Liputan6.com, Jakarta - Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan, pihaknya akan melakukan silaturahmi kebangsaan ke Partai Golongan Karya (Golkar). Hal ini karena belum adanya jadwal untuk berkunjung ke Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri.
Advertisement
"Oh belum-belum (berkunjung ke Megawati), mungkin yang paling cepat itu ke Golkar dulu ya," kata Syarief kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/7/2024).
Namun, dirinya belum bisa beberkan kapan waktu untuk berkunjung ke partai berlambang pohon beringin tersebut.
"Sebenarnya pernah dijadwalkan, tapi karena kemarin bertemu dengan Mas AHY, jadi itu dimundurkan sedikit. Mungkin minggu depan," ujarnya.
"Insya Allah (ikut) kan makanya karena kegiatan ini kan 10 pimpinan itu kan harus cocokinnya pekerjaan yang berat juga. Tapi kita kan kolegial makanya saya pikir apakah empat lima enam tujuh, atau semuanya hadir, ya sama aja," sambungnya.
Kemudian, saat disinggung kapan waktu untuk mengunjungi Megawati. Menurutnya, hal itu masih dipikirkan oleh partainya kapan waktu yang tepat untuk menggelar pertemuan.
"Nanti satu per satu kita selesaikan dulu, ya kan, karena banyak kegiatan. Masing-masing banyak kegiatan, Ibu Megawati banyak kegiatan, kita juga banyak kegiatan, sehingga kita berfikir satu satu dulu," pungkasnya.
Demokrat Dukung Revisi UU Wantimpres
Wakil Ketua MPR Sjarifuddin Hasan tidak mempermasalahkan rencana DPR RI untuk mengubah nomenklatur Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Adapun mengenai jumlah anggota DPA dan siapa yang masuk dalam DPA, Syarief Hasan mengatakan diserahkan sepenuhnya kepada presiden terpilih, Prabowo Subianto.
"Kalau menurut RUU-nya seperti itu. Tetapi kembali lagi semuanya tergantung pada presiden terpilih karena DPA ini menjadi bagian dari pemerintahan," kata Syarief dalam keterangannya, Senin (15/7/2024).
Politikus senior Partai Demokrat itu menilai perubahan nomenklatur Wantimpres menjadi DPA tidak ada masalah, sebab merupakan bagian dari pemerintahan yang akan datang. "Jadi berapa banyak anggota DPA dan siapa saja yang masuk menjadi anggota DPA tergantung presiden terpilih. Silakan saja karena ada undang-undang yang mengatur soal DPA ini," katanya.
Meski DPA memang pernah dipakai pada masa Orde Baru, tapi Syarief meyakini bahwa bukan berarti pemerintahan mendatang kembali ke pola Orba. "Perubahan nomenklatur dari Wantimpres menjadi DPA hanya soal institusi yang sudah diatur dengan undang-undang dan tidak dikaitkan dengan kebijakan-kebijakan pada masa Orde Baru," jelasnya.
Terkait wacana keberadaan DPA akan diisi mantan-mantan presiden atau wakil presiden, Syarief Hasan kembali menyatakan semua tergantung pada presiden terpilih, Prabowo Subianto.
"Sekali lagi semua tergantung pada presiden terpilih karena DPA adalah lembaga yang berada di bawah presiden," pungkasnya.
Reporter: Nur Habibie
Sumber: Merdeka.com
Advertisement
