definitif kebutuhan kelompok (e-RDKK), dengan batas alokasi yang sudah ditetapkan oleh masing-masing pemerintah daerah.
Alokasi itu dirinci berdasarkan jenis pupuk, jumlah, dan sebaran wilayah, dengan mempertimbangkan luas lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B).
Advertisement
Pencocokan Data
Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Ali Jamil mengatakan, penyaluran pupuk menggunakan aplikasi I-Pubers yang membutuhkan KTP dan foto petani hanya ditujukan untuk verifikasi kecocokan data.
Melalui mekanisme tersebut, kios penyedia pupuk subsidi bisa meng-input jumlah transaksi sesuai kebutuhan, sehingga para petani dapat menandatangani bukti transaksi secara elektronik melalui aplikasi tersebut.
"KTP ini akan di foto berikut orang yang mengambilnya menggunakan aplikasi I-Pubers. Bukti transaksi semua tersimpan secara digital," kata dia.
